Tanah Datar, Javanusa—Wakil Bupati Tanah Datar, Ahmad Fadly menghadiri Rapat Paripurna DPRD terkait pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Tahun Anggaran (TA) 2026. Kegiatan berlangsung Rabu (5/11) di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Kabupaten Tanah Datar.
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD, Nurhamdi Zahari, didampingi Wakil Ketua Kamrita, dan dihadiri 21 anggota DPRD, Forkopimda, para Asisten dan Staf Ahli Bupati, pimpinan OPD, Camat, Wali Nagari, serta undangan lainnya.
Nurhamdi Zahari menyampaikan, dari delapan fraksi DPRD, enam fraksi mengikuti sidang paripurna, sementara dua fraksi lainnya, PAN dan PKB, sedang mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek). Pandangan umum fraksi diserahkan langsung kepada pimpinan sidang.
Sorotan Fraksi terhadap Ranperda APBD 2026
Fraksi PPP melalui juru bicara Zulhadi mempertanyakan capaian target dan realisasi program RPJMD 2025 serta program unggulan tahun 2025. Menurutnya, hal ini penting karena berkaitan dengan perencanaan kesejahteraan masyarakat pada 2026.
Fraksi Ummat Golkar, disampaikan juru bicara Adrison Dt. Parpatiah, menyoroti tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap alokasi dana transfer dari pemerintah pusat.
“Ketergantungan ini menjadi tantangan, apalagi dengan kebijakan efisiensi anggaran. Fraksi Ummat Golkar berharap PAD dapat ditingkatkan agar pembangunan berkelanjutan tetap berjalan,” jelas Adrison.
Fraksi Perjuangan Nurani Demokrat melalui juru bicara Wendri Aswil menyatakan dukungan terhadap Ranperda APBD 2026.
Ia menekankan APBD 2026 merupakan penjabaran tahun pertama RPJMD 2025-2029. “Pemerintah daerah harus mengacu pada prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Alokasi anggaran harus tepat sasaran agar kebijakan prioritas mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Fraksi lain, seperti Gerindra, NasDem, dan PKS, juga menyampaikan pandangan dan saran mereka terkait Ranperda APBD 2026 melalui juru bicara masing-masing.
Seluruh saran, pertanyaan, dan masukan fraksi tersebut akan dijawab pada Rapat Paripurna berikutnya dengan agenda Jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi, yang dijadwalkan Jumat (7/11/2025). (*/red)
