Jakarta, Javanusa—Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja negara hingga 31 Agustus 2025 mencapai Rp 1.960,3 triliun atau 54,1 persen dari APBN.
Rincian belanja tersebut terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp 1.388,8 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) Rp 571,5 triliun.
Hal ini disampaikan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara dalam Konferensi Pers APBN Kita di Jakarta, Senin (22/09).
Dalam BPP, realisasi Belanja Kementerian/Lembaga tercatat Rp 686,0 triliun atau 59,1 persen dari pagu APBN. Anggaran ini digunakan, antara lain untuk penyaluran bantuan sosial berupa PBI JKN kepada 96,7 juta peserta, PKH untuk 10 juta KPM. Kartu sembako untuk 18,3 juta KPM, PIP bagi 11,3 juta siswa, serta KIP Kuliah untuk 895,9 ribu mahasiswa.
Seluruh program tersebut berjalan melalui validasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional sekaligus mendukung pelaksanaan program prioritas pemerintah.
Selain itu, realisasi belanja non-K/L mencapai Rp702,8 triliun atau 45,6 persen dari pagu APBN. Dana ini dialokasikan untuk pembayaran manfaat pensiun dan penyaluran subsidi tepat waktu, sehingga masyarakat tetap bisa menikmati barang dan jasa dengan harga bersubsidi.
Wamenkeu menegaskan realisasi subsidi mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2024. “BBM 3,5% lebih tinggi realisasinya, LPG 3 kg 3,6% lebih tinggi, listrik bersubsidi sekitar 3,8% lebih tinggi, dan pupuk 12,1% juta tonnya lebih tinggi. Moga-moga ini terus membantu bergeraknya perekonomian di masyarakat,” ujarnya.
Transfer ke Daerah
Sementara itu, realisasi TKD mencapai Rp 571,5 triliun atau 62,1 persen dari pagu APBN. Angka ini lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, karena adanya perbaikan mekanisme penyampaian serta pemenuhan syarat penyaluran oleh pemerintah daerah.
Meski demikian, belanja daerah terkontraksi sebesar 14,1 persen. Kondisi ini seiring dengan pergantian kepemimpinan di sejumlah daerah serta kebijakan efisiensi anggaran.
Dorong Belanja Berkualitas
Wamenkeu menegaskan, APBN terus diarahkan untuk mendukung belanja yang berkualitas. “APBN terus melakukan upaya keras untuk melakukan belanja berkualitas untuk seluruh Indonesia. Belanja negara adalah satu kesatuan antara BPP dan juga TKD. Dia merupakan satu kesatuan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat,” pungkasnya. (*/red)
