Jakarta, Javanusa—Ketegangan geopolitik global yang dipicu konflik di Timur Tengah memperbesar kekhawatiran terhadap stabilitas pangan dunia.
Eskalasi konflik, gangguan jalur logistik, serta ketidakpastian perdagangan internasional berpotensi menekan pasokan dan mendorong kenaikan harga pangan global.
Rusia bahkan menyerukan pembentukan cadangan pangan bersama negara-negara BRICS sebagai langkah antisipasi atas meningkatnya risiko krisis.
Di tengah dinamika tersebut, Indonesia mencatat perkembangan pada sektor ketahanan pangan nasional. Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog mencapai 4,7 juta ton. Angka ini menjadi yang tertinggi sejak Bulog berdiri dan masih bergerak menuju 5 juta ton.
Selain cadangan pemerintah, ketersediaan beras di pasar domestik dan sektor HoReCa (hotel, restoran, dan katering) tercatat sekitar 12 juta ton. Di sisi produksi, potensi standing crop diproyeksikan terus menambah pasokan hingga akhir tahun.
Kementerian Pertanian menyebut tiga komponen tersebut—cadangan pemerintah, stok pasar, dan proyeksi produksi—menjadi fondasi ketersediaan pangan nasional. Dengan kondisi ini, kebutuhan beras diperkirakan dapat terpenuhi hingga 11 bulan ke depan.
Arah kebijakan ketahanan pangan telah ditegaskan dalam Sidang Kabinet Paripurna Januari 2025. Presiden Prabowo Subianto saat itu menekankan pentingnya swasembada pangan untuk mengurangi ketergantungan pada impor.
“Dalam krisis global, tidak ada negara yang akan melepas pangannya ke luar negeri,” ujar Presiden.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan pemerintah telah mengambil langkah antisipatif sejak awal sesuai arahan Presiden. Menurutnya, penguatan cadangan pangan menjadi strategi menghadapi ketidakpastian global.
“Cadangan kita saat ini 4,7 juta ton dan terus menuju 5 juta ton. Dengan posisi ini, kebutuhan pangan cukup hingga 11 bulan ke depan,” kata Amran, Rabu (15/4/2026).
Kementerian Pertanian menilai dinamika global menunjukkan pentingnya cadangan pangan yang kuat dan mandiri. Ketergantungan pada rantai pasok internasional dinilai berisiko, terutama saat terjadi konflik atau pembatasan ekspor oleh negara produsen.
Terkait usulan Rusia mengenai cadangan pangan bersama BRICS, pemerintah melihatnya sebagai langkah strategis dalam memperkuat ketahanan pangan global. Kerja sama antarnegara dinilai dapat membantu meredam dampak krisis.
Indonesia diposisikan tidak hanya menjaga ketahanan pangan domestik, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas pangan kawasan dan global.
Komitmen tersebut kembali ditegaskan Presiden dalam Panen Raya Karawang, 7 Januari 2026. Ia menyatakan ketersediaan pangan menjadi syarat utama kemandirian bangsa.
Dengan cadangan pemerintah yang tinggi, ketersediaan stok di pasar, serta proyeksi produksi yang berlanjut, ketahanan pangan Indonesia dinilai berada pada kondisi yang relatif kuat di tengah ketidakpastian global. (*/red)
