Tanah Datar, Javanusa—Pemerintah pusat mulai membangun Sabo Dam di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, sebagai bagian dari upaya pengendalian lahar dan sedimen pascabanjir bandang dan galodo 11 Mei 2024 akibat erupsi Gunung Marapi.
Peletakan batu pertama dilakukan Menteri Pekerjaan Umum RI, Dody Hanggodo, Selasa (3/3/2026) di Nagari Sungai Jambu, Kecamatan Pariangan.
Pembangunan tahap awal dikerjakan kontraktor Subur Berkah KSO dengan nilai kontrak Rp249,8 miliar. Masa pelaksanaan direncanakan selama 739 hari kerja dan terbagi dalam periode 2025–2027.
Sabo Dam berfungsi sebagai bangunan pengendali sedimen dan lahar dari kawasan hulu Gunung Marapi yang selama ini berdampak pada permukiman dan infrastruktur di Tanah Datar dan Kabupaten Agam.
Enam Unit Disetujui untuk Tanah Datar
Di Tanah Datar, direncanakan pembangunan:
-
- 3 unit di Batang Malana
- 2 unit di Batang Anai
- 1 unit Series River Training Works di Batang Pagu-pagu, Kecamatan X Koto
Sementara di Kabupaten Agam akan dibangun 3 unit Sabo Dam di Batang Katik.
Menteri PU menyebutkan, secara keseluruhan terdapat rencana pembangunan 56 unit Sabo Dam di Sumatera Barat yang berhulu ke Gunung Marapi. Pada tahap awal ini, dibangun 8 unit Sabo Dam dan 1 unit Series River Training Works dengan kapasitas tampung sedimen diperkirakan mencapai 440 meter kubik.
Banjir bandang dan galodo pada 11 Mei 2024 menyebabkan kerusakan rumah, sekolah, jembatan, serta infrastruktur publik lainnya di sejumlah wilayah Tanah Datar. Pembangunan Sabo Dam menjadi bagian dari langkah mitigasi struktural untuk mengurangi risiko kejadian serupa.
Bupati Tanah Datar, Eka Putra, menyampaikan bahwa dari 40 usulan pengendalian yang diajukan pemerintah daerah, enam unit disetujui pemerintah pusat.
Anggota DPR RI, Zigo Rolanda, menyebut proyek ini merupakan bagian dari percepatan pemulihan infrastruktur pascabencana 2024. Sementara Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, mengatakan pembangunan tersebut hasil koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat.
Menteri PU meminta dukungan pemerintah daerah dan masyarakat, khususnya dalam proses pembebasan lahan, agar proyek berjalan sesuai jadwal.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut unsur Forkopimda Tanah Datar dan Padang Panjang, jajaran pemerintah daerah, serta perwakilan BUMN dan BUMD. (*/red)
