Padang, Javanusa—Banjir yang melanda Kota Padang pada 3 Agustus 2026 kembali mendapat perhatian pemerintah pusat.
Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Alam Wilayah Sumatera meninjau sejumlah kawasan terdampak.
Peninjauan tersebut berlangsung setelah audiensi antara Wali Kota Padang Fadly Amran dan Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Satgas PRR Pascabencana Alam Wilayah Sumatera, Brigjen Pol Yopie Indra Prasetya Sepang.
Audiensi berlangsung di Gedung Putih, Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Selasa (11/8/2026). Sejumlah anggota tim Satgas PRR turut mengikuti pertemuan tersebut.
Kegiatan itu juga melibatkan unsur Forkopimda Kota Padang, sejumlah pimpinan OPD terkait di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Padang, serta pihak Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang.
Satgas PRR Tinjau Sejumlah Lokasi Terdampak
Usai audiensi, Satgas PRR bersama Fadly Amran dan jajaran Pemko Padang meninjau sejumlah lokasi terdampak banjir.
Tim mengunjungi kawasan Lapau Munggu RT 01 dan RT 02 RW 06 serta kawasan Guo RT 03 RW 06, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji.
Selanjutnya, tim meninjau kawasan By Pass Air Pacah, Kecamatan Koto Tangah. Lokasi tersebut menjadi bagian dari kawasan yang mengalami dampak cukup parah akibat banjir pada 3 Agustus 2026.
Pemko Perbarui Usulan R3P
Fadly Amran mengatakan banjir 3 Agustus 2026 menjadi kejadian kedua setelah bencana hidrometeorologi melanda Kota Padang pada November 2025.
Menurut Fadly, kondisi tersebut menunjukkan masih adanya titik rawan yang membutuhkan penanganan pemerintah pusat.
Karena itu, Pemko Padang perlu memperbarui usulan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P). Pembaruan tersebut perlu mencakup seluruh kawasan yang terdampak bencana.
Fadly menyebut total kebutuhan penanganan banjir Kota Padang dalam dokumen R3P mencapai sekitar Rp955,771 miliar.
Usulan tersebut mencakup pembangunan waduk retensi Air Pacah dan perbaikan drainase di kawasan By Pass depan Kantor Wali Kota.
Pemko juga mengusulkan perbaikan saluran crossing di depan Aciak Mart serta normalisasi Batang Maransi.
Fadly mengatakan penanganan banjir membutuhkan pendekatan yang lebih luas. Pemerintah tidak hanya perlu membangun infrastruktur fisik, tetapi juga memperkuat sistem pengelolaan dan mitigasi bencana.
“Kita menginginkan penanganan banjir tidak hanya pada pembangunan fisik, tetapi terintegrasi dengan sistem pengelolaan dan mitigasi bencana jangka panjang.”
Selain itu, Pemko mengusulkan pembangunan pengendali banjir Batang Guo dan pengendalian sedimen Batang Guo.
Usulan lainnya mencakup pembuatan geoportal serta penyediaan sensor banjir di Batang Kuranji.
“Selain itu, juga pembangunan pengendali banjir Batang Guo, pengendalian sedimen Batang Guo, pembuatan geoportal, serta penyediaan sensor banjir di Batang Kuranji. Kita berharap seluruh usulan ini dapat diterima pemerintah pusat.”
Satgas PRR Evaluasi Penanganan Banjir
Brigjen Pol Yopie Indra Prasetya Sepang menilai Pemko Padang telah bergerak cepat menangani dampak bencana.
Menurutnya, langkah tersebut terlihat dari penanganan pada masa darurat hingga progres rehabilitasi dan rekonstruksi.
Namun, Yopie menilai banjir 3 Agustus di Kota Padang merupakan kejadian berulang. Kondisi tersebut membutuhkan pembahasan lebih mendalam, termasuk terhadap usulan penambahan kegiatan dalam rencana induk.
“Kami sudah meninjau beberapa lokasi dan melihat banjir yang terjadi merupakan kejadian berulang. Untuk itu perlu pembahasan lebih mendalam terkait pola penanganannya,” ujarnya.
Yopie menambahkan, hasil Monev khusus penanganan pascabanjir di Kota Padang akan menjadi bahan evaluasi Satgas PRR.
Tim selanjutnya akan menyampaikan hasil evaluasi tersebut kepada pemerintah pusat. Usulan Pemko Padang terkait penambahan komponen R3P juga menjadi bagian dari bahan yang akan disampaikan.
“Apa yang disampaikan Pak Wali Kota terkait permohonan nanti akan kita sampaikan kepada Bapak Mendagri selaku Kasatgas untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi,” pungkasnya. (*)
