Padang, Javanusa—Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menegaskan pentingnya perencanaan yang responsif dan terarah untuk memperkuat ketenteraman, ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat.
Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, Arry Yuswandi, menyampaikan hal itu saat membuka Rapat Forum Organisasi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran se-Sumbar. Forum tersebut membahas penyusunan Rencana Kerja Tahun 2027 pada Selasa (21/4/2026).
Arry Yuswandi menegaskan Satpol PP dan Damkar memegang peran strategis dalam mendukung jalannya pemerintahan dan pembangunan daerah. Peran tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
“Satpol PP memiliki tanggung jawab menjaga ketenteraman dan ketertiban umum serta melindungi masyarakat, termasuk menangani kebakaran. Peran ini sangat strategis untuk mewujudkan lingkungan sosial yang aman, tertib, dan harmonis,” ujarnya.
Sinkronisasi dengan RPJMD 2025–2029
Arry meminta penyusunan Renja 2027 selaras dengan arah pembangunan daerah dalam RPJMD Sumatera Barat 2025–2029. Dokumen itu mengusung visi Sumatera Barat Madani yang maju dan berkeadilan.
Ia menilai tugas Satpol PP dan Damkar berkaitan erat dengan misi pembangunan daerah. Keduanya berperan menjaga kehidupan masyarakat yang beradat, berbudaya, serta berbasis nilai agama dan kearifan lokal.
“Perencanaan yang baik menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan tugas. Karena itu, setiap daerah harus menyusun Renja sesuai kondisi riil dan berorientasi pada hasil,” tegas Arry Yuswandi.
Respons Cepat dan Pendekatan Humanis
Arry juga mendorong peningkatan kinerja dan responsivitas dalam menangani potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum. Ia meminta setiap potensi gangguan direspons sejak dini.
Menurutnya, langkah cepat dan tepat harus tetap mengedepankan pendekatan humanis sesuai aturan yang berlaku.
“Jangan menunggu masalah menjadi besar. Setiap potensi gangguan harus segera direspons dengan cepat dan tepat, serta tetap mengedepankan pendekatan humanis,” katanya.
Pentingnya Sinergi Antar Daerah
Selain itu, Arry menekankan pentingnya sinergi antar daerah, terutama di wilayah perbatasan. Kerja sama tersebut dinilai mampu meningkatkan efektivitas penegakan Peraturan Daerah dan ketertiban umum.
“Sinergi antar daerah menjadi kunci, khususnya untuk menangani persoalan lintas wilayah. Dengan kerja sama yang baik, penanganan bisa lebih cepat dan efektif,” ujarnya.
Tantangan dan Strategi Tahun 2027
Sementara itu, Kepala Satpol PP Provinsi Sumbar, Irwan, menyampaikan sejumlah isu strategis dalam perencanaan 2027. Ia mencatat penegakan Perda belum optimal dan gangguan ketertiban masih terjadi.
Irwan juga menyoroti perlindungan masyarakat dan penanggulangan kebakaran yang belum maksimal. Keterbatasan sarana prasarana serta kualitas dan kuantitas aparatur menjadi tantangan utama.
Untuk mengatasi hal tersebut, pihaknya merumuskan beberapa strategi. Strategi itu meliputi peningkatan sosialisasi dan penegakan Perda, penguatan koordinasi lintas sektor, serta peningkatan kapasitas aparatur.
Selain itu, Satpol PP dan Damkar juga akan memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pendukung. Kebijakan 2027 difokuskan pada peningkatan kualitas penegakan regulasi dan layanan pemadam kebakaran.
Penguatan Komitmen Bersama
Melalui forum ini, pemerintah daerah berharap seluruh pihak membangun kesamaan persepsi dan komitmen bersama. Hasil forum diharapkan menjadi pedoman pelaksanaan tugas Satpol PP dan Damkar ke depan.
Langkah tersebut untuk mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, serta layanan pemadam kebakaran yang lebih optimal di Sumatera Barat. Hadir kepala Satpol PP dan Damkar kabupaten/kota se-Sumatera Barat. (*/adpsb)
