Sekolah di Dharmasraya Dilarang Pungut Iuran Wajib, Jika Nekat akan Ditindak

Penulis -

Selasa, 30 Desember 2025 - 23:22 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sekolah di Dharmasraya dilarang memungut biaya wajib dari orang tua siswa. (Foto: Pemkab Dharmasraya)

Sekolah di Dharmasraya dilarang memungut biaya wajib dari orang tua siswa. (Foto: Pemkab Dharmasraya)

Dharmasraya, Javanusa—Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dharmasraya menegaskan sekolah dan komite dilarang memungut biaya wajib dari orang tua siswa.

Kebijakan ini dikeluarkan melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya dan berlaku untuk seluruh jenjang pendidikan. Pemerintah memastikan aturan ini mengikat dan wajib dipatuhi tanpa pengecualian.

Larangan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 400.3.11/3762/Disdik-2025 yang diterbitkan pada 30 Desember 2025. Aturan ini mencakup TK, PAUD, PNF, SD, hingga SMP se-Kabupaten Dharmasraya.

Dalam surat edaran itu, sekolah dan komite sekolah dilarang melakukan pungutan, iuran, atau pembayaran lain yang bersifat wajib. Larangan berlaku baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kebijakan ini bertujuan melindungi orang tua dari praktik pembebanan biaya pendidikan yang tidak sesuai aturan.

Sumbangan Boleh, Asal Sukarela

Dinas Pendidikan menegaskan sumbangan hanya diperbolehkan dengan syarat ketat. Sumbangan harus bersifat sukarela dan tidak mengikat.

Sekolah juga dilarang menentukan jumlah maupun tenggat waktu pembayaran. Tidak boleh ada sanksi bagi orang tua atau wali siswa yang tidak berpartisipasi.

Aturan ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Komitmen Pendidikan Bersih

Langkah tegas ini menjadi bagian dari komitmen Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani bersama Wakil Bupati Leli Arni. Pemerintah daerah ingin memastikan akses pendidikan berjalan adil dan inklusif.

Pemkab menilai praktik pungutan wajib berpotensi membebani masyarakat. Karena itu, larangan ini diharapkan menciptakan tata kelola pendidikan yang transparan dan berintegritas.

Plt Kepala Dinas Pendidikan Dharmasraya, Bobby Perdana Riza meminta seluruh pihak mematuhi surat edaran tersebut. Ia menegaskan aturan ini bersifat mengikat.

“Ibu bupati berpesan tidak ada toleransi terhadap pungutan wajib, iuran terselubung, maupun pembebanan lain yang memberatkan orang tua,” kata Bobby.

Baca Juga :  Satpol PP Padang Tertibkan Muda-Mudi Mabuk dan Tempat Hiburan Langgar Jam Operasional

Jika masih ditemukan pelanggaran, pemerintah akan melakukan penindakan tegas dan terukur.

Sanksi yang disiapkan meliputi pembinaan khusus hingga sanksi administratif. Pemerintah juga membuka kemungkinan langkah hukum jika ditemukan unsur pelanggaran yang merugikan masyarakat.

Pemkab Dharmasraya turut membuka ruang pengawasan publik. Orang tua, masyarakat, dan pemangku kepentingan pendidikan didorong aktif melaporkan dugaan pungutan liar.

Partisipasi ini diharapkan memperkuat komitmen bersama mewujudkan pendidikan yang bersih, berkeadilan, dan bebas pungutan tidak sah. (*/red)

Berita Terkait

Jelang MTQ Sumbar 2027, PWI Pessel Ingatkan Pentingnya Evaluasi Pelaksanaan MTQ Kabupaten
Operasi Zebra Singgalang 2026, Ditlantas Polda Sumbar Bagikan Helm Gratis di Padang
Fadly Amran Usulkan Pengembangan Muaro Padang hingga Optimalisasi Kampung Nelayan ke Wamen KKP
Perkuat Daya Tarik Wisata, Fadly Amran dan Wadan Kodaeral II Padang Bahas Penataan Tugu Merpati
Fadly Amran Apresiasi Program IAS Anak Indonesia, Kenalkan Dunia Penerbangan kepada Pelajar
Bukan Sekadar Expo! SIVE 2026 Perkuat Kolaborasi Vokasi, Industri dan UMKM, Tuai Apresiasi Kepala BPSDMI
25 Orang Pemuda Lubuk Kilangan Ditempa Pelatihan K3 Umum
Fadly Amran Dukung Padang Jadi Tuan Rumah Munas XII KAHMI 2027

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 13:29 WIB

DPR Sahkan RUU Perampasan Aset, Ini 4 Pilar Utama dan Mekanisme Pemulihannya

Kamis, 19 November 2026 - 12:33 WIB

Jaga Keamanan dan Ekosistem Laut Indonesia, Polri Luncurkan Blue Policing 26 November 2026

Selasa, 17 November 2026 - 21:44 WIB

Kementan Siapkan 2,5 Juta Dosis Semen Beku pada 2027, Sasar 36 Provinsi

Selasa, 17 November 2026 - 13:46 WIB

HUT ke-81 Brimob Polri, Kapolri Suyudi Ario Seto Tekankan Pengabdian Humanis kepada Masyarakat

Senin, 16 November 2026 - 18:16 WIB

MagangHub Kemenhaj 2026 Resmi Dimulai, 838 Peserta Terpilih dari 15.332 Pelamar

Minggu, 15 November 2026 - 21:01 WIB

MUI Ungkap 3 Alasan Vape Diharamkan, Mulai dari Bahaya Kesehatan hingga Penyalahgunaan Narkotika

Minggu, 15 November 2026 - 20:05 WIB

BMKG Luncurkan 5 Buku Geofisika, Perkuat Mitigasi Gempa dan Pembangunan Tahan Bencana

Sabtu, 14 November 2026 - 14:50 WIB

BGN Mulai Grading Dapur SPPG, Pulau Jawa Jadi Wilayah Pertama Penataan MBG

Berita Terbaru