Padang, Javanusa—Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) memastikan negara hadir sejak hari pertama untuk melindungi warga terdampak dan mempercepat pemulihan.
Sejak awal kejadian, Pemprov Sumbar memprioritaskan keselamatan warga, pemenuhan kebutuhan dasar, serta penanganan darurat.
Langkah cepat ini menjadi fondasi awal pemulihan pascabencana di berbagai daerah terdampak.
Dukungan lintas sektor terus berdatangan ke Sumbar. Bantuan datang dari Pemerintah Pusat, pemerintah daerah se-Indonesia, TNI/Polri, BUMN dan BUMD, lembaga sosial, mahasiswa, relawan, hingga masyarakat luas.
Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menegaskan solidaritas nasional bencana Sumbar menjadi kekuatan utama bagi masyarakat yang tengah menghadapi masa sulit.
“Dalam situasi bencana, yang paling utama adalah keselamatan warga dan terpenuhinya kebutuhan dasar. Kami benar-benar merasakan kehadiran negara. Sumbar tidak sendiri,” ujar Mahyeldi di Padang, Selasa (30/12/2025).
Bantuan Lebih dari Rp50 Miliar untuk Penanganan Bencana
Hingga 30 Desember 2025, Pemprov Sumbar telah menerima bantuan keuangan lebih dari Rp50 miliar. Bantuan tersebut berasal dari berbagai sumber nasional dan daerah.
Rinciannya, bantuan Presiden RI mencapai Rp20 miliar. Sementara bantuan dari 59 pemerintah provinsi serta kabupaten/kota se-Indonesia mencapai Rp26.499.967.100.
Selain itu, bantuan dari BUMN, BUMD, lembaga sosial, mahasiswa, PMI, Baznas, dan donasi masyarakat tercatat sebesar Rp4.621.999.900. Dukungan ini memperkuat solidaritas nasional bencana Sumbar.
Dukungan tersebut diperkuat dengan kebijakan Pemerintah Pusat. Menteri Dalam Negeri menerbitkan Surat Edaran Nomor 900.1.1.4/9595/SJ tertanggal 1 Desember 2025 tentang bantuan keuangan bagi daerah terdampak bencana.
Kebijakan ini menjadi payung hukum percepatan penyaluran bantuan ke daerah. Pemerintah daerah dapat segera mengalokasikan dana untuk kebutuhan darurat dan pemulihan awal.
Dana Disalurkan ke 13 Daerah Terdampak
Hingga akhir Desember 2025, Pemprov Sumbar telah menyalurkan Rp24.259.970.000 ke 13 kabupaten dan kota terdampak.
Dana tersebut difokuskan pada penanganan darurat dan pemulihan layanan dasar.
Kabupaten Agam menerima Rp4.129.970.000, disusul Kota Padang dan Kabupaten Solok masing-masing Rp3.445.000.000.
Kabupaten Padang Pariaman menerima Rp2.670.000.000 dan Pasaman Barat Rp2.620.000.000.
Sementara itu, Kabupaten Tanah Datar menerima Rp2.450.000.000 dan Pesisir Selatan Rp1.730.000.000.
Kota Padang Panjang mendapat Rp1.410.000.000, Kota Solok Rp780.000.000, serta Kota Pariaman, Pasaman, Lima Puluh Kota, dan Kepulauan Mentawai masing-masing Rp395.000.000.
“Penyaluran bantuan kami prioritaskan untuk kebutuhan darurat, pemulihan layanan dasar, dan dukungan langsung kepada masyarakat,” kata Mahyeldi.
BTT untuk Penanganan Langsung
Selain bantuan ke daerah, Pemprov Sumbar menyalurkan Belanja Tidak Terduga (BTT) kepada OPD terkait. OPD tersebut antara lain BPBD, Dinas BMCKTR, Dinas SDABK, Dinas Sosial, dan Satpol PP.
Total realisasi BTT mencapai Rp8.163.708.300. Dana ini digunakan untuk logistik darurat, penanganan korban, serta perbaikan awal infrastruktur terdampak.
Pemulihan Berkelanjutan Jadi Fokus Pemerintah
Gubernur Mahyeldi menegaskan penanganan bencana tidak berhenti pada fase darurat. Pemerintah berkomitmen menjalankan pemulihan yang berkelanjutan dan berkeadilan.
“Fokus kami memulihkan kehidupan warga, membangun kembali sarana vital, dan memastikan masyarakat bangkit secara bermartabat,” tegasnya.
Atas nama pemerintah dan masyarakat, Mahyeldi menyampaikan apresiasi kepada Presiden RI, kementerian dan lembaga, TNI/Polri, BUMN/BUMD, pemerintah daerah, relawan, mahasiswa, PMI, Baznas, dan masyarakat.
Pemprov Sumbar memastikan seluruh bantuan disalurkan secara cepat, transparan, dan tepat sasaran. Koordinasi lintas daerah terus diperkuat agar manfaat bantuan benar-benar dirasakan warga terdampak. (*/adpsb)
