SPPG Wajib Libatkan Usaha Lokal dalam Rantai Pasok Program MBG

Penulis -

Rabu, 30 September 2026 - 19:13 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SPPG wajib melibatkan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok MBG. (Foto: Biro Hukum dan Humas BGN)

SPPG wajib melibatkan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok MBG. (Foto: Biro Hukum dan Humas BGN)

Jakarta, Javanusa—Pelaku usaha lokal mendapat ruang lebih besar dalam penyediaan kebutuhan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Badan Gizi Nasional (BGN) mewajibkan setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) melibatkan usaha setempat sebagai pemasok bahan pangan dan kebutuhan pendukung.

Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan BGN Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Pelibatan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Perseroan Perorangan, Koperasi, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan Badan Usaha Milik Desa.

Kebijakan tersebut tidak hanya mengatur pemenuhan kebutuhan pangan MBG. BGN juga mendorong agar pelaksanaan program pemerintah itu ikut memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat di sekitar SPPG.

Pelaku Usaha Setempat Jadi Prioritas

Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Khairul Hidayati mengatakan, keterlibatan usaha lokal menjadi bagian dari upaya memperluas manfaat ekonomi program MBG.

Menurutnya, SPPG dapat menjadi bagian dari ekosistem ekonomi daerah dengan melibatkan pelaku usaha yang memenuhi persyaratan.

“SPPG tidak hanya menjadi tempat penyediaan makanan bergizi, tetapi juga bagian dari ekosistem ekonomi di daerah. Karena itu, pelaku usaha setempat perlu mendapatkan ruang untuk terlibat sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan,” kata Hida di Jakarta, Senin (28/9).

Selain membuka peluang bagi usaha masyarakat, kebijakan tersebut juga bertujuan memperkuat rantai pasok pangan di sekitar lokasi SPPG.

BGN mengatur prioritas berdasarkan kedekatan wilayah. Pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usaha di kecamatan tempat SPPG berada mendapat prioritas untuk memenuhi kebutuhan MBG.

Rantai Pasok Bisa Diperluas

Namun, SPPG dapat mencari pemasok dari wilayah yang lebih luas jika kebutuhan tidak tersedia di kecamatan setempat.

“Jadi, kita memperhatikan pelibatan pelaku usaha berdasarkan kedekatan wilayah. Apabila di wilayah kecamatan tidak tersedia, SPPG dapat melibatkan pelaku usaha di luar wilayah kecamatan,” jelas Hida.

Baca Juga :  Kemenag Latih 6.600 Guru PAI Tingkatkan Kemampuan Tartil Al-Qur’an

Jika kebutuhan belum terpenuhi, SPPG dapat memperluas pencarian pemasok ke tingkat kabupaten atau kota. Perluasan wilayah juga dapat mencapai tingkat provinsi apabila kebutuhan masih belum tersedia.

Ketentuan tersebut membuat sistem pengadaan MBG tetap mengutamakan potensi ekonomi di wilayah terdekat. Pada saat yang sama, SPPG tetap memiliki ruang untuk memenuhi kebutuhan ketika pasokan lokal belum mencukupi.

Cakupan Kebutuhan MBG

Pelibatan usaha lokal tidak terbatas pada bahan pangan. SPPG juga dapat menggandeng pelaku usaha untuk menyediakan barang dan jasa pendukung penyelenggaraan MBG.

Cakupannya meliputi bahan baku pangan lokal, pangan olahan, barang dan jasa pendukung, serta kebutuhan lain yang diperlukan dalam operasional program.

Melalui pola tersebut, BGN berharap rantai pasok MBG dapat berjalan lebih kuat sekaligus membuka partisipasi ekonomi bagi pelaku usaha di daerah.

Dengan demikian, penyelenggaraan MBG tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan pangan penerima manfaat. Program ini juga diarahkan untuk menciptakan keterhubungan antara layanan gizi dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat. (*)

Berita Terkait

Kementan Siapkan 2,5 Juta Dosis Semen Beku pada 2027, Sasar 36 Provinsi
HUT ke-81 Brimob Polri, Kapolri Suyudi Ario Seto Tekankan Pengabdian Humanis kepada Masyarakat
MagangHub Kemenhaj 2026 Resmi Dimulai, 838 Peserta Terpilih dari 15.332 Pelamar
MUI Ungkap 3 Alasan Vape Diharamkan, Mulai dari Bahaya Kesehatan hingga Penyalahgunaan Narkotika
BMKG Luncurkan 5 Buku Geofisika, Perkuat Mitigasi Gempa dan Pembangunan Tahan Bencana
BGN Mulai Grading Dapur SPPG, Pulau Jawa Jadi Wilayah Pertama Penataan MBG
Kemenag Siapkan Rp2,38 Triliun untuk Digitalisasi dan Revitalisasi Ribuan Madrasah
Komisi III DPR Minta Kapolri Jerat Tersangka Penyadapan Ilegal dengan Pasal Makar

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 12:14 WIB

Maisy Kay Debut Duet Bareng Levent Geiger Lewat Single addicted 2 u

Senin, 16 November 2026 - 12:12 WIB

Kelompok Penerbang Roket Rilis Single SUAP, Kritik Praktik Jual Beli Kekuasaan dan Hukum

Minggu, 15 November 2026 - 08:15 WIB

TIGATITIK Rilis Lagu Kursi Kayu, Kisahkan Kerinduan Mendalam kepada Sosok Ayah

Minggu, 15 November 2026 - 07:04 WIB

Rafi Muhammad Rilis Album Reflection, Hadirkan Kolaborasi Musisi Lintas Genre

Sabtu, 14 November 2026 - 18:29 WIB

Lewat Single Bingung, Deredia Ajak Pendengar Berani Tinggalkan Hubungan Tak Pasti

Sabtu, 14 November 2026 - 17:11 WIB

Nicole Robertson Rilis Single Terbaru Sun Is Rising, Angkat Kisah Romantis yang Bikin Lupa Waktu

Sabtu, 14 November 2026 - 14:23 WIB

Saleema and Friends Rilis Don’t Be Afraid, Lagu tentang Kehilangan dan Pentingnya Berani Bercerita

Sabtu, 14 November 2026 - 13:18 WIB

Sinopsis Film Pulang Kampung: Kisah Pemuda Jakarta Mengenal Budaya Batak dan Jatuh Cinta

Berita Terbaru

Wali Kota Padang Fadly Amran menerima audiensi Presidium Majelis Wilayah KAHMI Sumbar di Rumah Dinas Wali Kota, Selasa (17/11/2026). (Foto: Pemko Padang)

Kota Padang

Fadly Amran Dukung Padang Jadi Tuan Rumah Munas XII KAHMI 2027

Selasa, 17 Nov 2026 - 22:07 WIB