Padang, Javanusa—Status tanggap darurat Provinsi Sumbar resmi berakhir. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar mulai memasuki tahap pemulihan pascabencana hidrometeorologi di sejumlah daerah terdampak.
Pemerintah daerah kini memprioritaskan percepatan pendataan kerusakan dan kerugian. Langkah ini menjadi dasar pemulihan layanan dasar masyarakat sebelum masuk tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.
Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menegaskan fokus utama pemerintah berada pada kebutuhan mendesak warga terdampak. Pemprov memastikan layanan publik kembali berjalan secara bertahap dan terukur.
Pemulihan pascabencana mencakup penyediaan air bersih, sanitasi, layanan kesehatan, pendidikan, dan hunian sementara. Pemerintah menargetkan layanan dasar tersebut segera pulih di wilayah terdampak.
“Kita targetkan pendataan kerusakan dan kerugian tuntas paling lambat 28 Desember 2025,” kata Mahyeldi saat memimpin Focus Group Discussion (FGD) bersama Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy. FGD digelar di Posko Tanggap Darurat Bencana Sumbar, Aula Kantor Gubernur, Senin malam (22/12/2025).
Forum ini dihadiri Forkopimda Provinsi serta Sekretaris Utama BNPB Rustian. Bupati dan wali kota daerah terdampak mengikuti kegiatan secara daring.
FGD menjadi ruang evaluasi menyeluruh penanganan bencana hidrometeorologi di Sumatera Barat. Pemerintah pusat dan daerah menyelaraskan langkah menuju fase pemulihan pascabencana.
Meski status tanggap darurat Provinsi Sumbar telah berakhir, pemerintah menegaskan keselamatan masyarakat tetap menjadi prioritas utama. Pemprov juga memperkuat program trauma healing dan pendampingan psikososial.
Selain itu, pemerintah mempercepat validasi dan verifikasi data Jitupasna. Data tersebut akan menjadi dasar penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).
BNPB Ingatkan Pentingnya Data Akurat
Sekretaris Utama BNPB Rustian menekankan penyusunan R3P tidak bisa dilakukan tanpa data yang valid. Ia menilai ketepatan perencanaan menentukan kecepatan pemulihan wilayah terdampak.
“Tanpa data yang kuat, perencanaan tidak akan tepat sasaran,” ujar Rustian. BNPB memastikan pendampingan teknis terus berjalan selama proses pemulihan.
Apresiasi Relawan dan Perkembangan Korban
Gubernur Mahyeldi mengapresiasi relawan, perantau, dan lembaga kemanusiaan yang terlibat dalam penanganan bencana. Ia menyebut semangat gotong royong menjadi kekuatan utama Sumbar.
“Relawan hadir dengan pengorbanan luar biasa,” kata Mahyeldi. Banyak di antaranya meninggalkan keluarga dan pekerjaan demi membantu sesama.
Sementara itu, Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Solihin menyampaikan proses identifikasi korban masih berlangsung. Hingga kini, 28 jenazah belum teridentifikasi dan menjalani pengujian lanjutan di Jakarta.
Dari 16 kabupaten dan kota terdampak, tiga daerah masih memperpanjang status tanggap darurat. Daerah tersebut yakni Kabupaten Agam, Pasaman Barat, dan Tanah Datar.
Berdasarkan dashboard satu data bencana Pemprov Sumbar, korban meninggal mencapai 260 orang. Korban hilang tercatat 72 orang dan luka-luka 382 orang.
Total masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi di Sumatera Barat mencapai 296.307 jiwa. Pemerintah memastikan seluruh data terus diperbarui secara berkala. (*/adpsb)
