Padang, Javanusa—Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) terus mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat ketangguhan daerah menghadapi risiko bencana.
Memasuki usia ke-81 pada 1 Oktober 2026, Sumbar mencatat sejumlah indikator pembangunan yang menunjukkan perkembangan positif.
Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah mengatakan, pertumbuhan ekonomi harus memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat. Pemerintah tidak ingin capaian ekonomi hanya tercermin dalam angka statistik.
“Kita terus berupaya membangun perekonomian Sumbar yang kuat, sehingga masyarakat dapat merasakan dampaknya dari pertumbuhan ekonomi tersebut,” ujar Mahyeldi di Padang, Kamis (1/10/2026).
Ekonomi Sumbar Tumbuh 4,54 Persen
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan ekonomi Sumbar tumbuh 4,54 persen secara tahunan pada triwulan II 2026.
Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi Sumbar selama semester I 2026 mencapai 4,77 persen. Angka triwulan II tersebut juga meningkat dibandingkan periode yang sama pada 2025 yang mencatat pertumbuhan 3,70 persen.
Pertumbuhan ekonomi berjalan bersamaan dengan perbaikan sejumlah indikator kesejahteraan masyarakat.
Pada Maret 2026, jumlah penduduk miskin di Sumbar tercatat 311,14 ribu orang atau 5,27 persen. Angka tersebut menurun dibandingkan September 2025.
Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2026 turun menjadi 5,51 persen. Jumlah penduduk yang bekerja mencapai 3,06 juta orang, atau bertambah sekitar 85,75 ribu orang dibandingkan Februari 2025.
IPM Sumbar Terus Meningkat
Perbaikan juga terlihat pada pembangunan manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumbar pada 2025 mencapai 77,27.
Capaian tersebut meningkat dari 76,43 pada tahun sebelumnya. Peningkatan IPM mencerminkan perkembangan pada aspek kesehatan, pendidikan, dan standar hidup masyarakat.
Menurut Mahyeldi, berbagai capaian tersebut perlu menjadi dasar untuk memperkuat kebijakan pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara langsung.
Karena itu, pemerintah daerah terus mendorong sektor-sektor yang berpotensi membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
Pertumbuhan Ekonomi Harus Sejalan dengan Ketangguhan Bencana
Di sisi lain, karakteristik geografis Sumbar membuat agenda pembangunan tidak dapat dilepaskan dari persoalan kebencanaan.
Pengalaman menghadapi bencana hidrometeorologi di sejumlah wilayah pada penghujung 2025 menjadi pengingat penting bagi pemerintah. Pertumbuhan ekonomi dan ketangguhan menghadapi bencana harus berjalan secara beriringan.
“Sumbar harus terus menjadi daerah yang responsif dalam menghadapi bencana. Karena itu, koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota, pemerintah pusat, serta seluruh lembaga terkait terus kita perkuat,” katanya.
Pemerintah Sumbar memperkuat sistem penanggulangan bencana melalui sejumlah langkah. Di antaranya penyusunan standar operasional prosedur pada berbagai klaster kebencanaan dan penguatan koordinasi lintas sektor.
Pemanfaatan teknologi juga terus dikembangkan untuk mendukung pemantauan proses rehabilitasi dan rekonstruksi setelah bencana.
Mahyeldi menilai ketangguhan daerah tidak cukup hanya dengan kemampuan mengevakuasi dan menangani masyarakat ketika bencana terjadi.
Pemerintah juga perlu memastikan masyarakat dapat segera memulihkan kehidupannya. Selain itu, aktivitas ekonomi harus tetap bergerak dan risiko bencana pada masa depan perlu ditekan.
Sumbar Raih WTP ke-14 Berturut-turut
Dari sisi tata kelola pemerintahan, Pemprov Sumbar kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.
Opini tersebut diberikan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025. Capaian itu sekaligus menjadi WTP ke-14 secara berturut-turut bagi Sumbar.
Pencapaian tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
Sumbar juga memperkuat pengembangan ekonomi syariah. Dalam Anugerah Adinata Syariah 2026, Sumbar meraih sejumlah capaian tingkat nasional.
Sumbar menempati peringkat kedua kategori Rencana Aksi Daerah. Provinsi ini juga meraih peringkat kelima kategori Sekolah Pelopor Ekonomi Syariah serta peringkat keempat kategori Inklusi Keuangan Syariah di Lingkungan Pemerintah Provinsi.
Pertanian hingga Ekonomi Kreatif Jadi Fokus
Memasuki usia ke-81, Mahyeldi mengatakan pembangunan Sumbar perlu semakin fokus pada sektor yang mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan.
Sektor tersebut meliputi pertanian, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pariwisata, industri pengolahan, ekonomi kreatif, serta perdagangan.
“Memaknai nilai perjuangan masa lalu harus kita terjemahkan dalam peningkatan kualitas pendidikan, penguatan ekonomi, perlindungan lingkungan, serta percepatan transformasi digital,” ujarnya.
Mahyeldi turut menyampaikan apresiasi kepada Presiden dan Wakil Presiden RI, para tokoh, serta para pejuang masa lalu dan masa kini.
Ia juga mengapresiasi generasi muda yang terus berkontribusi menjaga nama baik Sumatera Barat di tingkat nasional maupun global, baik dari Ranah Minang maupun perantauan.
“Terima kasih kepada Bapak Presiden RI, Wakil Presiden RI, seluruh tokoh, para pejuang masa lalu dan sekarang, serta generasi muda yang selalu berjuang dan bangga atas keberadaan Sumatera Barat di pentas nasional dan global, baik yang berada di rantau maupun di Ranah Minang,” ungkapnya.
HUT ke-81 Jadi Momentum Evaluasi
Mahyeldi berharap Hari Jadi Sumbar ke-81 tidak berhenti sebagai peringatan sejarah. Momentum tersebut juga perlu menjadi ruang untuk mengevaluasi hasil pembangunan dan menentukan langkah berikutnya.
“Usia 81 tahun harus menjadi momentum untuk terus bergerak maju. Kita ingin ekonomi masyarakat semakin kuat, kualitas sumber daya manusia meningkat, pelayanan publik semakin baik, dan Sumbar semakin tangguh menghadapi berbagai tantangan,” pungkasnya. (*/adpsb)
