Tangani Gempa M 7,7 Flores, BNPB Tetapkan Delapan Langkah Percepatan Penanganan Darurat

Penulis -

Minggu, 16 Agustus 2026 - 19:40 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto saat Rapat koordinasi bersama kementerian/lembaga dan pemerintah daerah di Kantor Bupati Manggarai Barat, Minggu (16/8). (Foto: Bidang Komunikasi Kebencanaan/Danung Arifin)

Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto saat Rapat koordinasi bersama kementerian/lembaga dan pemerintah daerah di Kantor Bupati Manggarai Barat, Minggu (16/8). (Foto: Bidang Komunikasi Kebencanaan/Danung Arifin)

Labuan Bajo, Javanusa—Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto menginstruksikan delapan langkah strategis untuk mempercepat penanganan gempa bumi Magnitudo 7,7 di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Arahan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi bersama kementerian/lembaga dan pemerintah daerah di Kantor Bupati Manggarai Barat, Minggu (16/8).

Fokus penanganan mencakup evakuasi korban, distribusi bantuan, pemulihan layanan dasar, hingga penyediaan informasi resmi bagi masyarakat.

Enam Kabupaten Diminta Segera Tetapkan Status Darurat

Suharyanto meminta pemerintah daerah di enam kabupaten terdampak, yakni Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Ende, Nagekeo, dan Sikka, segera menetapkan status darurat.

Pemerintah Provinsi NTT juga diminta mengambil langkah serupa. Menurut Suharyanto, status kedaruratan menjadi dasar hukum untuk mempercepat dukungan anggaran dan bantuan teknis dari BNPB, Kementerian Pekerjaan Umum, serta kementerian dan lembaga lainnya.

“Mohon hari ini segera dikeluarkan status daruratnya. Status kedaruratan ini perlu agar BNPB, kementerian/lembaga terkait dari PU dan lain sebagainya bisa membantu secara maksimal,” tegas Suharyanto.

Posko Daerah Diperkuat TNI-Polri

Setelah status darurat ditetapkan, BNPB meminta pemerintah daerah segera membentuk Pos Satuan Tugas atau posko penanganan bencana di tingkat kabupaten/kota dan provinsi.

Suharyanto mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan unsur TNI dan Polri sebagai komandan satgas. Skema tersebut diharapkan membuat pengendalian operasi, pengaturan pengungsi, dan distribusi bantuan berjalan dalam satu komando.

“Pak Bupati boleh menunjuk Komandan Satuan TNI dan Polri sebagai komandan lapangan. Termasuk Pak Gubernur, untuk mengendalikan kabupaten yang terdampak, mohon juga segera dibentuk Posko provinsi,” ujarnya.

BNPB Buka Dua Posko Pendampingan di Flores

BNPB juga menyiapkan dua pusat operasi untuk mendukung penanganan di wilayah terdampak. Posko Utama Pendampingan Nasional berada di Labuan Bajo, sedangkan posko taktis beroperasi di Maumere.

Baca Juga :  Berusia Lebih 85 Tahun, Surau Kayu Udang Berubah Status Jadi Masjid Abrar

Pembagian wilayah tersebut mempertimbangkan luas kawasan terdampak. Posko Maumere akan membantu penanganan di Sikka, Nagekeo, dan Ngada.

“Kami membentuk Posko Nasional Pendampingan Provinsi yang pertama pusatnya di sini, di Labuan Bajo. Kemudian karena luas wilayah, kami juga membuka Posko di Maumere untuk melayani Sikka, Nagekeo, dan Ngada,” kata Suharyanto.

Dengan dua titik operasi itu, BNPB berharap koordinasi bantuan dapat menjangkau wilayah Flores bagian barat dan timur secara lebih cepat.

Bantuan Logistik Dipusatkan dari Halim

Untuk memperlancar arus bantuan dari luar daerah, BNPB membuka Posko Logistik Nasional di Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Posko tersebut menjadi titik penerimaan bantuan dari kementerian, lembaga, BUMN, sektor swasta, maupun masyarakat. Bantuan kemudian dikirim menuju Flores melalui jalur udara dan diteruskan ke wilayah yang membutuhkan.

“Masyarakat atau pihak yang ingin membantu, semuanya bisa melalui Posko Nasional yang sekarang sudah berdiri di Halim Perdanakusuma. Nanti dari Halim masuk ke Labuan Bajo, bisa juga masuk ke Maumere,” jelas Suharyanto.

Basarnas Pimpin Operasi Pencarian Korban

Aspek keselamatan warga menjadi fokus berikutnya. Suharyanto meminta Basarnas memimpin operasi pencarian dan pertolongan (SAR) untuk memastikan tidak ada korban yang masih terjebak maupun hilang.

Tim gabungan akan melibatkan TNI, Polri, dan relawan. Mereka akan menyisir lokasi terdampak hingga kondisi wilayah dinyatakan aman.

“Kami mohon Kepala Basarnas sesuai undang-undang memimpin langsung proses pencarian pertolongan. Mohon unsur TNI-Polri dan relawan bergabung di bawah kepemimpinan Kabasarnas,” katanya.

Layanan Dasar Ditargetkan Pulih dalam Tujuh Hari

BNPB menargetkan layanan dasar seperti listrik, air bersih, bahan bakar minyak (BBM), dan komunikasi dapat kembali berfungsi secara terbatas dalam waktu tujuh hari.

Baca Juga :  Lima Geopark Indonesia Raih Green Card UNESCO, Bojonegoro Resmi Lolos Jadi Geopark Dunia Baru

Pada saat yang sama, pemerintah daerah harus mulai mendata kerusakan rumah warga. Suharyanto meminta proses tersebut berjalan bersamaan dengan masa tanggap darurat.

“Saya mohon tidak usah menunggu sampai tanggap darurat selesai. Silakan mulai didata secara paralel. Begitu sudah jelas, segera kita tetapkan pembangunan, jangan sampai pendataan sekali lagi berlarut-larut,” ujarnya.

Data kerusakan tersebut akan menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan Hunian Sementara (Huntara) maupun perbaikan rumah warga.

Helikopter dan Kapal Dikerahkan untuk Distribusi

BNPB turut mengerahkan alat utama sistem persenjataan (alutsista) lintas lembaga untuk menembus wilayah yang sulit dijangkau melalui jalur darat.

Armada tersebut mencakup helikopter dan kapal laut milik TNI, Basarnas, serta BNPB. Pengoperasiannya berfokus pada pengiriman kebutuhan pokok, termasuk bahan pangan, selimut, dan tenda pengungsian.

“Dari TNI ada 4 helikopter dan kapal laut, Basarnas mengerahkan kapal dan pesawat, serta BNPB 2 pesawat sayap lebar dan 1 helikopter. Alutsista ini kita fokuskan untuk pendistribusian logistik,” ungkap Suharyanto.

Media Center Beri Informasi Setiap Sore

Langkah terakhir berkaitan dengan penyampaian informasi kepada publik. BNPB mengoperasikan Media Center resmi untuk memberikan pembaruan perkembangan penanganan gempa secara berkala.

Press briefing akan berlangsung setiap hari pukul 17.00 WITA. BNPB berharap mekanisme tersebut dapat mengurangi simpang siur informasi dan disinformasi yang berkembang di tengah masyarakat.

“Mulai hari ini setiap sore jam 17.00 WITA, Media Center mulai beroperasi memberikan informasi day-to-day. Apa yang sering terjadi terkait simpang siur informasi di lapangan bisa kita minimalkan dengan memberikan informasi resmi setiap sore,” tutup Suharyanto. (*)

Berita Terkait

DPR Sahkan RUU Perampasan Aset, Ini 4 Pilar Utama dan Mekanisme Pemulihannya
Jaga Keamanan dan Ekosistem Laut Indonesia, Polri Luncurkan Blue Policing 26 November 2026
Lewat POLIRAN, Polri Gandeng Perusahaan Buka Peluang Kerja bagi Korban PHK dan Pengangguran Muda
Kementan Siapkan 2,5 Juta Dosis Semen Beku pada 2027, Sasar 36 Provinsi
HUT ke-81 Brimob Polri, Kapolri Suyudi Ario Seto Tekankan Pengabdian Humanis kepada Masyarakat
MagangHub Kemenhaj 2026 Resmi Dimulai, 838 Peserta Terpilih dari 15.332 Pelamar
MUI Ungkap 3 Alasan Vape Diharamkan, Mulai dari Bahaya Kesehatan hingga Penyalahgunaan Narkotika
BMKG Luncurkan 5 Buku Geofisika, Perkuat Mitigasi Gempa dan Pembangunan Tahan Bencana

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 20:22 WIB

Pemkab Solok Selatan Salurkan Bantuan Rp200 Juta untuk Korban Bencana di Padang

Kamis, 19 November 2026 - 19:17 WIB

Dihadiri Wagub Sumbar, MTQ XLII Pessel Jadi Momentum Menuju Tuan Rumah MTQ Tingkat Provinsi 2027

Kamis, 19 November 2026 - 16:23 WIB

Kapolda Sumbar Ajak Dubalang hingga Pesilat Deklarasikan Perang terhadap Narkoba

Kamis, 19 November 2026 - 14:47 WIB

Kapolda Sumbar Pimpin Sertijab, Dhani Kristianto Jadi Wakapolda dan Erlis Jabat Dirresnarkoba

Kamis, 19 November 2026 - 14:38 WIB

Solok Selatan Salurkan Donasi Rp200 Juta untuk Korban Bencana di Padang

Kamis, 19 November 2026 - 14:28 WIB

Kota Padang Masuk Enam Besar Penilaian Kota Sehat Sumbar, Bidik Juara Pertama

Kamis, 19 November 2026 - 14:20 WIB

Wawako Maigus Nasir Buka Seminar Megathrust, Ajak Masyarakat Perkuat Mitigasi Bencana

Kamis, 19 November 2026 - 12:17 WIB

Jelang MTQ Sumbar 2027, PWI Pessel Ingatkan Pentingnya Evaluasi Pelaksanaan MTQ Kabupaten

Berita Terbaru