Labuan Bajo, Javanusa—Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto menginstruksikan delapan langkah strategis untuk mempercepat penanganan gempa bumi Magnitudo 7,7 di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Arahan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi bersama kementerian/lembaga dan pemerintah daerah di Kantor Bupati Manggarai Barat, Minggu (16/8).
Fokus penanganan mencakup evakuasi korban, distribusi bantuan, pemulihan layanan dasar, hingga penyediaan informasi resmi bagi masyarakat.
Enam Kabupaten Diminta Segera Tetapkan Status Darurat
Suharyanto meminta pemerintah daerah di enam kabupaten terdampak, yakni Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Ende, Nagekeo, dan Sikka, segera menetapkan status darurat.
Pemerintah Provinsi NTT juga diminta mengambil langkah serupa. Menurut Suharyanto, status kedaruratan menjadi dasar hukum untuk mempercepat dukungan anggaran dan bantuan teknis dari BNPB, Kementerian Pekerjaan Umum, serta kementerian dan lembaga lainnya.
“Mohon hari ini segera dikeluarkan status daruratnya. Status kedaruratan ini perlu agar BNPB, kementerian/lembaga terkait dari PU dan lain sebagainya bisa membantu secara maksimal,” tegas Suharyanto.
Posko Daerah Diperkuat TNI-Polri
Setelah status darurat ditetapkan, BNPB meminta pemerintah daerah segera membentuk Pos Satuan Tugas atau posko penanganan bencana di tingkat kabupaten/kota dan provinsi.
Suharyanto mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan unsur TNI dan Polri sebagai komandan satgas. Skema tersebut diharapkan membuat pengendalian operasi, pengaturan pengungsi, dan distribusi bantuan berjalan dalam satu komando.
“Pak Bupati boleh menunjuk Komandan Satuan TNI dan Polri sebagai komandan lapangan. Termasuk Pak Gubernur, untuk mengendalikan kabupaten yang terdampak, mohon juga segera dibentuk Posko provinsi,” ujarnya.
BNPB Buka Dua Posko Pendampingan di Flores
BNPB juga menyiapkan dua pusat operasi untuk mendukung penanganan di wilayah terdampak. Posko Utama Pendampingan Nasional berada di Labuan Bajo, sedangkan posko taktis beroperasi di Maumere.
Pembagian wilayah tersebut mempertimbangkan luas kawasan terdampak. Posko Maumere akan membantu penanganan di Sikka, Nagekeo, dan Ngada.
“Kami membentuk Posko Nasional Pendampingan Provinsi yang pertama pusatnya di sini, di Labuan Bajo. Kemudian karena luas wilayah, kami juga membuka Posko di Maumere untuk melayani Sikka, Nagekeo, dan Ngada,” kata Suharyanto.
Dengan dua titik operasi itu, BNPB berharap koordinasi bantuan dapat menjangkau wilayah Flores bagian barat dan timur secara lebih cepat.
Bantuan Logistik Dipusatkan dari Halim
Untuk memperlancar arus bantuan dari luar daerah, BNPB membuka Posko Logistik Nasional di Halim Perdanakusuma, Jakarta.
Posko tersebut menjadi titik penerimaan bantuan dari kementerian, lembaga, BUMN, sektor swasta, maupun masyarakat. Bantuan kemudian dikirim menuju Flores melalui jalur udara dan diteruskan ke wilayah yang membutuhkan.
“Masyarakat atau pihak yang ingin membantu, semuanya bisa melalui Posko Nasional yang sekarang sudah berdiri di Halim Perdanakusuma. Nanti dari Halim masuk ke Labuan Bajo, bisa juga masuk ke Maumere,” jelas Suharyanto.
Basarnas Pimpin Operasi Pencarian Korban
Aspek keselamatan warga menjadi fokus berikutnya. Suharyanto meminta Basarnas memimpin operasi pencarian dan pertolongan (SAR) untuk memastikan tidak ada korban yang masih terjebak maupun hilang.
Tim gabungan akan melibatkan TNI, Polri, dan relawan. Mereka akan menyisir lokasi terdampak hingga kondisi wilayah dinyatakan aman.
“Kami mohon Kepala Basarnas sesuai undang-undang memimpin langsung proses pencarian pertolongan. Mohon unsur TNI-Polri dan relawan bergabung di bawah kepemimpinan Kabasarnas,” katanya.
Layanan Dasar Ditargetkan Pulih dalam Tujuh Hari
BNPB menargetkan layanan dasar seperti listrik, air bersih, bahan bakar minyak (BBM), dan komunikasi dapat kembali berfungsi secara terbatas dalam waktu tujuh hari.
Pada saat yang sama, pemerintah daerah harus mulai mendata kerusakan rumah warga. Suharyanto meminta proses tersebut berjalan bersamaan dengan masa tanggap darurat.
“Saya mohon tidak usah menunggu sampai tanggap darurat selesai. Silakan mulai didata secara paralel. Begitu sudah jelas, segera kita tetapkan pembangunan, jangan sampai pendataan sekali lagi berlarut-larut,” ujarnya.
Data kerusakan tersebut akan menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan Hunian Sementara (Huntara) maupun perbaikan rumah warga.
Helikopter dan Kapal Dikerahkan untuk Distribusi
BNPB turut mengerahkan alat utama sistem persenjataan (alutsista) lintas lembaga untuk menembus wilayah yang sulit dijangkau melalui jalur darat.
Armada tersebut mencakup helikopter dan kapal laut milik TNI, Basarnas, serta BNPB. Pengoperasiannya berfokus pada pengiriman kebutuhan pokok, termasuk bahan pangan, selimut, dan tenda pengungsian.
“Dari TNI ada 4 helikopter dan kapal laut, Basarnas mengerahkan kapal dan pesawat, serta BNPB 2 pesawat sayap lebar dan 1 helikopter. Alutsista ini kita fokuskan untuk pendistribusian logistik,” ungkap Suharyanto.
Media Center Beri Informasi Setiap Sore
Langkah terakhir berkaitan dengan penyampaian informasi kepada publik. BNPB mengoperasikan Media Center resmi untuk memberikan pembaruan perkembangan penanganan gempa secara berkala.
Press briefing akan berlangsung setiap hari pukul 17.00 WITA. BNPB berharap mekanisme tersebut dapat mengurangi simpang siur informasi dan disinformasi yang berkembang di tengah masyarakat.
“Mulai hari ini setiap sore jam 17.00 WITA, Media Center mulai beroperasi memberikan informasi day-to-day. Apa yang sering terjadi terkait simpang siur informasi di lapangan bisa kita minimalkan dengan memberikan informasi resmi setiap sore,” tutup Suharyanto. (*)
