Padang, Javanusa—Wali Kota Padang Fadly Amran menerima kunjungan tim monitoring Kementerian Dalam Negeri di Rumah Dinas Wali Kota Padang, Senin (20/7/2026).
Pertemuan itu turut dihadiri Wakil Wali Kota Maigus Nasir, Staf Khusus Mendagri Bidang Politik dan Media Kastorius Sinaga, Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Horas Maurits Panjaitan, Sekda Kota Padang Raju Minropa, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah terkait.
Kehadiran tim monitoring bertujuan mengawal pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi sekaligus memberikan masukan terhadap tahapan penanganan bencana yang sedang dijalankan Pemerintah Kota Padang.
Fadly Amran mengatakan tambahan dana TKD sebesar Rp371,85 miliar telah dialokasikan khusus untuk penanganan dan mitigasi bencana. Saat ini, proses tender berbagai proyek juga telah resmi dimulai.
“Lebih dari Rp300 miliar dana TKD yang dikembalikan, khusus untuk penanganan dan mitigasi bencana. Kami sudah mempersiapkan dan hari ini tender-tendernya dimulai. Alhamdulillah tim monitoring dari Kementerian juga hadir memberikan saran dan masukan, sekaligus membahas tahapan-tahapan yang perlu kita jalankan bersama,” ujar Fadly Amran.
Pembangunan Huntap Jadi Prioritas
Sebelum menggelar pertemuan dengan jajaran Pemko Padang, tim monitoring Kemendagri lebih dahulu meninjau pembangunan Hunian Tetap (Huntap) di kawasan Bumi Perkemahan Pramuka, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah.
Dalam kunjungan tersebut, tim memberikan apresiasi terhadap percepatan pembangunan yang dilakukan Pemko Padang setelah bencana hidrometeorologi.
Menurut Fadly, pembangunan Huntap tidak hanya diperuntukkan bagi warga yang terdampak bencana, tetapi juga perlu mengakomodasi masyarakat yang berpotensi direlokasi akibat proyek infrastruktur yang dikerjakan balai-balai di bawah Kementerian Pekerjaan Umum.
“Kami menyoroti pembangunan Huntap, bukan hanya bagi masyarakat terdampak, tetapi juga untuk masyarakat yang kemungkinan direlokasi karena pembangunan yang akan dilakukan balai-balai Kementerian PU,” katanya.
Karena itu, Pemko Padang berharap dukungan dana TKD dari pemerintah pusat juga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan kawasan relokasi beserta infrastruktur pendukungnya.
Pemko Padang Ajukan Dua Embung Besar
Selain pembangunan Huntap, Pemerintah Kota Padang juga memaparkan rencana pengembangan infrastruktur pengendalian banjir yang menggabungkan konsep green infrastructure dengan pembangunan infrastruktur berskala besar.
Dalam master plan yang telah disusun, Pemko Padang merencanakan pembangunan dua embung besar sebagai solusi jangka panjang untuk mengurangi risiko banjir.
Namun, Fadly menilai keterbatasan kemampuan APBD membuat proyek tersebut sulit direalisasikan dalam lima tahun tanpa dukungan pemerintah pusat.
“Di dalam master plan sudah kami susun pembangunan dua embung besar. Rasanya Kota Padang tidak mungkin merealisasikannya sendiri dalam kerangka lima tahun. Kami berharap ini menjadi perhatian khusus pemerintah pusat agar pembangunan infrastruktur penanganan banjir dapat berjalan secara paripurna dan masyarakat lebih terlindungi dari banjir besar di masa mendatang,” ujar Fadly. (*)
