Jakarta, Javanusa—Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan penanganan sampah perkotaan menjadi prioritas nasional yang dipantau langsung Presiden Prabowo Subianto.
Hal ini disampaikan Wakil Menteri ESDM Yuliot saat Roundtable Discussion bertema Peta Jalan Dekarbonisasi Industri Indonesia 2026, Selasa (3/2).
“Beberapa kota besar menghadapi krisis sampah. Kami akan memprioritaskan pengolahan sampah menjadi energi atau waste to energy,” ujar Yuliot.
Regulasi baru, Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025, mengatur pengolahan sampah menjadi energi terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan.
Perpres ini diharapkan memecahkan kebuntuan pengelolaan sampah yang selama ini hanya menumpuk di Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
Yuliot menekankan kepastian mekanisme finansial sebagai poin krusial dalam Perpres. Ini mencakup biaya layanan pengolahan sampah (tipping fee) dan harga jual listrik yang disesuaikan kondisi pasar.
“Harga jual listrik sudah naik, sekitar 20 sen dolar. Ini memberi insentif lebih kompetitif dibanding regulasi sebelumnya,” jelasnya.
Selain tarif, pemerintah menyiapkan subsidi menutupi selisih antara Biaya Pokok Penyediaan (BPP) pembangkitan dan harga keekonomian proyek PSEL (Pembangkit Listrik Sampah). Subsidi dihitung agar tidak membebani anggaran, tapi tetap menjamin kelayakan bisnis proyek.
Target Operasi PSEL Mulai 2027
Kementerian ESDM menargetkan kapasitas PSEL signifikan sebagai bagian bauran Energi Baru Terbarukan (EBT). Meskipun operasi penuh berjalan bertahap hingga 2034, langkah awal dimulai tahun 2026.
“Groundbreaking biasanya memerlukan 1,5–2 tahun penyesuaian lahan. Diharapkan 2027 sudah ada PSEL yang mulai beroperasi,” tegas Yuliot.
Presiden Prabowo menekankan pentingnya pengelolaan sampah nasional yang serius dan terintegrasi. Dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah 2026, Presiden memperkenalkan Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah) untuk menciptakan lingkungan bersih dan tertata.
Strategi Nasional Tangani Krisis Sampah
Presiden memaparkan hampir seluruh TPA diproyeksikan overcapacity paling lambat 2028.
“Sampah ini menjadi masalah, hampir semua TPA akan mengalami overcapacity pada tahun 2028, bahkan lebih cepat,” kata Prabowo.
Pemerintah akan memulai pembangunan 34 proyek waste to energy di 34 kota tahun ini. Presiden menekankan sinergi seluruh pemangku kepentingan, baik pusat maupun daerah, untuk menangani persoalan sampah.
“Groundbreaking akan dilaksanakan beberapa bulan ini. Kami perkirakan dua tahun lagi proyek ini segera berfungsi,” ujar Prabowo di Sentul International Convention Center, Bogor, Senin (2/2). (*/red)
