Tanah Datar, Javanusa—Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto meninjau lokasi rencana pembangunan Huntara di Padang Kunyik, Tanah Datar, Sumatera Barat, Jumat (19/12/2025).
Peninjauan ini bertujuan memastikan kesiapan lokasi hunian sementara bagi korban bencana hidrometeorologi.
Kunjungan tersebut didampingi Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadly bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Pemerintah daerah menilai percepatan pembangunan Huntara menjadi kebutuhan mendesak bagi warga terdampak.
Kepala BNPB Suharyanto menjelaskan, pembangunan Huntara merupakan tahap lanjutan setelah masa tanggap darurat berakhir.
Huntara disiapkan bagi warga yang rumahnya rusak berat, berada di zona merah, atau masih harus mengungsi.
“Pemerintah mendirikan hunian sementara agar masyarakat bisa tinggal lebih layak sambil menunggu hunian tetap dibangun,” ujar Suharyanto di lokasi peninjauan.
Selain fasilitas dasar, BNPB juga menyiapkan bantuan biaya hidup bagi keluarga yang menempati Huntara.
Bantuan Rp 600 Ribu per Bulan hingga Huntap Rampung
Suharyanto menyebutkan, setiap unit Huntara akan menerima bantuan Rp 600 ribu per bulan. Bantuan tersebut diberikan hingga hunian tetap (huntap) selesai dibangun pemerintah.
“Untuk rumah rusak sedang akan dibantu Rp 30 juta, sedangkan rusak ringan Rp 15 juta. Penyalurannya dilakukan dalam dua tahap,” kata Suharyanto.
Pemkab Tanah Datar Ajukan 554 Unit Huntara
Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadly mengatakan, kunjungan Kepala BNPB memastikan kesiapan daerah dalam mendukung pembangunan Huntara Padang Kunyik. Lokasi di Jorong Padang Kunyik direncanakan menjadi titik awal pembangunan.
“Di Padang Kunyik akan dibangun 23 unit Huntara. Ini bagian dari kebutuhan mendesak masyarakat terdampak bencana,” ujar Ahmad Fadly.
Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah mengusulkan kebutuhan total sebanyak 554 unit Huntara ke pemerintah pusat.
Komitmen Pemerintah Lindungi Warga Terdampak
Menurut Ahmad Fadly, pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan BNPB dan pemerintah provinsi agar seluruh kebutuhan Huntara dapat terpenuhi. Langkah ini penting agar warga bisa tinggal di kawasan yang lebih aman.
“Pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten akan terus hadir bersama masyarakat korban bencana,” tegasnya.
Usai peninjauan, Kepala BNPB bersama rombongan melakukan audiensi dan dialog langsung dengan pengungsi korban bencana di lokasi pengungsian. (*/red)
