Bukittinggi, Javanusa—Usulan menjadikan Sumatera Barat sebagai daerah istimewa kembali mengemuka.
Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasko Ruseimy, secara terbuka menyampaikan gagasan tersebut kepada Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon, dalam Seminar Internasional peringatan 100 Tahun Jam Gadang di Bukittinggi, Sabtu (20/6/2026).
Menurut Vasko, Sumbar memiliki rekam jejak sejarah yang sangat kuat dalam perjalanan bangsa Indonesia, terutama saat Bukittinggi menjadi pusat Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) pada masa agresi militer Belanda.
Vasko Nilai Sumbar Pantas Menjadi Daerah Istimewa
Dalam forum yang juga dihadiri Duta Besar Belanda untuk Indonesia itu, Vasko menegaskan kontribusi masyarakat dan tokoh-tokoh Sumbar terhadap Republik Indonesia layak mendapat pengakuan yang lebih besar dari negara.
“Di depan Jam Gadang ini Pak Menteri, jika diperbolehkan, atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, kami mengusulkan Sumatera Barat menjadi daerah istimewa di Indonesia ini. Mari sama-sama kita kawal Pak Menteri,” ujar Vasko.
Ia menilai status daerah istimewa merupakan bentuk penghargaan atas jasa besar Sumbar dalam menjaga keberlangsungan negara pada masa-masa kritis setelah kemerdekaan.
Menurutnya, sejarah mencatat Bukittinggi pernah memegang peranan penting ketika menjadi pusat pemerintahan nasional melalui PDRI.
Peristiwa tersebut menjadi salah satu bukti nyata kontribusi daerah itu terhadap eksistensi Republik Indonesia.
“Kalau kita berbicara sejarah, kontribusi Sumatera Barat terhadap bangsa ini sangat besar. Bukittinggi bahkan pernah menjadi pusat pemerintahan negara pada masa yang sangat menentukan bagi keberlangsungan Republik Indonesia,” katanya.
Vasko juga optimistis usulan tersebut dapat diperjuangkan jika seluruh elemen masyarakat Minangkabau, baik di daerah maupun di tingkat nasional, memiliki komitmen yang sama untuk mengawalnya.
Fadli Zon: Dasar Historis Sumbar Sangat Kuat
Menanggapi usulan tersebut, Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon menyatakan dukungannya. Namun, ia menekankan gagasan itu harus dikawal secara serius melalui proses yang matang.
Menurut Fadli, tidak banyak daerah di Indonesia yang memiliki posisi historis seperti Bukittinggi yang pernah menjadi pusat pemerintahan negara.
“Saya mendukung, tetapi harus serius. Menurut saya sangat pantas. Daerah yang pernah menjadi ibu kota negara tidak banyak. Selain Jakarta dan Yogyakarta, ada Bukittinggi,” ujar Fadli.
Ia menjelaskan keberadaan PDRI di Bukittinggi menjadi salah satu momentum paling menentukan dalam sejarah Indonesia.
Saat itu, pemerintahan darurat yang dipimpin Syafruddin Prawiranegara berhasil menjaga keberlangsungan Republik Indonesia di tengah tekanan agresi militer Belanda.
“Bukittinggi menjadi ibu kota pada masa Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Itu masa yang sangat krusial dan sangat menentukan. Kalau tidak ada PDRI, tidak mungkin akan ada NKRI,” tegasnya.
Seminar 100 Tahun Jam Gadang Angkat Sejarah dan Diplomasi
Seminar internasional tersebut menjadi salah satu agenda utama dalam rangkaian peringatan 100 Tahun Jam Gadang yang digelar Pemerintah Kota Bukittinggi.
Selain membahas hubungan diplomatik Indonesia dan Belanda, kegiatan itu juga menyoroti sejarah, kebudayaan, serta kontribusi Bukittinggi dan Sumatera Barat dalam perjalanan bangsa Indonesia.
Forum tersebut sekaligus menjadi ruang diskusi untuk memperkuat pemahaman publik terhadap peran strategis Sumbar dalam berbagai fase penting sejarah nasional. (*/red)
