Wajib Halal Oktober 2026, Menko PMK: Sertifikasi Halal Beri Kepastian bagi Konsumen dan Dunia Usaha

Penulis -

Kamis, 24 September 2026 - 23:16 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menko PMK Pratikno saat memimpin Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Kesiapan Implementasi Wajib Halal di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Rabu (23/9/2026). (Foto: Kemenko PMK)

Menko PMK Pratikno saat memimpin Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Kesiapan Implementasi Wajib Halal di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Rabu (23/9/2026). (Foto: Kemenko PMK)

Jakarta, Javanusa—Pemerintah terus mematangkan penerapan Wajib Halal yang ditargetkan berjalan pada Oktober 2026.

Kebijakan tersebut diarahkan untuk memberi kepastian mengenai status produk dan ketelusuran prosesnya.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan kepastian halal dibutuhkan berbagai pihak. Konsumen, produsen, dan pedagang sama-sama membutuhkan informasi yang jelas mengenai produk.

“Sekali lagi yang saya tekankan adalah kepercayaan dan kepastian. Karena itu dibutuhkan oleh semua pihak bukan hanya konsumen tapi produsen dan juga pedagang,” ujar Pratikno saat memimpin Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Kesiapan Implementasi Wajib Halal di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Rabu (23/9/2026).

Menurut Pratikno, pemerintah perlu memastikan layanan sertifikasi halal berlangsung sederhana dan cepat. Biaya juga harus terjangkau, disertai edukasi, fasilitasi, dan pendampingan bagi pelaku usaha.

Wajib Halal Perlu Kolaborasi Lintas Sektor

Pratikno menegaskan penerapan Wajib Halal bukan tanggung jawab satu lembaga. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian/lembaga, dunia usaha, asosiasi, dan masyarakat perlu bekerja secara bersama.

Kolaborasi tersebut mencakup penyelesaian berbagai persoalan dari hulu. Beberapa di antaranya berkaitan dengan bahan baku, impor, rantai pasok, serta pengawasan.

“Oleh karena itu, halal ini adalah kerja bersama kita. Lintas KL dan bersama masyarakat,” tegasnya.

Pratikno juga mengapresiasi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang telah membangun fondasi dan kapasitas layanan sertifikasi halal.

Namun, pemerintah perlu mempercepat langkah afirmasi agar pelaku usaha, terutama usaha mikro dan kecil (UMK), dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pemerintah juga perlu memastikan pelaku UMK tidak menghadapi hambatan yang berada di luar kendali mereka.

UMK Jadi Perhatian dalam Implementasi

Afirmasi untuk UMK mencakup jaminan akses sertifikasi, keamanan rantai pasok, serta kepastian bahan baku dan impor. Pemerintah juga mendorong penguatan data dan kualitas layanan.

Baca Juga :  Cara Memutihkan Leher Belakang dengan Aman, Ini Tips agar Kulit Tampak Lebih Cerah

Implementasi Wajib Halal, lanjut Pratikno, harus berlangsung secara adil, praktis, dan ramah bagi dunia usaha. Pemerintah perlu menjaga agar penerapan kebijakan tidak mengganggu aktivitas ekonomi.

“Ini justru adalah bagian untuk memberikan kepastian. Kepastian yang dibutuhkan oleh dunia usaha, kepercayaan itu yang dibutuhkan dunia usaha,” kata Pratikno.

Selain itu, pemerintah mendorong penguatan pengawasan terhadap produk halal. Kepastian kesesuaian produk halal dari luar negeri juga menjadi perhatian dalam persiapan implementasi.

Pemerintah turut menyiapkan halal dashboard yang terintegrasi lintas kementerian/lembaga. Strategi pembinaan dan fasilitasi sertifikasi bagi UMK juga perlu diperkuat untuk mengantisipasi berbagai risiko penerapan kebijakan.

Target Wajib Halal Oktober 2026 Tetap Dikejar

Pratikno menegaskan pemerintah masih memegang target penerapan Wajib Halal pada Oktober 2026. Pemerintah akan mempercepat penyelesaian berbagai detail teknis menjelang tenggat tersebut.

“Forum ini menyepakati bahwa Wajib Halal Oktober 2026 masih kita pegang teguh dan upayakan. Kita perlu melakukan percepatan detail-detailnya, untuk membantu agar pengusaha berbagai sektor dan lapisan akan terbantu untuk memenuhi kewajiban,” tegasnya.

Untuk mendukung percepatan, Pratikno mengusulkan pembentukan tim khusus. Tim tersebut akan berfokus pada penyelesaian persoalan teknis, termasuk pengembangan dashboard terintegrasi dan kesiapan teknis halal.

Tim percepatan akan dikoordinasikan Kepala Staf Kepresidenan dengan melibatkan kementerian dan lembaga terkait. Setiap K/L diminta mengirimkan perwakilan yang memiliki kewenangan untuk mempercepat penyelesaian berbagai persoalan.

Langkah tersebut diarahkan untuk memastikan tenggat waktu dalam peraturan perundang-undangan dapat terlaksana tanpa hambatan.

“Sehingga tenggat waktu yang diperintahkan dari peraturan perundangan bisa dijalankan, berjalan mulus membawa manfaat dari berbagai sisi kehidupan masyarakat Indonesia,” kata Pratikno.

Kewajiban Sertifikasi Halal Mulai 18 Oktober 2026

Kewajiban sertifikasi halal bagi produk makanan dan minuman pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) mulai berlaku pada 18 Oktober 2026. Ketentuan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Baca Juga :  Presiden Prabowo Pimpin Ziarah Nasional dan Renungan Suci di TMP Kalibata

Sementara itu, kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha menengah dan besar telah berlaku sejak 17 Oktober 2024.

Untuk produk luar negeri, kewajiban sertifikasi halal berlaku paling lambat 17 Oktober 2026. Penerapannya mempertimbangkan kerja sama saling pengakuan sertifikat halal antarnegara.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Bekraf Teuku Riefky Harsya, Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman, Kepala BPJPH Haikal Hassan, Wamendagri Akhmad Wiyagus, dan Direktur Eksekutif KNEKS Sholahudin Al Aiyub.

Perwakilan Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Pariwisata juga hadir. Selain itu, rapat melibatkan Badan Karantina Indonesia, BPOM, Kementerian UMKM, serta Dewan Pimpinan MUI. (*)

Berita Terkait

Kementan Siapkan 2,5 Juta Dosis Semen Beku pada 2027, Sasar 36 Provinsi
HUT ke-81 Brimob Polri, Kapolri Suyudi Ario Seto Tekankan Pengabdian Humanis kepada Masyarakat
MagangHub Kemenhaj 2026 Resmi Dimulai, 838 Peserta Terpilih dari 15.332 Pelamar
MUI Ungkap 3 Alasan Vape Diharamkan, Mulai dari Bahaya Kesehatan hingga Penyalahgunaan Narkotika
BMKG Luncurkan 5 Buku Geofisika, Perkuat Mitigasi Gempa dan Pembangunan Tahan Bencana
BGN Mulai Grading Dapur SPPG, Pulau Jawa Jadi Wilayah Pertama Penataan MBG
Kemenag Siapkan Rp2,38 Triliun untuk Digitalisasi dan Revitalisasi Ribuan Madrasah
Komisi III DPR Minta Kapolri Jerat Tersangka Penyadapan Ilegal dengan Pasal Makar

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 12:14 WIB

Maisy Kay Debut Duet Bareng Levent Geiger Lewat Single addicted 2 u

Senin, 16 November 2026 - 12:12 WIB

Kelompok Penerbang Roket Rilis Single SUAP, Kritik Praktik Jual Beli Kekuasaan dan Hukum

Minggu, 15 November 2026 - 08:15 WIB

TIGATITIK Rilis Lagu Kursi Kayu, Kisahkan Kerinduan Mendalam kepada Sosok Ayah

Minggu, 15 November 2026 - 07:04 WIB

Rafi Muhammad Rilis Album Reflection, Hadirkan Kolaborasi Musisi Lintas Genre

Sabtu, 14 November 2026 - 18:29 WIB

Lewat Single Bingung, Deredia Ajak Pendengar Berani Tinggalkan Hubungan Tak Pasti

Sabtu, 14 November 2026 - 17:11 WIB

Nicole Robertson Rilis Single Terbaru Sun Is Rising, Angkat Kisah Romantis yang Bikin Lupa Waktu

Sabtu, 14 November 2026 - 14:23 WIB

Saleema and Friends Rilis Don’t Be Afraid, Lagu tentang Kehilangan dan Pentingnya Berani Bercerita

Sabtu, 14 November 2026 - 13:18 WIB

Sinopsis Film Pulang Kampung: Kisah Pemuda Jakarta Mengenal Budaya Batak dan Jatuh Cinta

Berita Terbaru

Wali Kota Padang Fadly Amran menerima audiensi Presidium Majelis Wilayah KAHMI Sumbar di Rumah Dinas Wali Kota, Selasa (17/11/2026). (Foto: Pemko Padang)

Kota Padang

Fadly Amran Dukung Padang Jadi Tuan Rumah Munas XII KAHMI 2027

Selasa, 17 Nov 2026 - 22:07 WIB