Padang, Javanusa—Wali Kota Padang Hendri Septa mengajukan permohonan bantuan tambahan dana bagi hasil (DBH) kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI.
Permohonan tersebut disampaikan saat Wali Kota Padang bertemu dengan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara di Jakarta.
Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota Padang didampingi oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Padang Raju Minrova dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Yopi Krislova.
Sementara Wakil Menteri Keuangan didampingi Direktur Dana Transfer Khusus (DTK) Purwanto dan Ketua Tim Dana Alokasi Umum (DAU) Aditya Nuryuslam.
Wali Kota Padang Hendri Septa mengatakan, permohonan bantuan DBH tersebut diperlukan untuk mendukung pembangunan pendidikan di Kota Padang.
“Pemko Padang selama 2021 hingga 2023 telah membangun 500 ruang kelas baru dan menghabiskan anggaran sekitar Rp 250 miliar. Baik dari dana PEN-SMI maupun APBD kota Padang,” ujar Wali Kota Padang Hendri Septa, Sabtu (4/11/2023).
Namun, Wali Kota Padang mengatakan, kebutuhan untuk mobiler bagi seluruh SD dan SMP negeri dan swasta dan sederajat di kota Padang masih cukup tinggi sekitar Rp 90 miliar.
Kondisi mobiler di sekolah-sekolah banyak yang terbuat dari kayu dan sudah banyak yang rusak.
“Permohonan bantuan DBH ini diharapkan dapat membantu Pemko Padang dalam memenuhi kebutuhan mobiler di sekolah-sekolah,” ujar Wali Kota Padang.
Selain bantuan DBH untuk pendidikan, dalam pertemuan tersebut juga dibahas bantuan dari Kemenkeu untuk sektor lain di Kota Padang, seperti infrastruktur, pariwisata, ekonomi kreatif dan lainnya. (*/jn01)
