Padang, Javanusa—Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir menghadiri kegiatan Implementasi Program Pemajuan, Perlindungan, Pemenuhan, Penegakan, dan Penghormatan Hak Asasi Manusia (P5HAM) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), di Studio Hasnawi Karim, Asrama Haji Kota Padang, Rabu (20/8/2025).
Kegiatan yang mengusung tema “Mewujudkan Masyarakat Sadar Hak Asasi Manusia” ini digagas oleh Komisi XIII DPR RI bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumbar.
Maigus Nasir menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia menilai implementasi P5HAM memiliki arti penting dan strategis dalam merespons berbagai persoalan HAM yang muncul di tengah masyarakat.
“Semoga kita bersama dapat menyikapi berbagai persoalan HAM, mulai dari kekerasan dalam rumah tangga, di lingkungan masyarakat, hingga di lembaga pendidikan,” ujarnya.
Maigus juga menyoroti masih maraknya pelanggaran HAM yang berakar dari rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hak asasi manusia.
“Melalui kegiatan ini, kita berharap masyarakat semakin paham dan sadar akan hak asasi manusia. Sehingga berbagai bentuk pelanggaran HAM dapat diminimalisir dan tidak terjadi lagi di tengah-tengah kita,” tegasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi XIII DPR RI, M. Sadiq Pasadigoe, menyampaikan program P5HAM merupakan salah satu instrumen penting untuk membangun kesadaran kolektif masyarakat tentang pentingnya penghormatan hak asasi manusia.
“HAM bukan hanya urusan pemerintah, tapi juga menjadi tanggung jawab bersama seluruh lapisan masyarakat. Dengan adanya implementasi P5HAM, kita ingin memastikan bahwa nilai-nilai HAM tertanam dalam kehidupan sehari-hari,” jelasnya.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumbar, Dewi Nofyenti menegaskan komitmennya untuk terus mendorong pengarusutamaan HAM di berbagai sektor.
“Kita berharap, kegiatan ini dapat menjadi momentum bagi semua pihak untuk memperkuat pemahaman, sekaligus menindaklanjuti implementasi P5HAM di daerah. Sinergi antarinstansi dan partisipasi masyarakat adalah kunci keberhasilannya,” ungkapnya.
Turut hadir sejumlah unsur pemerintah daerah, tokoh masyarakat, akademisi, serta organisasi kemasyarakatan yang peduli terhadap isu-isu HAM di Sumbar. (*/red)
