Jakarta, Javanusa—Badan Gizi Nasional (BGN) mengarahkan perluasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke sekolah yang paling membutuhkan.
Wilayah 3T dan daerah dengan angka stunting tinggi menjadi sasaran utama dalam tahap berikutnya.
Kebijakan tersebut muncul setelah BGN mengeluarkan 1.653 satuan pendidikan dari daftar penerima manfaat MBG.
Sekolah-sekolah itu berstatus internasional dan memiliki kemampuan finansial sendiri sehingga tidak bergantung pada Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
BGN Petakan Sekolah yang Belum Terlayani
Kepala BGN Sudaryono atau Mas Dar mengatakan, pemerintah tidak akan memperluas layanan secara serentak ke seluruh wilayah.
BGN akan menentukan prioritas berdasarkan pemetaan satuan pendidikan yang belum memperoleh layanan MBG.
“Prioritas kami tentu saja adalah sekolah-sekolah atau satuan pendidikan yang berada di wilayah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal, serta wilayah-wilayah lain yang angka stuntingnya tinggi dan tinggi sekali,” ujar Mas Dar di Jakarta.
Menurut dia, kondisi kebutuhan di setiap daerah menjadi pertimbangan penting dalam menentukan sasaran perluasan program.
BGN juga memberi perhatian khusus kepada wilayah yang masih memiliki banyak sekolah tanpa layanan MBG.
Maluku dan Papua menjadi salah satu contoh wilayah prioritas. Berdasarkan pendataan BGN, sekitar 15.000 satuan pendidikan di kedua wilayah tersebut belum memperoleh layanan MBG.
Maluku dan Papua Jadi Perhatian
Mas Dar mengatakan jumlah sekolah yang belum terlayani di Maluku dan Papua menunjukkan masih besarnya kebutuhan perluasan program. Karena itu, kedua wilayah tersebut masuk dalam fokus pengembangan layanan MBG.
“Contoh saja misalnya di Maluku dan di Papua, ada sekitar 15.000 satuan pendidikan yang belum terlayani. Tentu saja wilayah-wilayah seperti di Maluku dan Papua ini menjadi prioritas, ditambah dengan wilayah-wilayah lain yang angka stuntingnya tinggi dan wilayah-wilayah 3T lainnya yang tersebar di seluruh Indonesia,” jelasnya.
Selain Maluku dan Papua, BGN juga akan menyasar wilayah 3T lain yang tersebar di berbagai daerah. Pemerintah turut mempertimbangkan daerah dengan prevalensi stunting yang tinggi dalam menentukan urutan prioritas.
SPPG Dibuka Bertahap
Untuk memperluas cakupan MBG, BGN menyiapkan pembukaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sejumlah lokasi prioritas.
Namun, BGN tidak akan membuka seluruh SPPG secara bersamaan. Pelaksanaannya akan berlangsung bertahap dan menyesuaikan kebutuhan serta kesiapan masing-masing daerah.
“Kami akan segera membuka SPPG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, di tempat-tempat prioritas tadi secara bertahap dan terukur,” kata Mas Dar.
BGN juga memastikan ekspansi layanan tidak hanya mengejar kecepatan. Pengelola program perlu memastikan setiap dapur SPPG mampu beroperasi dengan aman, efisien, dan tepat sasaran.
“Sehingga implementasi dari pembukaan dapur SPPG nanti itu bisa berjalan dengan aman dan tentu saja efisien serta tepat sasaran sebagaimana yang kita inginkan,” pungkasnya. (*)
