Padang, Javanusa—Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Sosial (Dinsos) mencatat sebanyak 2.311 penyandang disabilitas tinggal di Kota Padang.
Data tersebut sudah dimutakhirkan secara by name by address untuk memastikan keakuratan dan efektivitas penyaluran bantuan.
“Jumlah itu merupakan hasil pendataan terbaru. Kita sudah memiliki data lengkap berdasarkan nama dan alamat,” ujar Kepala Dinsos Padang, Heriza Syafani saat audiensi dengan Komisi Nasional Disabilitas (KND) RI di Lounge Akmal Usman, Balai Kota Aie Pacah, Rabu (2/7/2025).
Audiensi ini turut dihadiri Anggota KND RI Rahmanita Maun Harahap, Plh Sekda Corri Saidan, serta sejumlah kepala OPD Pemko Padang.
Ragam Bantuan Sosial dan Pelatihan untuk Disabilitas
Heriza menegaskan pemerintah daerah terus berkomitmen mendukung kesejahteraan penyandang disabilitas, baik melalui bantuan langsung maupun program pemberdayaan.
Beberapa bentuk bantuan yang disalurkan antara lain sembako, alat bantu dengar, kursi roda, hingga kaki palsu.
Selain bantuan fisik, Pemko Padang juga menyediakan bantuan produktif melalui program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) serta pelatihan keterampilan kerja.
“Beberapa waktu lalu, kita mengirim penyandang disabilitas ke Balai Latihan Bina Daksa di Cibinong, Bogor, untuk meningkatkan keterampilan mereka,” jelas Heriza.
Program lainnya menyasar peningkatan kapasitas tidak hanya bagi penyandang disabilitas, tetapi juga keluarga dan pendampingnya.
Tujuannya adalah membangun kemandirian serta memberikan ruang pengembangan diri setara dengan masyarakat umum.
“Melalui program ini, kami ingin mereka memiliki peluang dan kemampuan yang setara dengan non-disabilitas,” tambahnya.
Dukungan KND dan Dorongan Layanan Inklusif
Dalam kesempatan itu, Anggota KND RI Rahmanita Maun Harahap menyampaikan materi mengenai tugas, fungsi, serta implementasi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
Ia menekankan pentingnya pemerintah daerah untuk memastikan seluruh penyandang disabilitas memperoleh hak dan layanan yang layak.
“Kami mengapresiasi data disabilitas yang sudah terintegrasi. Harapannya, Pemko Padang dapat meningkatkan aksesibilitas layanan ke depan,” ujarnya. (*/red)
