Tanah Datar, Javanusa—Program Koperasi Merah Putih (KMP) di Tanah Datar menunjukkan kemajuan.
Wakil Bupati Tanah Datar, Ahmad Fadly menyatakan dari target 75 koperasi, sudah 65 yang terbentuk. Sisanya, 10 koperasi dalam proses dan 8 telah memiliki akta notaris.
Program nasional ini berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025. Presiden Prabowo Subianto menandatanganinya pada 27 Maret 2025.
Baca Juga: DPRD Tanah Datar Soroti Kinerja APBD 2024 dan Dorong Peningkatan PAD
Tujuannya adalah menghidupkan kembali ekonomi desa melalui koperasi modern. Koperasi ini juga berfungsi sebagai pusat distribusi pangan murah dan pengendali harga kebutuhan pokok.
Ahmad Fadly menambahkan, pihaknya telah melakukan sosialisasi ke nagari dan kecamatan.
Hal ini untuk mempercepat pembentukan koperasi di tingkat nagari. Beberapa nagari sudah melakukan musyawarah dan saat ini sedang menyusun struktur pengurus koperasi.
Baca Juga: 46 CPNS Tanah Datar Terima SK, Bupati Tekankan Disiplin
“Koperasi ini nanti akan menjadi pusat aktivitas ekonomi desa. Termasuk distribusi pangan dan pengelolaan kebutuhan pokok murah,” jelasnya.
Dukungan Pemerintah Pusat
Sebelumnya, dalam Forum Dialog Nasional Percepatan Pembentukan KMP di Auditorium Gubernur Sumatera Barat, Kamis (29/5/2025), Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah mengajak semua nagari dan kelurahan segera merampungkan pembentukan koperasi.
“Saya harap setiap nagari dan kelurahan di Sumbar segera merampungkan KMP. Ini akan menjadi penghormatan untuk Bapak Koperasi Mohammad Hatta,” katanya.
Baca Juga: DJKI Kemenkumham RI Dukung Perlindungan KI di Tanah Datar
Wakil Menteri Koperasi dan UKM, Ferry Juliantono, menyampaikan target nasional pembentukan 80.000 unit KMP selesai pada 12 Juli 2025.
Hingga saat ini, musyawarah desa khusus sudah menembus lebih dari 65 ribu unit di Indonesia.
Dua Provinsi Rampungkan 100 Persen
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menyebutkan hanya Provinsi Sumatera Barat dan Lampung yang sudah 100 persen merampungkan pembentukan koperasi tersebut.
Baca Juga: Bupati Eka Putra Ajak Perantau Bersinergi, Wujudkan Tanah Datar Makin Maju
“Setelah pembentukan rampung, pendampingan akan dilakukan. Mendagri sudah mengeluarkan surat edaran terkait struktur satgas untuk mengawal koperasi ini,” ujar Bima Arya.
Bima menekankan koperasi ini penting untuk pemerataan ekonomi hingga ke akar rumput.
“Bagaimana semua bisa merasakan, dari petani, nelayan, hingga pengusaha sembako,” tutupnya. (*/red)
