Jakarta, Javanusa—Indonesia terus mempercepat langkah eliminasi malaria hingga 2030 dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan secara konsisten.
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI, dr. Andi Saguni, menegaskan eliminasi malaria membutuhkan strategi berkelanjutan di setiap daerah.
Ia menyampaikan hal itu di Jakarta saat memperingati Hari Malaria Sedunia 2026 pada Kamis (30/4).
Pemerintah menargetkan Indonesia bebas malaria pada 2030 sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
Upaya tersebut menunjukkan hasil signifikan hingga 2026. Sebanyak 412 dari 514 kabupaten/kota atau sekitar 80 persen wilayah Indonesia sudah terbebas dari penularan malaria.
Tujuh provinsi juga mencatat status bebas malaria, yakni DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, DI Yogyakarta, dan Sumatera Selatan.
Kasus Masih Tinggi di Papua
Meski capaian nasional meningkat, malaria tetap menjadi ancaman serius di kawasan timur Indonesia.
Kementerian Kesehatan mencatat 706.297 kasus malaria pada 2025 atau naik 30 persen dibandingkan 2024 yang mencapai 543.965 kasus. Sebanyak 95 persen kasus nasional atau sekitar 674.046 kasus terjadi di wilayah Papua.
Peningkatan tersebut dipicu oleh intensifikasi penemuan kasus aktif serta perbaikan sistem pelaporan digital melalui Sistem Informasi Surveilans Malaria (SISMAL).
“Sebanyak 95 persen kasus malaria berasal dari Papua yang mencakup enam provinsi,” ujar Andi.
Strategi TOKEN dan Contoh Keberhasilan
Pemerintah tetap optimistis dapat menekan kasus malaria, termasuk di Papua.
Kabupaten Maybrat di Papua Barat Daya menjadi contoh keberhasilan setelah berhasil mencapai status bebas malaria.
Kementerian Kesehatan menerapkan strategi TOKEN, yakni Temukan, Obati, dan Kendalikan Vektor untuk menekan penyebaran penyakit.
Intervensi juga menyasar kelompok dengan mobilitas tinggi seperti pekerja tambang, perambah hutan, TNI, Polri, serta masyarakat adat.
Petugas membagikan kelambu dan memberikan pengobatan pencegahan secara terarah.
Ancaman Penularan Ulang Tetap Ada
Pemerintah mengingatkan daerah yang sudah bebas malaria agar tetap waspada. Andi menegaskan mempertahankan status bebas malaria sama sulitnya dengan mencapainya.
Beberapa daerah bahkan mengalami lonjakan kasus hingga Kejadian Luar Biasa setelah sebelumnya dinyatakan bebas.
Mobilitas penduduk yang tinggi dan iklim tropis meningkatkan risiko penularan ulang malaria.
Karena itu, pemerintah mendorong pengelolaan lingkungan seperti tambak, lahan tambang terbengkalai, dan rawa secara kolaboratif.
Apresiasi untuk Daerah Berprestasi
Sebagai bentuk apresiasi, Menteri Kesehatan akan menyerahkan Sertifikat Eliminasi Malaria kepada kepala daerah yang berhasil menghentikan penularan sepanjang tahun lalu.
Informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui Halo Kemenkes di hotline 1500-567 atau email kontak@kemkes.go.id. (*/red)
