MUI Resmi Haramkan Vape, Ini Isi Lengkap Fatwa Nomor 131 Tahun 2026

Jakarta, Javanusa—Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan penggunaan rokok elektrik atau vape sebagai perbuatan haram. Ketetapan tersebut juga mencakup aktivitas produksi dan perdagangan perangkat rokok elektrik.

Keputusan itu tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape. MUI menetapkan fatwa tersebut di Jakarta pada Jumat, 6 November 2026, bertepatan dengan 26 Jumadil Awal 1448 Hijriah.

Dalam ketentuan hukumnya, MUI menyebut bahaya kesehatan dan kerusakan lingkungan sebagai alasan utama pengharaman vape. Selain itu, lembaga tersebut menyoroti potensi penyalahgunaan perangkat vape sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika.

MUI Jelaskan Pengertian Vape dan Nikotin

Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 memuat sejumlah ketentuan umum mengenai rokok elektrik dan kandungan nikotin.

MUI mendefinisikan rokok elektrik atau vape sebagai perangkat elektronik bertenaga baterai atau sumber energi lainnya. Perangkat tersebut memanaskan zat yang mengandung nikotin, gliserin, dan bahan penambah rasa hingga menghasilkan aerosol untuk dihirup pengguna.

Sementara itu, nikotin merupakan senyawa alkaloid yang terdapat secara alami dalam tanaman tembakau atau diperoleh melalui proses sintesis.

Senyawa tersebut digunakan dalam rokok konvensional maupun rokok elektrik. Nikotin juga memiliki efek farmakologis terhadap sistem saraf, bersifat adiktif, dan berdampak negatif terhadap kesehatan.

Tiga Ketentuan Hukum dalam Fatwa MUI

Pada bagian ketentuan hukum, MUI menetapkan tiga keputusan utama terkait penggunaan rokok elektrik.

Pertama, penggunaan vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan dan merusak lingkungan. Ketentuan ini juga bertujuan mencegah penyalahgunaan vape sebagai sarana peredaran maupun konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Kedua, penyalahgunaan perangkat vape untuk mengonsumsi narkotika, psikotropika, serta zat adiktif lainnya juga termasuk perbuatan haram.

Ketiga, MUI menetapkan bahwa kegiatan produksi dan/atau perdagangan rokok elektrik atau vape hukumnya haram.

MUI Sampaikan 12 Rekomendasi kepada Pemerintah

Selain menetapkan hukum penggunaan vape, MUI menyampaikan 12 rekomendasi kepada pemerintah, lembaga negara, organisasi masyarakat, dan masyarakat luas.

Rekomendasi tersebut menekankan perlunya pengendalian peredaran vape serta perlindungan masyarakat dari risiko kesehatan dan penyalahgunaan zat terlarang.

Berikut 12 rekomendasi dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026:

1. 1. Presiden dan DPR segera menyusun undang-undang yang mengatur pelarangan vape beserta sanksinya untuk melindungi masyarakat.
   2. Presiden mengambil langkah cepat untuk mengendalikan peredaran rokok elektrik guna melindungi masyarakat dari paparan dan dampak negatifnya.
   3. Pemerintah memperkuat koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan badan agar kebijakan pelarangan vape berjalan secara terpadu.
   4. Kementerian Kesehatan menyusun kebijakan larangan penggunaan rokok elektrik berdasarkan prinsip perlindungan kesehatan masyarakat.
   5. BPOM memperketat pengawasan produk vape serta memperkuat koordinasi dengan BNN dan aparat penegak hukum. Koordinasi tersebut mencakup pertukaran informasi dan penanganan produk rokok elektrik.
   6. Kementerian Perindustrian melarang izin industri vape dan mengevaluasi kebijakan perizinannya. Evaluasi perlu mempertimbangkan risiko penyalahgunaan vape sebagai media peredaran dan konsumsi zat terlarang.
   7. Kementerian Keuangan RI mengevaluasi kebijakan fiskal dengan memperhatikan perlindungan kesehatan masyarakat dan pencegahan penyalahgunaan produk.
   8. BNN dan aparat penegak hukum menutup berbagai celah peredaran narkoba melalui perangkat vape. MUI juga meminta penindakan tegas terhadap peredaran dan penyalahgunaannya.
   9. Aparat penegak hukum menindak tegas penyalahgunaan perangkat vape untuk produksi, penyimpanan, distribusi, maupun konsumsi narkotika sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
   10. Organisasi masyarakat Islam, lembaga pendidikan, pesantren, dan keluarga meningkatkan edukasi mengenai hukum haram penggunaan vape, bahaya kesehatan, serta risiko penyalahgunaannya.
   11. Masyarakat menghindari penggunaan rokok elektrik dan berperan aktif melindungi anak serta remaja dari paparan dan ketergantungan nikotin.
   12. Seluruh pemangku kepentingan memperkuat koordinasi dan melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas kebijakan pengendalian vape. Evaluasi tersebut perlu mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemaslahatan masyarakat.

Fatwa Berlaku Sejak Tanggal Penetapan

Pada bagian penutup, MUI menyatakan Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 mulai berlaku sejak tanggal penetapan.

Apabila kemudian hari diperlukan perbaikan atau penyempurnaan, MUI akan melakukan penyesuaian sebagaimana mestinya.

MUI juga mengimbau seluruh pihak untuk menyebarluaskan fatwa tersebut agar umat Islam dan masyarakat yang berkepentingan dapat mengetahuinya.

Fatwa ini ditetapkan di Jakarta pada 26 Jumadil Awal 1448 Hijriah atau 6 November 2026.

Dokumen tersebut ditandatangani Ketua MUI Bidang Fatwa Prof KH Asrorun Ni’am Sholeh dan Wakil Sekretaris Jenderal MUI Dr H Aminudin Yakub.

Penetapan fatwa juga diketahui oleh Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar serta Sekretaris Jenderal MUI Buya H Amirsyah Tambunan. (*)