Jakarta, Javanusa—BMKG meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi banjir dan tanah longsor menjelang puncak musim hujan 2026/2027.
Pemerintah menyiapkan sistem peringatan dini, pemantauan cuaca ekstrem, hingga Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk mengurangi risiko bencana.
Puncak musim hujan diperkirakan berlangsung pada Desember 2026 hingga Februari 2027. Meski curah hujan secara umum diprediksi berada dalam kategori normal, masyarakat tetap perlu mewaspadai potensi hujan ekstrem.
Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menyampaikan kesiapan tersebut seusai menghadiri Rapat Terbatas Antisipasi Bencana Alam bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Pertemuan itu membahas perkembangan bencana di sejumlah daerah serta kesiapan pemerintah menghadapi ancaman hidrometeorologi dalam beberapa bulan mendatang.
Awal Musim Hujan Mundur hingga 30 Hari
Faisal menjelaskan, sebagian besar wilayah Indonesia mulai memasuki musim hujan pada November hingga Desember 2026. Namun, awal musim hujan tahun ini mengalami kemunduran sekitar 20–30 hari dibandingkan pola normal.
BMKG memperkirakan periode puncak hujan berlangsung selama tiga bulan, yakni Desember 2026 hingga Februari 2027. Secara klimatologis, jumlah curah hujan diprediksi masih berada pada kisaran normal.
Namun, durasi musim hujan yang lebih singkat perlu mendapat perhatian. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan intensitas hujan dalam periode tertentu sehingga memicu banjir dan tanah longsor.
“Artinya, hujan yang jatuh itu sama dengan rata-rata klimatologis 30 tahun terakhir, tetapi durasinya lebih pendek sehingga memerlukan antisipasi terjadinya bencana hidrometeorologi basah, yaitu banjir dan longsor akibat curah hujan ekstrem,” kata Faisal.
BMKG Perluas Akses Peringatan Dini Cuaca
Sebagai langkah pencegahan, BMKG menyediakan berbagai informasi peringatan dini melalui situs resmi bmkg.go.id/peringatan-dini.
Masyarakat dapat memantau informasi curah hujan ekstrem, siklon tropis, banjir rob, kualitas udara, gempa bumi, hingga potensi tsunami melalui layanan tersebut.
Khusus pemantauan hujan, BMKG mengembangkan sistem peringatan dini nowcasting hingga tingkat kecamatan. Sistem ini memberikan gambaran kondisi cuaca untuk tiga sampai enam jam berikutnya.
Selain itu, BMKG menyediakan prakiraan cuaca harian hingga tujuh hari, prakiraan dasarian selama sepuluh hari, serta informasi prakiraan bulanan.
Informasi tersebut membantu pemerintah memetakan wilayah berisiko. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat menentukan langkah antisipasi berdasarkan lokasi dan waktu potensi kejadian.
“Informasi tersebut akan diterjemahkan. Saat ini tim kami mengidentifikasi di kecamatan mana terjadi curah hujan ekstrem, kemudian banjir dan longsor akan terjadi di mana dan kapan. Ini untuk selanjutnya dapat kita lakukan antisipasi,” jelas Faisal.
Operasi Modifikasi Cuaca Jadi Salah Satu Strategi
BMKG juga memperkuat koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mengantisipasi hujan ekstrem.
Salah satu langkah yang disiapkan ialah Operasi Modifikasi Cuaca. Program ini bertujuan mengurangi risiko hujan ekstrem di kawasan yang memiliki kerawanan bencana.
Faisal menerangkan, pemerintah provinsi dapat mengajukan pelaksanaan OMC setelah menetapkan status siaga darurat. Dalam pelaksanaannya, BNPB bertindak sebagai penyelenggara operasi, sedangkan BMKG memberikan supervisi teknis.
Tim pelaksana akan menyesuaikan operasi dengan kondisi atmosfer dan kebutuhan wilayah sasaran. Strategi tersebut menjadi bagian dari upaya mengurangi ancaman banjir serta tanah longsor.
BMKG Waspadai Aktivitas Siklon Tropis Awal 2027
Selain ancaman hujan ekstrem, BMKG turut memantau perkembangan siklon tropis menjelang pergantian tahun hingga awal 2027.
Faisal memperkirakan potensi aktivitas siklon tropis pada akhir 2026 lebih banyak berasal dari belahan bumi utara. Sementara itu, pada awal 2027, aktivitas diperkirakan lebih dominan di belahan bumi selatan atau kawasan di bawah garis khatulistiwa.
Indonesia memang tidak menghadapi karakteristik ancaman siklon tropis seperti Jepang dan Filipina. Namun, perubahan iklim tetap meningkatkan pentingnya kewaspadaan terhadap kejadian cuaca ekstrem.
“Walaupun Indonesia secara teoritis bukan negara yang mengalami siklon tropis sehebat di Jepang, misalnya, atau di Filipina, tetapi dengan adanya perubahan iklim, kejadian-kejadian ekstrem ini tetap harus kita antisipasi. Kita semua akan berupaya untuk mengendalikan dan juga mengantisipasi dampaknya agar seminimal mungkin dialami oleh masyarakat luas,” ungkap Faisal.
BMKG Dukung Pemulihan Pascabencana di Tiga Provinsi
Di luar upaya mitigasi, BMKG turut memberikan dukungan informasi meteorologi kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Dukungan tersebut berkaitan dengan peran Kemendagri sebagai ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Satgas PRRP) di tiga provinsi.
BMKG juga berkoordinasi dengan BNPB dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Informasi cuaca menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana.
Faisal menyebut BMKG memberikan pembaruan informasi secara rutin, bahkan setiap jam. Langkah ini membantu kementerian dan lembaga terkait menyesuaikan tindakan dengan perkembangan kondisi atmosfer.
“Setiap hari, bahkan setiap jam, BMKG terus memberikan dukungan kepada Kemendagri sebagai ketua Satgas PRRP percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di tiga provinsi tersebut. Informasi ini juga disampaikan kepada BNPB dan Kementerian PU agar kita semua dapat bersiap menghadapi masuknya musim hujan dengan kesiapsiagaan yang lebih baik,” pungkasnya.
Presiden Minta Peralatan Tanggap Darurat Disiagakan
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan sejumlah arahan Presiden Prabowo Subianto terkait persiapan menghadapi hujan ekstrem.
Presiden meminta pemerintah mempertimbangkan pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca untuk mengarahkan hujan ke lokasi yang lebih aman, termasuk kawasan perairan. Langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi risiko hujan ekstrem di wilayah permukiman dan daerah rawan bencana.
Selain strategi pengendalian cuaca, Prabowo menginstruksikan Kepala BNPB, Menteri Pertahanan, Panglima TNI, dan Kapolri agar menyiapkan seluruh fasilitas tanggap darurat.
Kesiapan tersebut mencakup tenda pengungsian, makanan siap saji, serta berbagai perlengkapan untuk menghadapi kemungkinan terburuk akibat cuaca ekstrem.
“Presiden juga telah memerintahkan Kepala BNPB, Menhan, Panglima TNI, dan Kapolri untuk menyiagakan seluruh peralatan dan prasarana darurat, seperti tenda, makanan siap saji, dan lain-lain, untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk dari kondisi cuaca BMKG,” kata Tito.
Koordinasi antara BMKG, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam menghadapi puncak musim hujan 2026/2027.
Pemerintah berharap penguatan sistem peringatan dini dan kesiapan fasilitas darurat dapat menekan risiko bencana hidrometeorologi. Upaya tersebut juga ditujukan untuk melindungi masyarakat dari ancaman banjir dan tanah longsor di berbagai wilayah Indonesia. (*)
