Pessel, Javanusa—Bangunan tua yang dulunya merupakan Kantor Kepala Desa Koto Rawang, kini masih menjadi pusat pelayanan pemerintahan di Nagari Lakitan Timur, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan.
Kondisinya yang sudah reyot, sempit, serta minim fasilitas membuat aktivitas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat harus berlangsung dalam keterbatasan.
Bahkan, ketika jumlah masyarakat yang datang untuk mengurus berbagai keperluan meningkat, mereka terpaksa menunggu giliran di pinggir jalan karena kantor tersebut tidak memiliki ruang tunggu. Kondisi ini sudah berlangsung bertahun-tahun, sementara harapan untuk memiliki kantor wali nagari yang representatif belum juga terwujud.
Wali Nagari Lakitan Timur, Zul Hendra Defi, ketika dihubungi Selasa (10/11) mengungkapkan keterbatasan sarana dan prasarana kantor menjadi salah satu persoalan yang hingga kini dihadapi pemerintah nagari dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Menurutnya, bangunan yang saat ini difungsikan sebagai kantor wali nagari merupakan bangunan peninggalan pemerintahan desa sebelum perubahan sistem pemerintahan menjadi nagari.
Seiring perkembangan kebutuhan pelayanan dan aktivitas pemerintahan, kondisi bangunan tersebut sudah tidak lagi memadai untuk menampung seluruh perangkat nagari.
“Sudah seharusnya kami memiliki kantor pemerintahan yang lebih layak. Bukan hanya untuk kenyamanan perangkat dalam bekerja, tetapi yang paling penting adalah bagaimana masyarakat bisa mendapatkan pelayanan dengan baik dan nyaman,” kata Hendra.
Keterbatasan itu terlihat jelas pada ruang kerja yang tersedia. Dalam ruangan berukuran sekitar 7 x 6 meter, seluruh aktivitas perangkat nagari harus berlangsung secara bersamaan tanpa sekat pemisah yang memadai.
Di ruangan tersebut, terdapat tiga Kepala Urusan (Kaur), masing-masing Kaur Tata Usaha dan Umum, Kaur Perencanaan, serta Kaur Keuangan. Selain itu, dua Kepala Seksi (Kasi), yakni Kasi Pemerintahan dan Kasi Kemasyarakatan, juga menjalankan tugas di ruangan yang sama.
Tidak hanya itu, Sekretaris Nagari beserta dua kepala kampung, yakni Kepala Kampung Koto Rawang dan Kepala Kampung Sikabu, juga harus berbagi ruang kerja dalam kondisi yang serba terbatas.
Padahal, setiap perangkat memiliki tugas dan tanggung jawab berbeda yang membutuhkan ruang kerja memadai. Kaur harus mengurus administrasi dan pengelolaan keuangan, Kasi menjalankan urusan pemerintahan serta kemasyarakatan, sementara sekretaris nagari mengoordinasikan administrasi dan penyelenggaraan pemerintahan nagari.
Kondisi tersebut tentu berpengaruh terhadap kenyamanan dan konsentrasi kerja. Aktivitas administrasi, pembahasan urusan pemerintahan, hingga pelayanan masyarakat harus dilakukan dalam satu ruangan yang sama.
Memang terdapat satu ruangan yang sudah dilengkapi pembatas berbahan triplek. Namun, ruangan itu hanya digunakan sebagai ruang kerja wali nagari. Sementara perangkat lainnya tetap bekerja berdesakan tanpa pembatas yang jelas.
Persoalan tidak berhenti pada sempitnya ruangan. Kondisi bangunan yang sudah tidak layak juga menimbulkan persoalan ketika hujan turun.
Lantai ruang kerja wali nagari yang posisinya lebih rendah dibandingkan permukaan tanah di luar bangunan menyebabkan air bisa menyembur dari lantai ketika hujan. Keadaan tersebut tentu menambah ketidaknyamanan bagi perangkat nagari dalam menjalankan aktivitas pemerintahan.
Sekretaris Nagari Lakitan Timur, Rika Dirma, menjelaskan kebutuhan pembangunan kantor baru sebenarnya sudah lama menjadi perhatian pemerintah nagari. Berbagai upaya telah dilakukan melalui mekanisme perencanaan pembangunan, mulai dari tingkat nagari hingga kecamatan.
Menurutnya, rencana pembangunan kantor tersebut bahkan sudah dimulai sejak 2016. Saat itu, pembangunan tahap awal berupa pengerjaan pondasi dasar dengan konstruksi bangunan bertingkat telah dilaksanakan melalui bantuan pokok pikiran (Pokir) salah seorang anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat.
Namun, setelah pembangunan pondasi tersebut, kelanjutannya belum terealisasi hingga sekarang. Akibatnya, bangunan yang diharapkan menjadi kantor pemerintahan nagari yang representatif itu masih terbengkalai.
“Setiap tahun sudah kami usulkan melalui Musrenbang, baik di tingkat nagari maupun kecamatan. Bahkan, dalam lima tahun terakhir, pembangunan kantor ini selalu kami tempatkan sebagai usulan prioritas pertama. Namun, sampai sekarang belum juga mendapatkan kelanjutan,” jelasnya.
Ia menyebutkan, salah satu kendala yang diduga memengaruhi belum terealisasinya pembangunan tersebut adalah minimnya pengawalan usulan hingga tingkat kabupaten.
Padahal, pengawalan dari berbagai pihak, termasuk anggota legislatif, sangat dibutuhkan agar kebutuhan pembangunan yang telah disepakati dalam Musrenbang dapat diperjuangkan pada tahapan penganggaran.
Menurutnya, Musrenbang merupakan salah satu mekanisme penting dalam menyerap dan menyelaraskan kebutuhan pembangunan masyarakat. Namun, masuknya suatu usulan dalam daftar prioritas belum otomatis menjamin kegiatan tersebut mendapatkan alokasi anggaran.
Karena itu, diperlukan sinergi dan pengawalan dari seluruh pihak agar usulan yang dinilai mendesak tidak berhenti sebatas dokumen perencanaan.
Kebutuhan kantor baru tersebut juga sejalan dengan kondisi Nagari Lakitan Timur yang memiliki potensi cukup besar di sektor pertanian, khususnya tanaman padi.
Dari total 2.554 jiwa penduduk, sekitar 70 persen di antaranya merupakan petani yang menggantungkan penghidupan dari kegiatan pertanian dan penggarapan lahan. Potensi tersebut menjadi salah satu gambaran pentingnya dukungan sarana pemerintahan yang memadai untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat.
Bagi masyarakat, keberadaan kantor wali nagari bukan sekadar bangunan fisik atau tempat perangkat menjalankan pekerjaan administrasi. Lebih dari itu, kantor pemerintahan merupakan pusat pelayanan publik, tempat masyarakat mengurus berbagai kebutuhan administrasi kependudukan, menyampaikan aspirasi, hingga mendapatkan informasi terkait program pemerintahan dan pembangunan.
Kini, pemerintah Nagari Lakitan Timur kembali memasukkan pembangunan kantor wali nagari sebagai usulan untuk tahun anggaran 2028. Usulan tersebut diajukan karena pembahasan perencanaan untuk tahun 2027 telah selesai, sehingga masyarakat dan perangkat nagari masih harus bersabar setidaknya satu tahun lagi.
Adapun anggaran yang diusulkan untuk pembangunan kantor baru tersebut mencapai sekitar Rp1 miliar, dengan rencana pemanfaatan lahan berukuran 13 x 20 meter.
Harapan terhadap pembangunan itu pun bukanlah keinginan yang muncul secara tiba-tiba. Setelah hampir satu dekade menunggu kelanjutan pembangunan yang dimulai sejak 2016, masyarakat tentu berharap rencana kali ini benar-benar mendapatkan perhatian dan dukungan anggaran.
Sebab, bagi masyarakat Lakitan Timur, memiliki kantor wali nagari yang layak bukanlah semata-mata tentang kemegahan bangunan. Mereka hanya menginginkan tempat pelayanan yang aman, nyaman, dan memadai, sehingga urusan pemerintahan dapat berjalan lebih baik tanpa harus membuat masyarakat menunggu giliran di pinggir jalan.
Karena itu, usulan pembangunan kantor wali nagari untuk 2028 diharapkan tidak kembali menjadi catatan dalam dokumen perencanaan yang setiap tahun diperbarui. Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa harapan yang telah diperjuangkan selama bertahun-tahun tersebut benar-benar akan diwujudkan. (niks)
