Jakarta, Javanusa—Polri menyiapkan pendekatan baru untuk menjaga wilayah perairan Indonesia melalui program Blue Policing.
Program yang dijadwalkan meluncur pada 26 November 2026 ini tidak hanya menyasar keamanan laut, tetapi juga perlindungan ekosistem dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Gagasan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto tersebut mendorong peran kepolisian lebih luas dalam menjaga kawasan maritim. Polri akan menggabungkan patroli dan penegakan hukum dengan pencegahan kerusakan lingkungan serta pemberdayaan masyarakat.
Ketua Program Blue Policing yang juga Kabagopsnal dan TIK Korpolairud Baharkam Polri, Kombes Pol. Pitoyo Agung Yuwono, menjelaskan program ini merupakan implementasi kebijakan Kapolri dalam memperkuat keamanan maritim.
“Melalui Blue Policing, Bapak Kapolri ingin menghadirkan pendekatan yang lebih menyeluruh dalam menjaga wilayah perairan. Tidak hanya memastikan keamanan, tetapi juga melindungi ekosistem laut dan melibatkan masyarakat secara aktif dalam menjaga lingkungannya,” ujar Pitoyo di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Blue Policing Sasar Kerusakan Lingkungan dan Keamanan Pesisir
Menurut Pitoyo, Blue Policing sejalan dengan semangat Polisi Bersama Masyarakat yang menjadi arah kebijakan Kapolri. Pendekatan ini menempatkan masyarakat sebagai mitra strategis dalam menjaga keamanan dan menangani persoalan di kawasan pesisir.
Program tersebut akan menyasar berbagai persoalan maritim. Beberapa di antaranya kerusakan terumbu karang, pencemaran laut, degradasi mangrove, serta gangguan keamanan dan keselamatan masyarakat pesisir.
Untuk menjalankan program tersebut, Polri menetapkan enam pilar utama. Keenam pilar itu meliputi Blue Prevention, Blue Community, Blue Intelligence, Blue Law Enforcement, Blue Environment, dan Blue Impact.
Setiap pilar memiliki fokus pelaksanaan yang berbeda. Blue Prevention mengedepankan pencegahan, sedangkan Blue Community memperkuat kemitraan dengan masyarakat.
Selanjutnya, Blue Intelligence berfokus pada pemetaan kerawanan wilayah. Blue Law Enforcement memperkuat penegakan hukum, sementara Blue Environment mendorong perlindungan ekosistem laut.
Adapun Blue Impact mengukur dampak dan manfaat kegiatan kepolisian terhadap masyarakat maupun lingkungan.
Implementasi keenam pilar tersebut mencakup pemetaan kawasan rawan, dialog dengan masyarakat, patroli dan pengawasan, serta kegiatan pelestarian lingkungan.
Empat Wilayah Jadi Lokasi Percontohan
Dalam pelaksanaan tahap awal, Korpolairud Baharkam Polri menyiapkan sejumlah wilayah percontohan. Setiap daerah memiliki prioritas kegiatan sesuai karakteristik dan persoalan kelautannya.
Kepulauan Riau menjadi lokasi penguatan kemitraan dengan masyarakat pesisir. Sementara itu, Sulawesi Tenggara memprioritaskan perlindungan terumbu karang.
Di Sulawesi Utara, kegiatan akan berfokus pada pelestarian mangrove. Adapun Bali diarahkan untuk memperkuat keamanan dan keberlanjutan wisata bahari.
Pitoyo menegaskan, keberhasilan menjaga laut membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Polri akan membangun kolaborasi dengan pemerintah daerah, instansi terkait, kelompok nelayan, pelaku wisata bahari, komunitas lingkungan, dan masyarakat.
“Menjaga laut tidak bisa hanya mengandalkan aparat kepolisian. Dibutuhkan kerja sama dengan pemerintah daerah, instansi terkait, kelompok nelayan, pelaku wisata bahari, komunitas lingkungan, dan masyarakat. Kolaborasi inilah yang menjadi kekuatan utama Blue Policing,” jelasnya.
Polri Siapkan Implementasi Selama 100 Hari
Untuk mendukung pelaksanaan program, Korpolairud Baharkam Polri menyiapkan tahapan implementasi selama 100 hari. Agenda tersebut mencakup pemetaan persoalan, penguatan kemitraan, pelaksanaan kegiatan lapangan, hingga evaluasi hasil.
Pitoyo menjelaskan bahwa Polri tidak hanya menggunakan jumlah patroli atau aktivitas kepolisian sebagai indikator keberhasilan. Program ini juga harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan lingkungan perairan.
Peningkatan keamanan, perlindungan ekosistem laut, serta keberlanjutan ekonomi masyarakat pesisir menjadi ukuran penting dalam evaluasi.
“Kami ingin kehadiran Polri benar-benar memberikan dampak. Masyarakat merasa lebih aman, lingkungan laut semakin terlindungi, dan aktivitas ekonomi pesisir dapat berjalan secara berkelanjutan. Itulah tujuan yang ingin dicapai melalui Blue Policing,” tegasnya.
Melalui pendekatan tersebut, Polri menargetkan penguatan keamanan maritim yang berjalan beriringan dengan pelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat pesisir Indonesia. (*)






