Padang, Javanusa—Kinerja APBN Sumatera Barat pada semester pertama 2026 menunjukkan tren yang positif.
Hingga 30 Juni 2026, pendapatan negara mencapai Rp4,93 triliun atau tumbuh 19,29 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara realisasi belanja negara menembus Rp18,22 triliun dengan pertumbuhan 22,38 persen secara tahunan.
Realisasi pendapatan negara tersebut telah mencapai 50,89 persen dari target APBN 2026 sebesar Rp9,69 triliun. Sementara itu, realisasi belanja negara sudah mencapai 50,95 persen dari pagu Rp35,76 triliun.
Kondisi ini menunjukkan pelaksanaan APBN di Sumatera Barat berjalan sesuai target pada semester pertama tahun anggaran 2026 sekaligus mendukung aktivitas ekonomi di daerah.
Pertumbuhan Ekonomi Sumbar Tetap Positif
Di tengah pelaksanaan APBN yang stabil, ekonomi Sumatera Barat juga mencatat pertumbuhan positif. Pada Triwulan I 2026, ekonomi daerah tumbuh 5,02 persen secara tahunan, meski masih sedikit di bawah pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,61 persen.
Beberapa sektor menjadi motor pertumbuhan, terutama penyediaan akomodasi dan makan minum yang tumbuh 17,77 persen. Selain itu, sektor jasa lainnya meningkat 9,10 persen, sedangkan jasa keuangan tumbuh 7,94 persen.
Secara triwulanan, ekonomi Sumatera Barat tumbuh 3,15 persen. Angka ini lebih baik dibandingkan ekonomi nasional yang mengalami kontraksi sebesar 0,77 persen.
Penerimaan Pajak Masih Mendominasi
Komponen terbesar pendapatan negara masih berasal dari penerimaan perpajakan yang mencapai Rp3,92 triliun atau sekitar 79,4 persen dari total pendapatan.
Dari jumlah tersebut, penerimaan pajak dalam negeri terealisasi Rp2,26 triliun. Sementara penerimaan perpajakan luar negeri mencapai Rp1,65 triliun dan telah melampaui target yang ditetapkan.
Di sisi lain, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp1,01 triliun. Kenaikan ini terutama didorong oleh pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) yang terealisasi sebesar Rp772,79 miliar.
Belanja Negara Terus Mengalir ke Daerah
Pada sisi pengeluaran, Belanja Pemerintah Pusat terealisasi Rp6,02 triliun atau 37,37 persen dari pagu anggaran.
Belanja pegawai masih menjadi komponen terbesar dengan realisasi Rp3,65 triliun. Selanjutnya, belanja barang mencapai Rp1,75 triliun dan belanja modal sebesar Rp635,10 miliar.
Selain itu, pemerintah terus menyalurkan Transfer ke Daerah (TKD) melalui enam Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat serta seluruh pemerintah kabupaten dan kota.
Inflasi Sumbar Masih di Atas Nasional
Di tengah pertumbuhan ekonomi yang positif, inflasi tahunan Sumatera Barat pada Juni 2026 tercatat sebesar 4,7 persen. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang berada pada level 3,34 persen.
Secara bulanan, inflasi Sumbar mencapai 0,50 persen atau sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional sebesar 0,44 persen.
Pemerintah Fokus Dorong Pertumbuhan Berkualitas
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera Barat, Tarmizi, mengatakan kebijakan fiskal pada 2026 tetap diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Menurutnya, pemerintah memprioritaskan peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan ketahanan pangan dan energi, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan daerah.
Paparan tersebut disampaikan Tarmizi dalam konferensi pers APBN KiTa yang berlangsung di Aula Kantor Wilayah Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera Barat, Jumat (31/7/2026).
Turut hadir Kepala Kantor Bea Cukai Teluk Bayur Suryana, Kepala Kantor Wilayah DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau Jose Arif Lukito. Serta Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumatera Barat Mohammad Dody Fachrudin. (*)
