Padang Panjang, Javanusa—Memasuki tahapan krusial Pemilu 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Padang Panjang menggelar Rapat Penanganan Pelanggaran Logistik Pemilu 2024 di Hotel Triple Tree, Kota Bukittinggi, Sabtu-Minggu (3-4/2/2024).
Kegiatan ini diikuti oleh Pokja Pengawasan Bawaslu, KPU, unsur Gakkumdu, camat Padang Panjang Barat (PPB) dan Padang Panjang Timur (PPT) serta Panwascam PPB dan PPT.
Hadir pula narasumber ahli, Elly Yanti, mantan ketua Bawaslu Sumbar dan advokat senior, serta Samaratul Fuad, advokat senior dan Ketua Majelis Anggota Wilayah Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia Sumbar.
Ketua Bawaslu Padang Panjang, Hidayatul Fajri dalam sambutannya menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas para pengawas pemilu dalam menghadapi potensi pelanggaran logistik.
Baca Juga: Khatam Al Quran Ganting Semarak, 16 Santri Hafal 1 Juz
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas para pengawas pemilu pada setiap tingkatan dan kelompoknya kerjanya.
“Sehingga bisa tercapai pelaksanaan peran pengawasan yang kompeten dan sinergis demi terwujudnya pemilu yang bersih, adil dan damai,” terangnya.
Elly Yanti memaparkan mekanisme penanganan pelanggaran pemilu berserta tahapannya, menekankan pentingnya pemahaman yang jelas bagi para pengawas.
Penting bagi setiap unsur pengawasan pemilu untuk memahami dengan jelas jenis-jenis pelanggaran, mekanisme dan tahapan penanganannya.
“Jangan sampai justru menjadi kesalahan atau pelanggaran terhadap tata cara atau prosedur penanganan pelanggaran itu sendiri,” tegasnya.
Samaratul Fuad, di sisi lain, mengupas detail tentang logistik pemilu dan beragam pola pelanggaran yang dapat terjadi.
“Begitu banyaknya detail terkait logistik pemilu dan begitu banyak pula pola pelanggarannya. Kita akui masih banyak terdapat kekosongan hukum yang dapat menjadi celah bagi pelanggaran,” ujarnya.
Untuk itu, kesamaan persepsi dan komunikasi yang baik dan intens sesama unsur pengawasan pemilu menjadi penting. Agar pemilu jujur, adil, aman dan damai itu bisa terwujud.
Rapat berlangsung interaktif dengan diskusi dan contoh-contoh kasus pelanggaran yang terjadi di lapangan. Semoga dapat membekali para pengawas pemilu dalam menghadapi potensi pelanggaran logistik di Pemilu 2024. (*/jn01)
