BGN Copot 137 Kepala SPPG, Tegaskan Zero Tolerance untuk Keracunan dan Korupsi Program MBG

Penulis -

Senin, 3 Agustus 2026 - 19:43 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kepala BGN, Sudaryono. (Foto: Biro Hukum dan Humas BGN)

Kepala BGN, Sudaryono. (Foto: Biro Hukum dan Humas BGN)

Jakarta, Javanusa—Badan Gizi Nasional (BGN) mencopot 137 Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai wilayah Indonesia.

Keputusan itu diambil setelah ditemukan pelanggaran disiplin, kasus keracunan, hingga dugaan penyimpangan dalam pengelolaan program.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono (Mas Dar) mengatakan pencopotan dilakukan terhadap kepala SPPG yang terbukti melanggar aturan. Serta tidak memenuhi standar integritas dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Dan per hari ini, saya sebagai Kepala BGN telah mencopot 137 Kepala Dapur di seluruh Indonesia yaitu di Jawa Barat, Lampung, Jawa Timur, Sumatera Utara, Banten dan Jawa Tengah termasuk yang kemarin dapurnya yang di Semarang yang menimbulkan keracunan di SMK Negeri 6 Semarang,” kata Mas Dar usai Rapat Pimpinan di Kantor BGN, Senin (3/8).

Menurut Mas Dar, evaluasi dilakukan terhadap sejumlah SPPG yang memiliki rekam jejak pelanggaran disiplin. Maupun persoalan lain yang bertentangan dengan standar operasional penyelenggaraan MBG.

Zero Tolerance untuk Keracunan dan Korupsi

BGN memastikan tidak akan memberikan toleransi terhadap berbagai bentuk pelanggaran yang berpotensi merugikan masyarakat maupun mencederai kepercayaan publik.

Mas Dar menegaskan, tindakan pencopotan merupakan bagian dari penegakan disiplin organisasi setelah ditemukan sejumlah persoalan di lapangan. Mulai dari kasus keracunan makanan hingga penyimpangan dalam pengelolaan keuangan.

“Yang jelas kami zero toleran terhadap keracunan, zero toleran terhadap tindakan korupsi, hengki pengki, ngentik uang, dan lain-lain itu kita zero toleran. Dan kami telah menyiapkan suatu sistem mekanisme di mana trust is good, tapi control is better,” tegasnya.

BGN Siapkan Pengawasan Digital dan Transparansi

Selain melakukan penindakan, BGN juga memperkuat sistem pengawasan melalui pengembangan mekanisme berbasis digital.

Baca Juga :  Tahu atau Tempe, Mana yang Lebih Bergizi? Ini Perbandingan Kandungan Gizi dan Manfaat Kesehatannya

Sistem tersebut dirancang agar seluruh aktivitas operasional di dapur SPPG dapat dipantau secara lebih efektif dan terintegrasi.

Di sisi lain, BGN berupaya meningkatkan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Orang tua, sekolah, dinas kesehatan, dinas pendidikan, hingga pemerintah daerah nantinya dapat mengakses informasi mengenai menu makanan yang diterima siswa beserta kandungan gizinya.

“Sebagaimana janji saya setelah saya dilantik adalah bagaimana menyediakan informasi yang terbuka kepada pihak-pihak terkait. Khususnya orang tua, kemudian dinas kesehatan, dinas pendidikan, termasuk guru, kepala sekolah itu mendapatkan informasi bahwa anaknya diberi menu makan apa oleh negara di hari ini. Hari kemarin, hari esok, dan rencananya apa, kandungan gisinya apa. Kemudian menu tadi itu dimasak di SPPG mana, kepala SPPG-nya siapa, dan ada keluhan apa, sehingga kita bisa lihat,” kata Mas Dar.

BGN berharap pengawasan yang lebih ketat dan keterbukaan informasi tersebut dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan Program MBG sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap program nasional itu. (*)

Berita Terkait

Kementan Siapkan 2,5 Juta Dosis Semen Beku pada 2027, Sasar 36 Provinsi
HUT ke-81 Brimob Polri, Kapolri Suyudi Ario Seto Tekankan Pengabdian Humanis kepada Masyarakat
MagangHub Kemenhaj 2026 Resmi Dimulai, 838 Peserta Terpilih dari 15.332 Pelamar
MUI Ungkap 3 Alasan Vape Diharamkan, Mulai dari Bahaya Kesehatan hingga Penyalahgunaan Narkotika
BMKG Luncurkan 5 Buku Geofisika, Perkuat Mitigasi Gempa dan Pembangunan Tahan Bencana
BGN Mulai Grading Dapur SPPG, Pulau Jawa Jadi Wilayah Pertama Penataan MBG
Kemenag Siapkan Rp2,38 Triliun untuk Digitalisasi dan Revitalisasi Ribuan Madrasah
Komisi III DPR Minta Kapolri Jerat Tersangka Penyadapan Ilegal dengan Pasal Makar

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 20:37 WIB

Fadly Amran Usulkan Pengembangan Muaro Padang hingga Optimalisasi Kampung Nelayan ke Wamen KKP

Rabu, 18 November 2026 - 19:23 WIB

Perkuat Daya Tarik Wisata, Fadly Amran dan Wadan Kodaeral II Padang Bahas Penataan Tugu Merpati

Rabu, 18 November 2026 - 19:03 WIB

Fadly Amran Apresiasi Program IAS Anak Indonesia, Kenalkan Dunia Penerbangan kepada Pelajar

Rabu, 18 November 2026 - 18:15 WIB

Bukan Sekadar Expo! SIVE 2026 Perkuat Kolaborasi Vokasi, Industri dan UMKM, Tuai Apresiasi Kepala BPSDMI

Rabu, 18 November 2026 - 11:21 WIB

25 Orang Pemuda Lubuk Kilangan Ditempa Pelatihan K3 Umum

Selasa, 17 November 2026 - 22:07 WIB

Fadly Amran Dukung Padang Jadi Tuan Rumah Munas XII KAHMI 2027

Selasa, 17 November 2026 - 20:35 WIB

Perkuat Budaya Literasi, Dinas Perpustakaan Pessel Gandeng UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Selasa, 17 November 2026 - 20:07 WIB

Wali Kota Fadly Amran Resmikan Masjid Al Furqan, Dorong Jadi Pusat Kegiatan Masyarakat

Berita Terbaru