Jakarta, Javanusa—Badan Gizi Nasional (BGN) mulai mempercepat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memprioritaskan pengoperasian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah yang memiliki angka stunting tinggi dan sangat tinggi.
Langkah ini dilakukan agar intervensi gizi tepat sasaran dan segera menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan.
Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono, mengatakan penentuan lokasi operasional SPPG dilakukan melalui pemetaan berbasis data yang melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga.
Pendekatan tersebut memastikan setiap dapur MBG dibangun dan dioperasikan sesuai kebutuhan riil di lapangan.
Usai mengikuti Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kamis (6/8), Sudaryono atau yang akrab disapa Mas Dar menjelaskan BGN telah memadankan data dengan Kementerian Kesehatan untuk menentukan wilayah prioritas.
Menurutnya, daerah dengan prevalensi stunting tinggi dan sangat tinggi menjadi sasaran utama dalam percepatan implementasi Program Makan Bergizi Gratis.
Sebanyak 1.700 SPPG Siap Beroperasi
Mas Dar mengungkapkan, BGN telah memiliki basis data lebih dari 13 ribu titik SPPG di seluruh Indonesia. Namun, setiap lokasi memiliki tingkat kesiapan yang berbeda sehingga aktivasi dilakukan secara bertahap.
Dari hasil pemetaan tersebut, sekitar 1.700 SPPG dinyatakan siap beroperasi dan berada di wilayah yang membutuhkan intervensi gizi lebih cepat.
“SPPG yang sudah siap ini akan kami operasikan secara bertahap. Prioritas kami adalah daerah dengan angka stunting tinggi dan sangat tinggi sehingga manfaat Program Makan Bergizi Gratis dapat segera dirasakan oleh masyarakat yang paling membutuhkan,” kata Mas Dar.
Pada tahap awal, sekitar 300 SPPG dijadwalkan mulai beroperasi pada pekan depan.
Pemerintah Utamakan Ketepatan Sasaran Program MBG
Sudaryono menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya mengejar penambahan jumlah dapur MBG. Yang lebih penting, kata dia, setiap SPPG harus hadir di wilayah yang benar-benar membutuhkan layanan pemenuhan gizi.
Melalui perencanaan berbasis data, BGN ingin memastikan setiap aktivasi SPPG memberikan dampak maksimal terhadap upaya penurunan stunting di berbagai daerah.
BGN Minta Masyarakat Gunakan Jalur Resmi
Selain mempercepat aktivasi SPPG, BGN juga memastikan seluruh proses penetapan lokasi dilakukan secara transparan melalui sistem yang terintegrasi.
Karena itu, masyarakat diminta tidak mempercayai pihak yang mengklaim dapat mempercepat pembukaan atau pengoperasian SPPG di luar mekanisme resmi yang telah ditetapkan pemerintah. (*)
