BGN Tegaskan SLHS Syarat Mutlak SPPG untuk Operasikan Dapur MBG

Penulis -

Sabtu, 8 Agustus 2026 - 23:35 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kepala BGN Sudaryono. (Foto: Biro Hukum dan Humas BGN)

Kepala BGN Sudaryono. (Foto: Biro Hukum dan Humas BGN)

Jakarta, Javanusa—Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk menjalankan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala BGN Sudaryono atau Mas Dar mengatakan SLHS menjadi tolok ukur utama kelayakan dapur dalam menyediakan makanan bagi penerima manfaat.

Menurut dia, sertifikat tersebut tidak sekadar memenuhi kebutuhan administrasi. SLHS memastikan setiap dapur MBG memenuhi standar higiene dan sanitasi sebelum melayani makanan.

“SLHS ini bukan syarat administrasi, ini syarat mutlak,” tegas Mas Dar dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (7/8/2026).

SPPG Tanpa SLHS Diberi Batas Waktu

BGN masih memberikan kesempatan kepada SPPG yang sudah beroperasi tetapi belum mengantongi SLHS.

Batas akhir pengurusan sertifikat tersebut jatuh pada 10 Agustus. Pengelola SPPG harus mengurus persyaratan melalui Dinas Kesehatan di kabupaten atau kota masing-masing.

“Kami berikan kesempatan terakhir sampai dengan tanggal 10 untuk melengkapi syarat laik higienis dan sanitasi ini, diurus di Dinas Kesehatan masing-masing kabupaten dan kota,” ujar Mas Dar.

Setelah batas waktu tersebut, BGN akan menggunakan hasil penilaian higiene dan sanitasi untuk menentukan keberlanjutan operasional dapur.

Dapur Tidak Layak Bisa Ditutup Permanen

Mas Dar menegaskan BGN tidak akan memberikan toleransi terhadap SPPG yang terbukti tidak memenuhi standar higiene dan sanitasi.

Menurutnya, kualitas layanan tidak dapat menjadi alasan untuk mempertahankan dapur yang tidak memenuhi standar keamanan pangan.

“Kalau layak, satu. Kalau tidak layak, ya memang nol. Jadi kalau mau sebagus apa pun, ternyata secara higienis dan sanitasinya kemudian tidak layak, maka harus disuspend permanen. Kami tutup dapurnya secara permanen,” jelasnya.

Kebijakan tersebut berkaitan langsung dengan keamanan pangan serta kesehatan penerima manfaat MBG. Kelayakan sanitasi menjadi bagian penting dalam menjaga keselamatan penerima makanan.

Baca Juga :  Nongkrong Hingga Larut Malam, Dua Perempuan Digiring ke Mako Satpol PP Padang
BGN Verifikasi 950 Dapur

BGN saat ini menerima laporan mengenai sekitar 950 dapur yang diduga belum memenuhi standar higiene dan sanitasi.

Namun, angka tersebut masih membutuhkan verifikasi. BGN akan memeriksa kondisi setiap dapur sebelum menentukan SPPG yang harus menghentikan operasional secara permanen.

Di lapangan, BGN juga menemukan perbedaan kecepatan pelayanan antarwilayah. Kondisi tersebut dapat memengaruhi proses pengurusan dan penerbitan SLHS bagi pengelola SPPG.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, BGN telah mengeluarkan surat edaran kepada jajaran di daerah.

Surat itu meminta jajaran BGN memberikan asistensi kepada pengelola SPPG. Bantuan tersebut mencakup pendampingan administrasi jika pengelola menghadapi kendala dalam memenuhi persyaratan SLHS.

“Jadi saya sudah mengirimkan surat edaran kepada jajaran BGN di daerah untuk memberikan asistensi dan bantuan administrasi manakala diperlukan sebagai syarat pengurusan SLHS di Dinas Kesehatan masing-masing kabupaten dan kota,” jelasnya.

Pengelola SPPG Diminta Melapor Jika Terkendala

Mas Dar juga membuka ruang pengaduan bagi mitra dan pengelola SPPG yang mengalami hambatan dalam mengurus SLHS.

Menurutnya, laporan tersebut membantu BGN mengidentifikasi persoalan di lapangan. BGN selanjutnya dapat berkoordinasi dengan pihak terkait, terutama Dinas Kesehatan di daerah.

“Silahkan mengadu kepada kami berkirim surat kepada kami, atau minta dinasnya bersurat misalnya. Sehingga tanggal 10 ini kami cek salah satu permasalahannya ada dimana,” kata Mas Dar.

BGN berharap seluruh pengelola SPPG segera menyelesaikan persyaratan SLHS sebelum batas waktu berakhir. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat standar keamanan pangan dalam pelaksanaan Program MBG. (*)

Berita Terkait

Kementan Siapkan 2,5 Juta Dosis Semen Beku pada 2027, Sasar 36 Provinsi
HUT ke-81 Brimob Polri, Kapolri Suyudi Ario Seto Tekankan Pengabdian Humanis kepada Masyarakat
MagangHub Kemenhaj 2026 Resmi Dimulai, 838 Peserta Terpilih dari 15.332 Pelamar
MUI Ungkap 3 Alasan Vape Diharamkan, Mulai dari Bahaya Kesehatan hingga Penyalahgunaan Narkotika
BMKG Luncurkan 5 Buku Geofisika, Perkuat Mitigasi Gempa dan Pembangunan Tahan Bencana
BGN Mulai Grading Dapur SPPG, Pulau Jawa Jadi Wilayah Pertama Penataan MBG
Kemenag Siapkan Rp2,38 Triliun untuk Digitalisasi dan Revitalisasi Ribuan Madrasah
Komisi III DPR Minta Kapolri Jerat Tersangka Penyadapan Ilegal dengan Pasal Makar

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 08:25 WIB

Operasi Zebra Singgalang 2026, Ditlantas Polda Sumbar Bagikan Helm Gratis di Padang

Rabu, 18 November 2026 - 19:23 WIB

Perkuat Daya Tarik Wisata, Fadly Amran dan Wadan Kodaeral II Padang Bahas Penataan Tugu Merpati

Rabu, 18 November 2026 - 19:03 WIB

Fadly Amran Apresiasi Program IAS Anak Indonesia, Kenalkan Dunia Penerbangan kepada Pelajar

Rabu, 18 November 2026 - 18:15 WIB

Bukan Sekadar Expo! SIVE 2026 Perkuat Kolaborasi Vokasi, Industri dan UMKM, Tuai Apresiasi Kepala BPSDMI

Rabu, 18 November 2026 - 11:21 WIB

25 Orang Pemuda Lubuk Kilangan Ditempa Pelatihan K3 Umum

Selasa, 17 November 2026 - 22:07 WIB

Fadly Amran Dukung Padang Jadi Tuan Rumah Munas XII KAHMI 2027

Selasa, 17 November 2026 - 20:35 WIB

Perkuat Budaya Literasi, Dinas Perpustakaan Pessel Gandeng UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Selasa, 17 November 2026 - 20:07 WIB

Wali Kota Fadly Amran Resmikan Masjid Al Furqan, Dorong Jadi Pusat Kegiatan Masyarakat

Berita Terbaru