Pessel, Javanusa—Bupati Pesisir Selatan (Pessel) Hendrajoni memaparkan kondisi dan kebutuhan pemulihan daerahnya pascabencana hidrometeorologi dalam Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) yang digelar di Padang, Selasa (13/1/2026).
Rapat koordinasi tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, dihadiri Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), serta seluruh kepala daerah se-Sumbar.
Pertemuan ini bertujuan menyinkronkan data kerusakan akibat bencana serta mempercepat penyaluran bantuan pemerintah pusat ke daerah terdampak.
Dalam kesempatan itu, Hendrajoni, menyampaikan data dampak banjir dan longsor yang terjadi di Pesisir Selatan pada akhir November 2025 lalu.
Berdasarkan hasil rekapitulasi, total kerusakan dan kerugian akibat bencana tersebut mencapai Rp1,43 triliun.
Pada sektor permukiman, nilai kerusakan tercatat sebesar Rp29,2 miliar dengan kerugian sekitar Rp5 miliar. Bencana menyebabkan 19 rumah hanyut, 127 rumah rusak berat, 49 rusak sedang, dan 142 rusak ringan.
Sementara itu, sektor infrastruktur menjadi sektor paling terdampak dengan nilai kerusakan mencapai Rp773,7 miliar dan kerugian Rp563,7 miliar. Kerusakan tersebut meliputi 24.800 meter jalan serta 30 unit jembatan.
Di sektor sosial dan fasilitas publik, bencana merusak 74 unit bangunan sekolah dan 25 fasilitas kesehatan, termasuk puskesmas dan pustu.
Adapun pada sektor ekonomi, banjir merendam lahan pertanian seluas 418,05 hektare sawah dan 158,6 hektare kebun jagung, serta menyebabkan ribuan hewan ternak hanyut.
Usai rapat, Hendrajoni menyatakan kehadiran Mendagri dan Kepala BNPB menjadi sinyal positif bagi percepatan pemulihan Pesisir Selatan.
Ia menegaskan pemerintah daerah telah membawa data kerusakan yang rinci dan tervalidasi.
“Total kebutuhan pemulihan Pesisir Selatan mencapai Rp1,7 triliun. Ini bukan angka kecil, sehingga dukungan pemerintah pusat sangat krusial agar masyarakat kami tidak terlalu lama berada dalam ketidakpastian,” ujar Hendrajoni.
Ia juga menyoroti pentingnya bantuan Dana Tunggu Hunian (DTH) bagi warga yang kehilangan tempat tinggal. Saat ini, pemerintah daerah telah menyalurkan DTH sebesar Rp1,8 juta kepada 35 kepala keluarga yang rumahnya hanyut atau rusak berat.
“Fokus utama kami adalah percepatan pembangunan hunian tetap serta perbaikan jalan dan jembatan yang rusak. Kami tidak ingin ada wilayah yang terisolasi terlalu lama,” tegasnya.
Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian meminta seluruh kepala daerah memastikan validitas data by name by address agar bantuan pemerintah pusat dapat tepat sasaran.
Ia juga menjanjikan penguatan koordinasi lintas kementerian untuk memangkas birokrasi penyaluran dana rehabilitasi dan rekonstruksi di Sumatera Barat. (niks)
