Jakarta, Javanusa—Ribuan masyarakat berisiko kehilangan tabungan perjalanan ibadah akibat maraknya penipuan haji dan umrah.
Untuk mengantisipasi persoalan tersebut, Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menggandeng Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT).
Kedua kementerian menjajaki kerja sama untuk memperluas edukasi penyelenggaraan haji dan umrah. Program ini menyasar masyarakat perdesaan yang masih menghadapi keterbatasan akses informasi mengenai perjalanan ibadah ke Tanah Suci.
Penjajakan kerja sama tersebut berlangsung dalam pertemuan Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, dengan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto. Pertemuan berlangsung di Kantor Kemendes PDT, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Salah satu agenda pembahasan ialah persiapan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU). Kesepakatan tersebut akan menjadi landasan penguatan literasi haji dan umrah di tingkat desa.
Pengaduan Penipuan Haji dan Umrah Terus Muncul
Kebutuhan edukasi semakin mendesak seiring tingginya laporan masyarakat terkait penyelenggaraan perjalanan haji dan umrah.
Data pengaduan menunjukkan sekitar 400 laporan sepanjang 2023. Jumlah tersebut meningkat menjadi sekitar 500 laporan pada 2024.
Sementara itu, hingga September 2026, Kemenhaj mencatat 189 pengaduan. Sejumlah kasus melibatkan dugaan penipuan dan penggelapan dana perjalanan ibadah.
Besarnya persoalan juga terlihat dari penanganan perkara sepanjang 2026. Hingga 6 Juli 2026, tercatat 64 perkara dengan jumlah korban mencapai 3.550 orang.
Total kerugian dalam berbagai perkara tersebut mencapai Rp116,7 miliar. Angka ini menunjukkan besarnya dampak penipuan terhadap masyarakat yang ingin menunaikan ibadah ke Tanah Suci.
Masyarakat Desa Rentan Menjadi Korban
Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menyoroti banyaknya warga desa yang menjadi korban penipuan. Sebagian masyarakat bahkan telah mengumpulkan uang selama bertahun-tahun demi mewujudkan keberangkatan ke Tanah Suci.
“Penipuan umrah dan haji itu tinggi sekali, kasusnya tinggi sekali, dan sebagian besar korbannya itu adalah warga kita di desa-desa,” ujar Wamenhaj.
Menurut Dahnil, keterbatasan informasi mengenai prosedur penyelenggaraan haji dan umrah turut meningkatkan kerentanan masyarakat. Kondisi tersebut membuka peluang bagi oknum tidak bertanggung jawab untuk menawarkan perjalanan ibadah secara ilegal.
Ia menyebut para pelaku sebagai “bandit-bandit agama” yang memanfaatkan kepercayaan masyarakat. Karena itu, pemerintah perlu memperluas akses informasi sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai penyelenggara perjalanan ibadah yang resmi.
25.380 Pendamping Desa Berpotensi Perluas Edukasi
Untuk menjangkau masyarakat hingga wilayah terpencil, Kemenhaj mendorong keterlibatan jaringan pendamping desa.
Kemendes PDT memiliki 25.380 pendamping desa yang tersebar di 37 provinsi. Jumlah tersebut menjadi potensi besar untuk menyampaikan informasi mengenai prosedur haji dan umrah secara langsung kepada masyarakat.
Melalui jaringan tersebut, edukasi dapat menjangkau warga yang selama ini kesulitan memperoleh informasi resmi. Pendamping desa juga berpotensi membantu masyarakat mengenali tawaran perjalanan ibadah yang mencurigakan.
Dahnil menyampaikan bahwa Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, telah menyatakan komitmen mendukung rencana kolaborasi tersebut.
Dukungan Kemendes PDT diharapkan memperkuat jangkauan program literasi yang dijalankan Kemenhaj. Dengan demikian, masyarakat desa memiliki akses lebih baik terhadap informasi dan prosedur resmi penyelenggaraan ibadah.
Kerja Sama Diharapkan Tekan Penipuan Perjalanan Ibadah
Kolaborasi Kemenhaj dan Kemendes PDT menjadi salah satu langkah pemerintah untuk memperkuat perlindungan calon jemaah haji dan umrah.
Peningkatan literasi diharapkan membantu masyarakat memeriksa legalitas penyelenggara perjalanan. Warga juga perlu memahami prosedur keberangkatan serta lebih waspada terhadap penawaran yang tidak masuk akal.
Melalui rencana kerja sama ini, pemerintah menargetkan penyebaran informasi tidak hanya terpusat di perkotaan. Masyarakat di pelosok desa juga perlu memperoleh pemahaman yang memadai agar terhindar dari praktik penipuan perjalanan ibadah. (*)
