Jakarta, Javanusa—Calon jemaah haji reguler tahun 1448 H/2027 M mulai dapat melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) sejak Selasa (10/11/2026).
Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI membuka tahap pertama pelunasan hingga 10 Desember 2026.
Besaran biaya yang harus dibayarkan jemaah berbeda-beda menurut embarkasi keberangkatan. Setelah memperhitungkan subsidi pemerintah dan nilai manfaat dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Bipih berkisar Rp43,69 juta hingga Rp58,14 juta.
Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Kemenhaj, Nurchalis, meminta jemaah yang masuk alokasi kuota segera menyelesaikan pembayaran sesuai jadwal.
“Pelunasan Bipih tahap pertama resmi kita buka, Selasa 10 November 2026,” kata Nurchalis dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Ia juga mengingatkan jemaah agar memperhatikan batas waktu transaksi perbankan. Selain itu, calon jemaah perlu memastikan kelayakan kesehatan atau istitaah serta status kepesertaan BPJS Kesehatan tetap aktif.
Jadwal Pelunasan Haji 2027 dalam Dua Tahap
Kemenhaj membagi pelunasan Bipih reguler musim haji 1448 H/2027 M menjadi dua tahap. Layanan pembayaran berlangsung setiap hari kerja, mulai pukul 08.00 hingga 15.00 WIB.
Tahap pertama berlangsung pada 10 November–10 Desember 2026. Kesempatan ini diberikan kepada jemaah lunas tunda yang belum berangkat, jemaah dalam alokasi kuota tahun berjalan, serta kelompok prioritas lanjut usia.
Selanjutnya, Kemenhaj menjadwalkan tahap kedua pada 16–31 Desember 2026. Tahapan ini hanya berlangsung apabila masih tersedia sisa kuota setelah pelunasan tahap pertama.
Adapun kelompok yang berhak mengikuti tahap kedua meliputi:
-
- Jemaah yang gagal melunasi akibat gangguan sistem.
- Pendamping jemaah lanjut usia.
- Jemaah penyandang disabilitas beserta pendampingnya.
- Jemaah yang terpisah dari mahram atau anggota keluarga.
- Jemaah cadangan sebesar 50 persen.
- Pembimbing Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU).
Menurut Nurchalis, pembagian jadwal tersebut bertujuan mengoptimalkan penyerapan kuota haji di setiap daerah secara transparan.
“Pelunasan tahap kedua ini menjadi jaring pengaman agar sisa kuota terisi tepat sasaran, terutama bagi jamaah terpisah keluarga maupun lansia yang memerlukan pendampingan resmi, sehingga seluruh alokasi kuota provinsi terserap maksimal,” ujarnya.
Rincian Biaya Haji 2027 di Setiap Embarkasi
Pemerintah menetapkan kuota haji reguler 1448 H/2027 M sebanyak 203.320 jemaah. Jumlah tersebut terdiri atas 191.419 kuota jemaah tahun berjalan, 10.166 kuota prioritas lansia, 871 kuota pembimbing KBIHU, dan 864 kuota Petugas Haji Daerah.
Dalam pembiayaan haji tahun ini, setiap jemaah memperoleh subsidi nilai manfaat BPKH rata-rata Rp43.817.526,35. Pemerintah juga memberikan dukungan anggaran sebesar Rp3.200.000.
Setelah memperhitungkan dukungan tersebut, berikut rincian Bipih yang harus dibayarkan jemaah berdasarkan embarkasi:
| Embarkasi | Biaya Haji |
| Aceh | Rp43.695.779 |
| Medan | Rp44.020.279 |
| Padang | Rp44.148.779 |
| Balikpapan | Rp49.891.779 |
| Banjarmasin | Rp50.128.779 |
| Lombok | Rp50.366.779 |
| Batam | Rp51.531.279 |
| Palembang | Rp52.161.279 |
| Solo dan Yogyakarta | Rp52.710.779 |
| Jakarta | Rp53.543.779 |
| Kertajati | Rp55.101.279 |
| Makassar | Rp55.428.465 |
| Surabaya dan Dhoho | Rp58.146.279 |
Jemaah dari Embarkasi Aceh membayar Bipih paling rendah dalam daftar tersebut. Sementara itu, Embarkasi Surabaya dan Dhoho memiliki besaran pembayaran tertinggi.
Syarat Pelunasan Biaya Haji 2027
Calon jemaah harus memenuhi sejumlah persyaratan sebelum melakukan pelunasan. Salah satunya, jemaah wajib memiliki status aktif dalam Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat).
Selain itu, terdapat beberapa ketentuan administrasi dan kesehatan yang harus dipenuhi, yaitu:
-
- Berusia minimal 16 tahun pada 10 April 2027.
- Terdaftar aktif sebagai peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
- Memenuhi persyaratan istitaah kesehatan.
- Belum pernah menunaikan ibadah haji atau sudah berhaji minimal 18 tahun sebelumnya.
Khusus kelompok prioritas lanjut usia, pemerintah menetapkan batas usia minimal 65 tahun pada 10 April 2027. Calon jemaah juga harus mendaftar sebelum 10 April 2022.
Cara Membayar dan Melaporkan Pelunasan Bipih
Jemaah dapat membayar melalui Bank Penerima Setoran (BPS) Bipih tempat menyetorkan biaya awal atau bank pengganti. Nominal pembayaran merupakan selisih antara Bipih sesuai embarkasi dengan setoran awal dan saldo Rekening Virtual.
Pembayaran tersedia melalui layanan non-teller, seperti ATM dan mobile banking. Bagi wilayah yang belum memiliki akses layanan perbankan atau banking blankspot, jemaah dapat memanfaatkan fasilitas kas keliling.
Setelah transaksi berhasil, jemaah wajib melaporkan pelunasan kepada Kantor Kementerian Haji dan Umrah kabupaten/kota sesuai domisili. Jemaah juga perlu menyerahkan bukti pembayaran sebagai bagian dari kelengkapan administrasi.
Nurchalis berharap seluruh calon jemaah yang masuk alokasi kuota memanfaatkan periode pelunasan sesuai jadwal. Ia juga mengingatkan pentingnya pelaporan setelah pembayaran agar proses pemberkasan dokumen perjalanan dan pemberangkatan kelompok terbang (kloter) berjalan tertib, aman, dan tepat waktu. (*)
