Padang, Javanusa—Dana perantau Minangkabau yang diperkirakan mencapai Rp20 triliun berpotensi menjadi sumber pembiayaan strategis bagi percepatan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat (Sumbar).
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya, mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan potensi tersebut untuk investasi produktif dan pembangunan infrastruktur.
Langkah ini penting agar dana rantau memberikan manfaat ekonomi jangka panjang, bukan sekadar mendorong konsumsi masyarakat.
Bima menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Koordinasi Pemantapan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Sumbar di Auditorium Gubernuran, Senin (2/11/2026).
Ia mengapresiasi inisiatif Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, yang mengumpulkan seluruh kepala daerah untuk merumuskan strategi pertumbuhan ekonomi berdasarkan potensi wilayah masing-masing.
Bima Arya Dorong Optimalisasi Dana Rantau
Menurut Bima, Sumbar memiliki modal ekonomi yang besar untuk mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, pemerintah daerah perlu mengelola potensi tersebut melalui strategi yang mampu menggerakkan berbagai sektor ekonomi.
Ia menilai, percepatan pertumbuhan tidak cukup hanya mengandalkan belanja pemerintah. Daerah perlu membangun ekosistem ekonomi yang mendorong investasi, memperkuat aktivitas usaha, dan menciptakan sumber pertumbuhan baru.
“Potensi dana rantau ini perlu dimaksimalkan agar memberikan manfaat jangka panjang, termasuk untuk investasi dan infrastruktur. Setiap daerah juga harus mampu mengenali potensinya dan membangun ekosistem pertumbuhan ekonomi sesuai karakteristik masing-masing,” ujarnya.
Sumbar Bidik Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen pada 2029
Sementara itu, Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, meminta seluruh kabupaten dan kota mempercepat investasi, memperkuat hilirisasi, serta mengoptimalkan sektor unggulan daerah.
Strategi tersebut menjadi bagian dari upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi Sumbar sebesar 8 persen pada 2029. Pemerintah daerah juga menargetkan percepatan pemulihan ekonomi setelah bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah pada akhir November 2025.
Mahyeldi menjelaskan, ekonomi Sumbar tumbuh 3,37 persen pada 2025. Namun, bencana hidrometeorologi menyebabkan kerusakan dan kerugian sekitar Rp33,527 triliun.
Sementara itu, kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi diperkirakan mencapai Rp21,45 triliun. Dampak bencana cukup besar karena enam daerah terdampak menyumbang sekitar 58,9 persen terhadap perekonomian Sumbar.
Pertumbuhan Ekonomi Sumbar Mulai Pulih
Meski menghadapi tekanan akibat bencana, perekonomian Sumbar mulai menunjukkan perbaikan pada 2026.
Data pertumbuhan ekonomi mencatat angka 5,02 persen pada triwulan I dan 4,54 persen pada triwulan II. Dengan capaian tersebut, pertumbuhan ekonomi kumulatif Sumbar pada semester I 2026 mencapai 4,77 persen.
Mahyeldi menilai momentum pemulihan tersebut perlu diperkuat melalui peningkatan produktivitas pertanian, hilirisasi, pengembangan UMKM, serta perbaikan konektivitas antarwilayah.
Selain itu, percepatan investasi dan belanja pemerintah yang memiliki daya ungkit ekonomi menjadi bagian penting dalam mendorong pertumbuhan.
“Pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya menjadi angka dalam statistik atau perencanaan, melainkan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kita ingin pertumbuhan itu berdampak pada peningkatan kesempatan kerja, pendapatan, penurunan kemiskinan, dan penguatan daya beli masyarakat,” tegasnya.
Kepala Daerah Diminta Susun Langkah Konkret
Untuk mempercepat realisasi target tersebut, Mahyeldi meminta setiap kabupaten dan kota segera menyusun program konkret sesuai potensi dan persoalan daerah masing-masing.
Penyusunan program harus mencakup penetapan lokasi kegiatan, penanggung jawab, jadwal pelaksanaan, kebutuhan anggaran, serta dukungan lintas pemerintahan.
Ia berharap rapat koordinasi tersebut menghasilkan langkah nyata untuk memperkuat investasi, meningkatkan produktivitas, mengembangkan hilirisasi, dan mempererat keterhubungan ekonomi antardaerah di Sumbar.
BPS Tekankan Ekosistem Usaha dan Akurasi Data
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, menekankan pentingnya pembangunan ekosistem usaha sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Menurut Sonny, besarnya jumlah UMKM perlu diikuti keterhubungan dengan industri berskala besar. Dengan demikian, pelaku usaha kecil dapat masuk ke dalam rantai pasok industri dan turut menikmati pertumbuhan sektor tersebut.
Ia mencontohkan Jepang yang mampu mempertahankan keterlibatan UMKM dalam industri otomotif melalui jaringan pemasok suku cadang dan komponen.
Model tersebut, menurutnya, dapat menjadi pembelajaran bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan sektor unggulan melalui penguatan hubungan antarpelaku usaha.
Sonny juga menyoroti pentingnya data ekonomi yang akurat untuk mengidentifikasi sumber pertumbuhan dan menentukan kebijakan yang tepat.
Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 menjadi salah satu instrumen penting untuk mendukung kebutuhan tersebut. Ia meminta BPS di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota memperkuat koordinasi dengan kepala daerah serta organisasi perangkat daerah (OPD) dalam merumuskan strategi percepatan ekonomi Sumbar. (*)
