Didukung DPRD Sumbar, Pasbar Kian Siap Jadi Tuan Rumah Porprov Sumbar 2026

Penulis - Redaksi

Senin, 13 Juli 2026 - 14:31 WIB

URL berhasil dicopy

Anggota DPRD Sumbar, Ade Putra.

Pasbar, Javanusa—Peluang Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sumbar 2026 semakin terbuka.

Dukungan dari berbagai pihak terus mengalir, termasuk dari DPRD Sumbar yang menilai daerah tersebut telah memiliki infrastruktur olahraga yang memadai untuk menggelar ajang olahraga terbesar di tingkat provinsi.

Salah satu fasilitas yang menjadi perhatian ialah Sirkuit Peridon Siap Maju di Nagari Pamatang Panjang, Kecamatan Koto Balingka.

Keberadaan sirkuit itu menjadi modal penting untuk mendukung pelaksanaan Porprov Sumbar 2026, khususnya cabang olahraga motocross.

Sirkuit Peridon Layak Jadi Venue Motocross

Anggota DPRD Sumbar, Ade Putra, menyampaikan dukungan tersebut saat menghadiri Kejuaraan Nasional Grasstrack Peridon Siap Maju Grand Final Regional 1A Sumatera 2026, Sabtu (11/7/2026).

Ia menilai keberhasilan penyelenggaraan kejuaraan nasional tersebut membuktikan bahwa Pasaman Barat memiliki kapasitas menggelar event olahraga berskala besar.

“Keberadaan Sirkuit Peridon Siap Maju merupakan aset penting bagi Pasbar. Sirkuit ini bukan hanya menjadi tempat lahirnya atlet-atlet otomotif berprestasi, tetapi juga menjadi ruang positif bagi generasi muda untuk mengembangkan kemampuan mereka,” kata Ade Putra.

Menurutnya, fungsi sirkuit tidak hanya sebagai arena perlombaan. Fasilitas tersebut juga berperan sebagai pusat pembinaan atlet sekaligus menjadi solusi untuk mengurangi praktik balap liar dengan menyediakan lintasan yang aman, terarah, dan kompetitif.

Karena itu, Ade Putra menyebut Sirkuit Peridon Siap Maju sebagai salah satu fasilitas olahraga otomotif terbaik di Sumbar yang layak menjadi venue cabang motocross pada Porprov Sumbar 2026.

“Kami mendukung penuh pembangunan olahraga di Pasaman Barat. Sirkuit ini merupakan aset daerah yang harus dimanfaatkan secara maksimal untuk kemajuan olahraga dan pembinaan generasi muda,” ujarnya.

Pemkab Matangkan Persiapan Porprov 2026

Sementara itu, Sekretaris Daerah Pasbar, Doddy San Ismail, mengatakan pemerintah daerah terus mempercepat berbagai persiapan menjelang pelaksanaan Porprov Sumbar yang dijadwalkan berlangsung pada Oktober 2026.

Selain memastikan kesiapan seluruh venue pertandingan, pemerintah juga memperkuat pembinaan atlet agar mampu bersaing dan meraih hasil terbaik saat tampil di hadapan publik sendiri.

“Insyaallah Pasaman Barat siap menjadi tuan rumah Porprov Sumbar 2026. Kami ingin penyelenggaraannya sukses, sekaligus melahirkan prestasi yang membanggakan bagi daerah,” kata Doddy.

Kejuaraan Otomotif Beri Dampak Ekonomi dan Pembinaan Atlet

Doddy menambahkan, penyelenggaraan berbagai kejuaraan otomotif selama ini memberikan manfaat yang lebih luas bagi daerah.

Kegiatan tersebut tidak hanya memperkuat pembinaan atlet, tetapi juga menggerakkan perekonomian masyarakat serta membentuk karakter generasi muda yang lebih disiplin dan menjunjung tinggi sportivitas.

Dengan dukungan DPRD Sumbar, pemerintah daerah, komunitas olahraga, dan masyarakat, Pasbar optimistis mampu menyelenggarakan Porprov Sumbar 2026 secara sukses sekaligus memperkuat posisinya sebagai salah satu pusat pengembangan olahraga otomotif di Sumbar. (*)

Berita Terkait

Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Solsel, Mario Syahjohan Minta UU TPKS Ditegakkan Solsel, Javanusa—Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah hukum Polres Solok Selatan (Solsel) mendapat perhatian serius dari Anggota DPRD Sumatera Barat (Sumbar), Mario Syahjohan. Mario meminta seluruh pihak memperkuat pencegahan dan memastikan setiap laporan kekerasan mendapat penanganan sesuai ketentuan hukum. Menurutnya, dampak kekerasan tidak berhenti pada luka fisik, tetapi juga dapat memengaruhi kondisi psikologis dan masa depan korban. Sebagai putra daerah Solok Selatan, Mario menilai masyarakat perlu membangun lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak. Ia juga mengingatkan agar kasus kekerasan tidak dianggap sebagai persoalan keluarga yang dapat diselesaikan begitu saja melalui perdamaian. “Kekerasan seksual merupakan tindak pidana serius. Karena itu, setiap kasus harus ditangani sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Jangan sampai persoalan seperti ini dianggap sebagai persoalan biasa yang cukup diselesaikan dengan perdamaian semata,” tegas Mario, Jumat (2/10/2026). Mario Tekankan Penegakan UU TPKS Mario mengatakan aparat dan pihak terkait perlu menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS sebagai dasar penanganan. Undang-undang tersebut mencakup berbagai bentuk kekerasan seksual. Di antaranya pelecehan seksual nonfisik dan fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual hingga kekerasan seksual berbasis elektronik. Namun, Mario menegaskan penanganan perkara tidak cukup hanya mengejar pertanggungjawaban pelaku. Negara dan seluruh pihak terkait juga harus memastikan korban memperoleh perlindungan dan pendampingan. “Yang harus kita pikirkan bukan hanya bagaimana menghukum pelaku, tetapi juga bagaimana memastikan korban mendapatkan perlindungan, pendampingan, pemulihan, serta kesempatan untuk kembali menjalani kehidupan secara layak tanpa stigma,” ujarnya. Perdamaian Jangan Mengorbankan Hak Korban Mario turut mengingatkan masyarakat agar tidak menjadikan perdamaian sebagai jalan pintas dalam perkara kekerasan seksual. Terlebih jika korban merupakan anak, proses penyelesaian harus tetap mempertimbangkan keselamatan dan hak korban. Ia menilai tekanan untuk menjaga nama baik keluarga tidak boleh mengorbankan kepentingan anak. Korban juga tidak seharusnya menanggung beban untuk menyelesaikan persoalan yang dilakukan oleh orang dewasa. “Jangan sampai demi menjaga nama baik keluarga atau alasan lainnya, hak dan keselamatan korban justru dikorbankan. Anak adalah pihak yang harus kita lindungi, bukan pihak yang harus dibebani untuk menyelesaikan persoalan orang dewasa,” katanya. Selain itu, Mario meminta masyarakat berhati-hati terhadap pemberian uang atau imbalan yang berkaitan dengan upaya memengaruhi proses penegakan hukum. Menurutnya, penyelesaian setiap perkara harus berjalan dalam koridor peraturan perundang-undangan. Langkah tersebut penting untuk memastikan hak korban tetap terlindungi dan proses hukum berjalan sebagaimana mestinya. Ancaman terhadap Anak Perlu Menjadi Evaluasi Mario juga menyoroti persoalan lain berupa ancaman pembunuhan dan tindakan penyerangan yang dilakukan orang dewasa hingga memasuki pekarangan rumah. Peristiwa tersebut menyasar anak dan pada akhirnya diselesaikan melalui jalan damai. Ia menilai kejadian seperti itu perlu menjadi bahan evaluasi bersama. Menurut Mario, lingkungan tempat anak tumbuh harus menghadirkan rasa aman, bukan ketakutan. “Ketika yang menjadi korban adalah anak, maka keselamatan dan masa depannya harus menjadi prioritas. Kita tidak ingin anak-anak tumbuh dalam ketakutan karena merasa lingkungan di sekitarnya tidak memberikan rasa aman,” ujarnya. Perlindungan Perempuan dan Anak Tanggung Jawab Bersama Mario yang telah dua periode menjadi Anggota DPRD Sumatera Barat menegaskan perlindungan perempuan dan anak tidak dapat dibebankan hanya kepada keluarga atau sekolah. Pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, dunia usaha, keluarga dan masyarakat memiliki peran dalam menciptakan lingkungan yang aman. “Keamanan dan perlindungan anak adalah tanggung jawab kita bersama. Negara hadir untuk memberikan perlindungan, sementara masyarakat harus membangun lingkungan yang tidak memberikan ruang bagi kekerasan,” katanya. Karena itu, Mario mendorong Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dan seluruh pemangku kepentingan memperkuat program pencegahan kekerasan. Edukasi masyarakat, pendampingan korban serta sistem pelaporan yang mudah diakses juga perlu diperkuat. Ia berharap sistem tersebut berjalan secara berkelanjutan. Dengan demikian, korban dan keluarga tidak merasa takut ketika hendak melaporkan kekerasan yang mereka alami. Dorong Solok Selatan Jadi Kabupaten Ramah Perempuan dan Anak Mario berharap keberhasilan pembangunan Solok Selatan tidak hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Kemampuan daerah menciptakan ruang hidup yang aman bagi perempuan dan anak juga harus menjadi indikator penting. “Mari kita jadikan Solok Selatan bukan hanya daerah yang maju pembangunannya, tetapi juga kabupaten yang ramah, aman dan memberikan rasa nyaman bagi perempuan dan anak. Tidak boleh ada toleransi terhadap kekerasan, dan tidak boleh ada anak yang merasa sendirian ketika menghadapi kekerasan,” pungkasnya. Menurut Mario, cita-cita menjadikan Solok Selatan sebagai Kabupaten Ramah Perempuan dan Anak membutuhkan komitmen lintas sektor. Penguatan keluarga, edukasi masyarakat, keberanian melapor, pendampingan korban dan penegakan hukum yang konsisten harus berjalan beriringan. “Melindungi perempuan dan anak bukan sekadar kewajiban hukum, tetapi juga investasi moral untuk memastikan generasi Solok Selatan tumbuh dalam lingkungan yang aman, bermartabat dan penuh kasih,” tutup Mario Syahjohan. (*)