Padang, Javanusa—DPRD Provinsi Sumatera Barat menerima kunjungan audiensi dari Forum Komunikasi R2 dan R3 Kabupaten Pasaman pada Rabu (31/1/2025).
Pertemuan ini membahas sejumlah permasalahan terkait kondisi tenaga honorer (R2 dan R3) serta pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024.
Audiensi dihadiri oleh pimpinan DPRD Sumbar, termasuk Wakil Ketua DPRD Evi Yandri Rajo Budiman, S.IP, serta ketua dan anggota Komisi I, II, dan V, bersama perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Dalam audiensi tersebut, Forum Komunikasi R2 dan R3 Kabupaten Pasaman mengungkapkan sejumlah masalah krusial, terutama terkait pemetaan formasi yang dinilai tidak efektif.
Ketua Forum menyampaikan, banyak tenaga honorer yang ditempatkan pada posisi tidak sesuai kompetensi, seperti tenaga kebersihan yang diminta mengoperasikan aplikasi administrasi.
Selain itu, terjadi ketimpangan di Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman, di mana peluang untuk tiga orang justru diisi oleh orang dari luar daerah. “Tenaga kerja bertambah, namun honor tetap sama,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi V DPRD Sumbar, H. Lazuardi Erman, SH, menyatakan bahwa DPRD akan memperjuangkan hak-hak masyarakat, termasuk tenaga honorer, dengan tetap mengikuti regulasi dari pemerintah pusat.
“Kami akan mendiskusikan masalah formasi ini sesuai kemampuan DPRD sebagai perpanjangan tangan rakyat,” tegasnya.
Senada dengan itu, Ketua Komisi I, Sawal, SH, menegaskan komitmen untuk memperbaiki sistem ke depan.
“Kami siap mendorong dan menyampaikan permasalahan ini kepada pemerintah pusat,” ujarnya. Sementara itu, Ketua Komisi II, Khairuddin Simanjuntak, menekankan pentingnya kolaborasi dengan pemerintah provinsi.
“Persoalan ini tidak akan selesai di tingkat daerah. Kita perlu melibatkan pemerintah provinsi untuk mendorong solusi ke pemerintah pusat,” jelasnya.
Menutup audiensi, Wakil Ketua DPRD Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman, S.IP, menegaskan komitmen DPRD untuk memastikan penempatan tenaga honorer sesuai instansi dan regulasi. “Kami akan menampung semua masukan dan menyampaikannya ke pemerintah pusat,” pungkasnya. (red)
