DPRD Sumbar Percepat Revisi Perda Pajak Daerah, Kinerja APBD 2025 Catat Surplus Rp166,9 Miliar

Penulis - Redaksi

Kamis, 18 Juni 2026 - 21:42 WIB

URL berhasil dicopy

Penyampaian Nota Pengantar Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. (Foto: Ist)

Padang, Javanusa—DPRD Sumatera Barat mulai mempercepat pembahasan revisi aturan pajak dan retribusi daerah.

Langkah ini untuk menyesuaikan regulasi dengan perkembangan terbaru sekaligus menindaklanjuti hasil evaluasi pemerintah pusat terhadap pelaksanaan kebijakan daerah.

Agenda tersebut menjadi salah satu fokus dalam rapat paripurna DPRD Sumbar yang berlangsung pada Kamis (18/6/2026).

Pada kesempatan yang sama, DPRD juga menerima nota pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025.

Revisi Perda Pajak dan Retribusi Dinilai Mendesak

Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, mengatakan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diperlukan agar aturan yang berlaku tetap relevan dengan kebutuhan saat ini.

Menurutnya, sejumlah masukan dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan menjadi dasar untuk melakukan penyempurnaan regulasi tersebut. Perubahan akan mencakup penguatan aspek hukum, penegasan kewenangan, hingga penyesuaian tarif dan objek retribusi yang berkaitan dengan pelayanan publik.

“Dengan perubahan ini diharapkan pengelolaan pajak dan retribusi daerah semakin optimal serta mampu memberikan kepastian hukum bagi masyarakat maupun pemerintah daerah,” ujar Muhidi dalam rapat paripurna.

Ia menjelaskan, usulan perubahan perda diajukan di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026 karena memiliki tingkat urgensi yang tinggi.

Sebelum masuk ke tahap pembahasan, rancangan tersebut telah melalui koordinasi antara Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sumbar dan Biro Hukum Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

DPRD Soroti Kualitas Pengelolaan APBD

Selain membahas revisi regulasi pendapatan daerah, DPRD Sumbar juga mulai mencermati laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Muhidi menegaskan evaluasi APBD tidak hanya berfokus pada capaian pendapatan dan belanja. DPRD juga akan menilai efektivitas tata kelola keuangan daerah secara menyeluruh, mulai dari tahap perencanaan program hingga proses pengawasan.

Menurutnya, seluruh tahapan tersebut penting untuk memastikan penggunaan anggaran berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

APBD 2025 Tunjukkan Hasil Positif

Berdasarkan laporan yang disampaikan pemerintah daerah, kinerja APBD Sumatera Barat sepanjang 2025 menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan.

Realisasi pendapatan daerah mencapai 99,03 persen dari target yang ditetapkan. Sementara itu, realisasi belanja tercatat sebesar 94,59 persen.

Provinsi Sumatera Barat juga membukukan surplus anggaran sebesar Rp166,9 miliar. Selain itu, pemerintah daerah mencatat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp284,6 miliar.

Capaian tersebut mencerminkan pengelolaan fiskal yang relatif baik di tengah berbagai tantangan ekonomi dan keterbatasan anggaran yang dihadapi daerah sepanjang tahun lalu.

Modal Awal Pembahasan APBD Perubahan 2026

Muhidi menilai hasil APBD 2025 dapat menjadi modal penting dalam menyusun kebijakan fiskal berikutnya, termasuk pembahasan Perubahan APBD Tahun 2026.

Dengan ruang fiskal yang masih tersedia, pemerintah daerah memiliki peluang lebih besar untuk memperkuat program pembangunan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di berbagai sektor.

“DPRD akan mencermati seluruh pembahasan secara mendalam agar setiap kebijakan anggaran benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Sumatera Barat,” tegasnya. (*/red)

Berita Terkait

Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Solsel, Mario Syahjohan Minta UU TPKS Ditegakkan Solsel, Javanusa—Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah hukum Polres Solok Selatan (Solsel) mendapat perhatian serius dari Anggota DPRD Sumatera Barat (Sumbar), Mario Syahjohan. Mario meminta seluruh pihak memperkuat pencegahan dan memastikan setiap laporan kekerasan mendapat penanganan sesuai ketentuan hukum. Menurutnya, dampak kekerasan tidak berhenti pada luka fisik, tetapi juga dapat memengaruhi kondisi psikologis dan masa depan korban. Sebagai putra daerah Solok Selatan, Mario menilai masyarakat perlu membangun lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak. Ia juga mengingatkan agar kasus kekerasan tidak dianggap sebagai persoalan keluarga yang dapat diselesaikan begitu saja melalui perdamaian. “Kekerasan seksual merupakan tindak pidana serius. Karena itu, setiap kasus harus ditangani sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Jangan sampai persoalan seperti ini dianggap sebagai persoalan biasa yang cukup diselesaikan dengan perdamaian semata,” tegas Mario, Jumat (2/10/2026). Mario Tekankan Penegakan UU TPKS Mario mengatakan aparat dan pihak terkait perlu menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS sebagai dasar penanganan. Undang-undang tersebut mencakup berbagai bentuk kekerasan seksual. Di antaranya pelecehan seksual nonfisik dan fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual hingga kekerasan seksual berbasis elektronik. Namun, Mario menegaskan penanganan perkara tidak cukup hanya mengejar pertanggungjawaban pelaku. Negara dan seluruh pihak terkait juga harus memastikan korban memperoleh perlindungan dan pendampingan. “Yang harus kita pikirkan bukan hanya bagaimana menghukum pelaku, tetapi juga bagaimana memastikan korban mendapatkan perlindungan, pendampingan, pemulihan, serta kesempatan untuk kembali menjalani kehidupan secara layak tanpa stigma,” ujarnya. Perdamaian Jangan Mengorbankan Hak Korban Mario turut mengingatkan masyarakat agar tidak menjadikan perdamaian sebagai jalan pintas dalam perkara kekerasan seksual. Terlebih jika korban merupakan anak, proses penyelesaian harus tetap mempertimbangkan keselamatan dan hak korban. Ia menilai tekanan untuk menjaga nama baik keluarga tidak boleh mengorbankan kepentingan anak. Korban juga tidak seharusnya menanggung beban untuk menyelesaikan persoalan yang dilakukan oleh orang dewasa. “Jangan sampai demi menjaga nama baik keluarga atau alasan lainnya, hak dan keselamatan korban justru dikorbankan. Anak adalah pihak yang harus kita lindungi, bukan pihak yang harus dibebani untuk menyelesaikan persoalan orang dewasa,” katanya. Selain itu, Mario meminta masyarakat berhati-hati terhadap pemberian uang atau imbalan yang berkaitan dengan upaya memengaruhi proses penegakan hukum. Menurutnya, penyelesaian setiap perkara harus berjalan dalam koridor peraturan perundang-undangan. Langkah tersebut penting untuk memastikan hak korban tetap terlindungi dan proses hukum berjalan sebagaimana mestinya. Ancaman terhadap Anak Perlu Menjadi Evaluasi Mario juga menyoroti persoalan lain berupa ancaman pembunuhan dan tindakan penyerangan yang dilakukan orang dewasa hingga memasuki pekarangan rumah. Peristiwa tersebut menyasar anak dan pada akhirnya diselesaikan melalui jalan damai. Ia menilai kejadian seperti itu perlu menjadi bahan evaluasi bersama. Menurut Mario, lingkungan tempat anak tumbuh harus menghadirkan rasa aman, bukan ketakutan. “Ketika yang menjadi korban adalah anak, maka keselamatan dan masa depannya harus menjadi prioritas. Kita tidak ingin anak-anak tumbuh dalam ketakutan karena merasa lingkungan di sekitarnya tidak memberikan rasa aman,” ujarnya. Perlindungan Perempuan dan Anak Tanggung Jawab Bersama Mario yang telah dua periode menjadi Anggota DPRD Sumatera Barat menegaskan perlindungan perempuan dan anak tidak dapat dibebankan hanya kepada keluarga atau sekolah. Pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, dunia usaha, keluarga dan masyarakat memiliki peran dalam menciptakan lingkungan yang aman. “Keamanan dan perlindungan anak adalah tanggung jawab kita bersama. Negara hadir untuk memberikan perlindungan, sementara masyarakat harus membangun lingkungan yang tidak memberikan ruang bagi kekerasan,” katanya. Karena itu, Mario mendorong Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dan seluruh pemangku kepentingan memperkuat program pencegahan kekerasan. Edukasi masyarakat, pendampingan korban serta sistem pelaporan yang mudah diakses juga perlu diperkuat. Ia berharap sistem tersebut berjalan secara berkelanjutan. Dengan demikian, korban dan keluarga tidak merasa takut ketika hendak melaporkan kekerasan yang mereka alami. Dorong Solok Selatan Jadi Kabupaten Ramah Perempuan dan Anak Mario berharap keberhasilan pembangunan Solok Selatan tidak hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Kemampuan daerah menciptakan ruang hidup yang aman bagi perempuan dan anak juga harus menjadi indikator penting. “Mari kita jadikan Solok Selatan bukan hanya daerah yang maju pembangunannya, tetapi juga kabupaten yang ramah, aman dan memberikan rasa nyaman bagi perempuan dan anak. Tidak boleh ada toleransi terhadap kekerasan, dan tidak boleh ada anak yang merasa sendirian ketika menghadapi kekerasan,” pungkasnya. Menurut Mario, cita-cita menjadikan Solok Selatan sebagai Kabupaten Ramah Perempuan dan Anak membutuhkan komitmen lintas sektor. Penguatan keluarga, edukasi masyarakat, keberanian melapor, pendampingan korban dan penegakan hukum yang konsisten harus berjalan beriringan. “Melindungi perempuan dan anak bukan sekadar kewajiban hukum, tetapi juga investasi moral untuk memastikan generasi Solok Selatan tumbuh dalam lingkungan yang aman, bermartabat dan penuh kasih,” tutup Mario Syahjohan. (*)