Evi Yandri Dorong Pemenuhan Fasilitas SMAN 17 Padang, Aspirasi Siswa dan Guru Jadi Perhatian

Penulis - Redaksi

Jumat, 21 Agustus 2026 - 21:23 WIB

URL berhasil dicopy

Wakil Ketua DPRD Padang Evi Yandri Rajo Budiman saat reses di SMAN 17 Padang, Kamis (20/8/2026). (Foto: Ist)

Padang, Javanusa—Keterbatasan sarana pendidikan menjadi perhatian dalam kunjungan Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat (Sumbar) Evi Yandri Rajo Budiman ke SMAN 17 Padang, Kelurahan Air Pacah, Kecamatan Koto Tangah, Kamis (20/8/2026).

Dalam agenda reses tersebut, Evi Yandri berdialog langsung dengan siswa, guru, dan pihak sekolah. Mereka menyampaikan sejumlah kebutuhan fasilitas untuk mendukung kegiatan belajar mengajar.

SMAN 17 Padang hadir untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat di kawasan Air Pacah. Sebelum sekolah tersebut berkembang, sebagian siswa harus menempuh jarak lebih jauh untuk bersekolah di jenjang SMA.

Pertumbuhan jumlah peserta didik kini turut meningkatkan kebutuhan terhadap fasilitas sekolah. Pihak sekolah mengusulkan tambahan ruang kelas, laboratorium, ruang UKS, fasilitas ibadah, serta ruang pendukung kegiatan siswa.

Salah seorang siswa menyampaikan kebutuhan musala di lingkungan sekolah. Menurutnya, lokasi tempat ibadah yang cukup jauh menyulitkan siswa membagi waktu antara kegiatan belajar dan ibadah.

“Kami sangat berharap ada musala di lingkungan sekolah. Kalau tempat ibadah terlalu jauh, kami sering kesulitan membagi waktu antara ibadah dan kegiatan belajar,” tuturnya.

Kondisi ruang UKS juga mendapat sorotan. Ruangan yang tersedia masih terbatas sehingga belum optimal saat siswa membutuhkan pertolongan, terutama ketika sekolah menggelar kegiatan seperti upacara.

Selain itu, siswa berharap sekolah memiliki ruang yang lebih representatif untuk kegiatan organisasi. Salah satunya berupa sekretariat OSIS.

Guru Minta Penambahan Ruang Kelas

Dari sisi tenaga pendidik, penambahan ruang kelas menjadi kebutuhan yang dinilai mendesak. Fasilitas tersebut diperlukan untuk mengantisipasi peningkatan jumlah peserta didik pada penerimaan siswa baru mendatang.

Kepala SMAN 17 Padang, Arnaldy, mengatakan perkembangan sekolah terus menunjukkan kemajuan sejak proses pengembangannya dimulai. Ia menilai dukungan berbagai pihak berperan penting dalam pemenuhan kebutuhan dasar sekolah.

Arnaldy juga mengapresiasi perhatian Evi Yandri terhadap SMAN 17 Padang sejak awal berdiri. Salah satu bentuk dukungan tersebut terlihat dari pembangunan akses jalan menuju sekolah melalui dana pokok-pokok pikiran atau pokir.

“Pak Evi sejak awal cukup banyak memberikan perhatian terhadap sekolah ini. Salah satunya akses jalan menuju sekolah yang dibangun melalui dana pokir beliau. Jalan tersebut bahkan sudah selesai sebelum pembangunan gedung sekolah rampung,” kata Arnaldy.

Dukungan tersebut kemudian berlanjut pada fasilitas pembelajaran. Evi Yandri turut mendorong bantuan komputer jinjing atau Chromebook melalui dana pokir.

Fasilitas itu diharapkan membantu pembelajaran berbasis teknologi. Perangkat tersebut juga mendukung siswa menghadapi berbagai ujian yang menggunakan sistem digital.

Infrastruktur Sekolah Jadi Perhatian

Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan Sumatera Barat, Mahyan, turut mengapresiasi perhatian Evi Yandri terhadap pengembangan SMAN 17 Padang.

Menurutnya, dukungan terhadap infrastruktur sekolah menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Hal tersebut semakin relevan bagi sekolah yang masih berada dalam tahap pengembangan.

Menanggapi aspirasi warga sekolah, Evi Yandri menegaskan bahwa kebutuhan pendidikan harus menjadi perhatian bersama. Ia menilai pembangunan sumber daya manusia sangat bergantung pada kualitas pendidikan.

“Kalau kita ingin membangun daerah dan negara ini dalam jangka panjang, maka investasi yang paling penting adalah manusia. Karena itu, pendidikan harus menjadi perhatian utama,” ujar Evi.

Politikus Partai Gerindra itu juga meminta siswa memanfaatkan kesempatan belajar dengan sebaik-baiknya. Ia mengingatkan generasi muda agar menjaga pergaulan dan disiplin dalam menuntut ilmu.

“Jangan sampai masa depan kalian rusak karena salah pergaulan. Jauhi narkoba, tawuran dan pergaulan bebas. Ingat perjuangan orang tua yang sudah bekerja keras untuk memberikan pendidikan kepada kalian,” pesannya.

Aspirasi SMAN 17 Padang Akan Ditindaklanjuti

Evi mengatakan seluruh aspirasi yang muncul selama reses telah dicatat. Aspirasi tersebut akan menjadi bahan pembahasan bersama pemerintah daerah dan instansi terkait.

Namun, ia mengakui pemerintah tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan sekolah dalam waktu bersamaan. Pelaksanaannya harus menyesuaikan kemampuan anggaran serta skala prioritas pembangunan.

“Kita catat semua kebutuhannya. Tidak semuanya bisa diselesaikan dalam waktu bersamaan, tetapi mana yang paling mendesak akan kita dorong bersama. Yang terpenting, sekolah dan pemerintah tetap bersinergi agar kebutuhan pendidikan masyarakat bisa terus dipenuhi,” katanya.

Reses tersebut turut dihadiri komite sekolah, Lurah Air Pacah, Sekretaris Camat Koto Tangah, serta jajaran SMAN 17 Padang.

Pertemuan itu juga menjadi kesempatan bagi Evi Yandri untuk melihat langsung kondisi sekolah. Ia memastikan aspirasi warga sekolah tidak berhenti pada penyampaian, tetapi dapat diperjuangkan melalui kebijakan dan penganggaran daerah. (*)

Berita Terkait

Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Solsel, Mario Syahjohan Minta UU TPKS Ditegakkan Solsel, Javanusa—Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah hukum Polres Solok Selatan (Solsel) mendapat perhatian serius dari Anggota DPRD Sumatera Barat (Sumbar), Mario Syahjohan. Mario meminta seluruh pihak memperkuat pencegahan dan memastikan setiap laporan kekerasan mendapat penanganan sesuai ketentuan hukum. Menurutnya, dampak kekerasan tidak berhenti pada luka fisik, tetapi juga dapat memengaruhi kondisi psikologis dan masa depan korban. Sebagai putra daerah Solok Selatan, Mario menilai masyarakat perlu membangun lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak. Ia juga mengingatkan agar kasus kekerasan tidak dianggap sebagai persoalan keluarga yang dapat diselesaikan begitu saja melalui perdamaian. “Kekerasan seksual merupakan tindak pidana serius. Karena itu, setiap kasus harus ditangani sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Jangan sampai persoalan seperti ini dianggap sebagai persoalan biasa yang cukup diselesaikan dengan perdamaian semata,” tegas Mario, Jumat (2/10/2026). Mario Tekankan Penegakan UU TPKS Mario mengatakan aparat dan pihak terkait perlu menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS sebagai dasar penanganan. Undang-undang tersebut mencakup berbagai bentuk kekerasan seksual. Di antaranya pelecehan seksual nonfisik dan fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual hingga kekerasan seksual berbasis elektronik. Namun, Mario menegaskan penanganan perkara tidak cukup hanya mengejar pertanggungjawaban pelaku. Negara dan seluruh pihak terkait juga harus memastikan korban memperoleh perlindungan dan pendampingan. “Yang harus kita pikirkan bukan hanya bagaimana menghukum pelaku, tetapi juga bagaimana memastikan korban mendapatkan perlindungan, pendampingan, pemulihan, serta kesempatan untuk kembali menjalani kehidupan secara layak tanpa stigma,” ujarnya. Perdamaian Jangan Mengorbankan Hak Korban Mario turut mengingatkan masyarakat agar tidak menjadikan perdamaian sebagai jalan pintas dalam perkara kekerasan seksual. Terlebih jika korban merupakan anak, proses penyelesaian harus tetap mempertimbangkan keselamatan dan hak korban. Ia menilai tekanan untuk menjaga nama baik keluarga tidak boleh mengorbankan kepentingan anak. Korban juga tidak seharusnya menanggung beban untuk menyelesaikan persoalan yang dilakukan oleh orang dewasa. “Jangan sampai demi menjaga nama baik keluarga atau alasan lainnya, hak dan keselamatan korban justru dikorbankan. Anak adalah pihak yang harus kita lindungi, bukan pihak yang harus dibebani untuk menyelesaikan persoalan orang dewasa,” katanya. Selain itu, Mario meminta masyarakat berhati-hati terhadap pemberian uang atau imbalan yang berkaitan dengan upaya memengaruhi proses penegakan hukum. Menurutnya, penyelesaian setiap perkara harus berjalan dalam koridor peraturan perundang-undangan. Langkah tersebut penting untuk memastikan hak korban tetap terlindungi dan proses hukum berjalan sebagaimana mestinya. Ancaman terhadap Anak Perlu Menjadi Evaluasi Mario juga menyoroti persoalan lain berupa ancaman pembunuhan dan tindakan penyerangan yang dilakukan orang dewasa hingga memasuki pekarangan rumah. Peristiwa tersebut menyasar anak dan pada akhirnya diselesaikan melalui jalan damai. Ia menilai kejadian seperti itu perlu menjadi bahan evaluasi bersama. Menurut Mario, lingkungan tempat anak tumbuh harus menghadirkan rasa aman, bukan ketakutan. “Ketika yang menjadi korban adalah anak, maka keselamatan dan masa depannya harus menjadi prioritas. Kita tidak ingin anak-anak tumbuh dalam ketakutan karena merasa lingkungan di sekitarnya tidak memberikan rasa aman,” ujarnya. Perlindungan Perempuan dan Anak Tanggung Jawab Bersama Mario yang telah dua periode menjadi Anggota DPRD Sumatera Barat menegaskan perlindungan perempuan dan anak tidak dapat dibebankan hanya kepada keluarga atau sekolah. Pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, dunia usaha, keluarga dan masyarakat memiliki peran dalam menciptakan lingkungan yang aman. “Keamanan dan perlindungan anak adalah tanggung jawab kita bersama. Negara hadir untuk memberikan perlindungan, sementara masyarakat harus membangun lingkungan yang tidak memberikan ruang bagi kekerasan,” katanya. Karena itu, Mario mendorong Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dan seluruh pemangku kepentingan memperkuat program pencegahan kekerasan. Edukasi masyarakat, pendampingan korban serta sistem pelaporan yang mudah diakses juga perlu diperkuat. Ia berharap sistem tersebut berjalan secara berkelanjutan. Dengan demikian, korban dan keluarga tidak merasa takut ketika hendak melaporkan kekerasan yang mereka alami. Dorong Solok Selatan Jadi Kabupaten Ramah Perempuan dan Anak Mario berharap keberhasilan pembangunan Solok Selatan tidak hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Kemampuan daerah menciptakan ruang hidup yang aman bagi perempuan dan anak juga harus menjadi indikator penting. “Mari kita jadikan Solok Selatan bukan hanya daerah yang maju pembangunannya, tetapi juga kabupaten yang ramah, aman dan memberikan rasa nyaman bagi perempuan dan anak. Tidak boleh ada toleransi terhadap kekerasan, dan tidak boleh ada anak yang merasa sendirian ketika menghadapi kekerasan,” pungkasnya. Menurut Mario, cita-cita menjadikan Solok Selatan sebagai Kabupaten Ramah Perempuan dan Anak membutuhkan komitmen lintas sektor. Penguatan keluarga, edukasi masyarakat, keberanian melapor, pendampingan korban dan penegakan hukum yang konsisten harus berjalan beriringan. “Melindungi perempuan dan anak bukan sekadar kewajiban hukum, tetapi juga investasi moral untuk memastikan generasi Solok Selatan tumbuh dalam lingkungan yang aman, bermartabat dan penuh kasih,” tutup Mario Syahjohan. (*)