Evi Yandri Pimpin HKTI Sumbar 2026–2031, Dorong Pertanian Modern dan Regenerasi Petani

Penulis - Redaksi

Rabu, 2 September 2026 - 20:01 WIB

URL berhasil dicopy

Wakil Ketua DPRD Sumbar Evi Yandri memimpin HKTI Sumbar 2026–2031. (Foto: Ist)

Padang, Javanusa—Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat (Sumbar) Evi Yandri Rajo Budiman mendapat mandat memimpin DPD Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Sumbar periode 2026–2031.

Evi Yandri terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Daerah (Musda) HKTI Sumbar di Aula Kantor Gubernur Sumbar, Selasa (1/9/2026).

Pengukuhan kepengurusan baru itu turut menandai dimulainya agenda konsolidasi HKTI Sumbar untuk memperkuat sektor pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani.

Musda HKTI Sumbar tidak hanya menetapkan Evi Yandri sebagai ketua DPD. Sejumlah pengurus HKTI tingkat kabupaten dan kota di Sumbar juga menjalani pengukuhan.

Salah satunya Anggota DPRD Sumbar Nurkhalis Dt. Bijo Dirajo. Ia mendapat kepercayaan memimpin DPC HKTI Kabupaten Limapuluh Kota.

Ketua Harian Dewan Pimpinan Nasional (DPN) HKTI Andi Muhammad Syakir memimpin langsung prosesi pengukuhan tersebut. Ia hadir mewakili Ketua Umum DPN HKTI Sudaryono.

Dalam sambutannya, Andi mengingatkan bahwa HKTI memiliki peran lebih luas daripada sekadar organisasi yang menghimpun petani.

Menurutnya, organisasi tersebut harus aktif memperjuangkan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat tani. HKTI juga perlu menjaga harkat serta martabat petani dan masyarakat perdesaan.

“HKTI memiliki tanggung jawab besar untuk meningkatkan pendapatan, kesejahteraan, harkat, serta martabat insan tani dan penduduk perdesaan. Kita harus mengawal visi, misi, dan karakter perjuangan organisasi agar sektor pertanian tetap menjadi basis utama pembangunan nasional,” ujar Andi.

HKTI Sumbar Diminta Perkuat Ekosistem Agribisnis

Andi menilai sektor pertanian menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Karena itu, kepengurusan baru HKTI Sumbar perlu membangun ekosistem agribisnis yang lebih kuat.

Upaya tersebut mencakup peningkatan kapasitas petani, pemanfaatan teknologi, serta percepatan hilirisasi hasil pertanian.

Ia juga melihat Sumbar memiliki modal besar untuk menjadi salah satu penggerak pertanian nasional. Namun, potensi tersebut membutuhkan inovasi dan akses pasar yang lebih luas.

Produk pertanian dari Sumbar, kata dia, perlu mendapat dukungan agar mampu menjangkau pasar yang lebih besar. Langkah itu sekaligus dapat meningkatkan nilai ekonomi hasil produksi petani.

Regenerasi Petani Jadi Perhatian

Evi Yandri menempatkan kesejahteraan petani sebagai salah satu persoalan utama dalam agenda kepemimpinannya.

Ia juga menyoroti rendahnya minat generasi muda terhadap profesi di sektor pertanian. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi persoalan serius bagi keberlanjutan ketahanan pangan.

“Petani adalah ujung tombak ketahanan pangan kita. Namun faktanya, semakin sedikit anak muda yang mau turun ke sawah atau memilih profesi sebagai petani. Ini merupakan alarm keras bagi kita semua,” tegas Evi Yandri.

Karena itu, HKTI Sumbar akan mendorong berbagai program yang dapat membuat sektor pertanian lebih menarik secara ekonomi.

Agenda tersebut meliputi pemanfaatan teknologi, peningkatan produktivitas, penguatan akses pasar, serta pengembangan petani muda.

“Pertanian harus kita dorong menjadi sektor yang menjanjikan secara ekonomi. Kita juga harus menghadirkan program inovatif berbasis teknologi agar generasi muda kembali bangga menjadi petani modern,” ujarnya.

Pemprov Sumbar Siap Bersinergi

Pemprov Sumbar menyatakan dukungannya terhadap kepengurusan baru HKTI Sumbar. Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy turut hadir dalam kegiatan pengukuhan tersebut.

Vasko menilai kolaborasi pemerintah daerah dengan organisasi petani penting untuk memastikan kebijakan pertanian memberi manfaat nyata kepada masyarakat.

“Pemerintah Sumbar siap berjalan beriringan dengan HKTI untuk melahirkan inovasi dan mempercepat regenerasi petani. Penyelarasan program pertanian di daerah ini sangat krusial, terutama dalam menyukseskan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong kemandirian bangsa dan mewujudkan swasembada pangan nasional,” kata Vasko.

Dengan kepengurusan baru periode 2026–2031, HKTI Sumbar menghadapi agenda besar di sektor pertanian.

Organisasi tersebut diharapkan mampu memperjuangkan kesejahteraan petani sekaligus memperkuat ekonomi pedesaan.

Di sisi lain, pengembangan teknologi dan regenerasi petani menjadi bagian penting untuk menjaga keberlanjutan ketahanan pangan Sumbar. (*)

Berita Terkait

Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Solsel, Mario Syahjohan Minta UU TPKS Ditegakkan Solsel, Javanusa—Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah hukum Polres Solok Selatan (Solsel) mendapat perhatian serius dari Anggota DPRD Sumatera Barat (Sumbar), Mario Syahjohan. Mario meminta seluruh pihak memperkuat pencegahan dan memastikan setiap laporan kekerasan mendapat penanganan sesuai ketentuan hukum. Menurutnya, dampak kekerasan tidak berhenti pada luka fisik, tetapi juga dapat memengaruhi kondisi psikologis dan masa depan korban. Sebagai putra daerah Solok Selatan, Mario menilai masyarakat perlu membangun lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak. Ia juga mengingatkan agar kasus kekerasan tidak dianggap sebagai persoalan keluarga yang dapat diselesaikan begitu saja melalui perdamaian. “Kekerasan seksual merupakan tindak pidana serius. Karena itu, setiap kasus harus ditangani sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Jangan sampai persoalan seperti ini dianggap sebagai persoalan biasa yang cukup diselesaikan dengan perdamaian semata,” tegas Mario, Jumat (2/10/2026). Mario Tekankan Penegakan UU TPKS Mario mengatakan aparat dan pihak terkait perlu menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS sebagai dasar penanganan. Undang-undang tersebut mencakup berbagai bentuk kekerasan seksual. Di antaranya pelecehan seksual nonfisik dan fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual hingga kekerasan seksual berbasis elektronik. Namun, Mario menegaskan penanganan perkara tidak cukup hanya mengejar pertanggungjawaban pelaku. Negara dan seluruh pihak terkait juga harus memastikan korban memperoleh perlindungan dan pendampingan. “Yang harus kita pikirkan bukan hanya bagaimana menghukum pelaku, tetapi juga bagaimana memastikan korban mendapatkan perlindungan, pendampingan, pemulihan, serta kesempatan untuk kembali menjalani kehidupan secara layak tanpa stigma,” ujarnya. Perdamaian Jangan Mengorbankan Hak Korban Mario turut mengingatkan masyarakat agar tidak menjadikan perdamaian sebagai jalan pintas dalam perkara kekerasan seksual. Terlebih jika korban merupakan anak, proses penyelesaian harus tetap mempertimbangkan keselamatan dan hak korban. Ia menilai tekanan untuk menjaga nama baik keluarga tidak boleh mengorbankan kepentingan anak. Korban juga tidak seharusnya menanggung beban untuk menyelesaikan persoalan yang dilakukan oleh orang dewasa. “Jangan sampai demi menjaga nama baik keluarga atau alasan lainnya, hak dan keselamatan korban justru dikorbankan. Anak adalah pihak yang harus kita lindungi, bukan pihak yang harus dibebani untuk menyelesaikan persoalan orang dewasa,” katanya. Selain itu, Mario meminta masyarakat berhati-hati terhadap pemberian uang atau imbalan yang berkaitan dengan upaya memengaruhi proses penegakan hukum. Menurutnya, penyelesaian setiap perkara harus berjalan dalam koridor peraturan perundang-undangan. Langkah tersebut penting untuk memastikan hak korban tetap terlindungi dan proses hukum berjalan sebagaimana mestinya. Ancaman terhadap Anak Perlu Menjadi Evaluasi Mario juga menyoroti persoalan lain berupa ancaman pembunuhan dan tindakan penyerangan yang dilakukan orang dewasa hingga memasuki pekarangan rumah. Peristiwa tersebut menyasar anak dan pada akhirnya diselesaikan melalui jalan damai. Ia menilai kejadian seperti itu perlu menjadi bahan evaluasi bersama. Menurut Mario, lingkungan tempat anak tumbuh harus menghadirkan rasa aman, bukan ketakutan. “Ketika yang menjadi korban adalah anak, maka keselamatan dan masa depannya harus menjadi prioritas. Kita tidak ingin anak-anak tumbuh dalam ketakutan karena merasa lingkungan di sekitarnya tidak memberikan rasa aman,” ujarnya. Perlindungan Perempuan dan Anak Tanggung Jawab Bersama Mario yang telah dua periode menjadi Anggota DPRD Sumatera Barat menegaskan perlindungan perempuan dan anak tidak dapat dibebankan hanya kepada keluarga atau sekolah. Pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, dunia usaha, keluarga dan masyarakat memiliki peran dalam menciptakan lingkungan yang aman. “Keamanan dan perlindungan anak adalah tanggung jawab kita bersama. Negara hadir untuk memberikan perlindungan, sementara masyarakat harus membangun lingkungan yang tidak memberikan ruang bagi kekerasan,” katanya. Karena itu, Mario mendorong Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dan seluruh pemangku kepentingan memperkuat program pencegahan kekerasan. Edukasi masyarakat, pendampingan korban serta sistem pelaporan yang mudah diakses juga perlu diperkuat. Ia berharap sistem tersebut berjalan secara berkelanjutan. Dengan demikian, korban dan keluarga tidak merasa takut ketika hendak melaporkan kekerasan yang mereka alami. Dorong Solok Selatan Jadi Kabupaten Ramah Perempuan dan Anak Mario berharap keberhasilan pembangunan Solok Selatan tidak hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Kemampuan daerah menciptakan ruang hidup yang aman bagi perempuan dan anak juga harus menjadi indikator penting. “Mari kita jadikan Solok Selatan bukan hanya daerah yang maju pembangunannya, tetapi juga kabupaten yang ramah, aman dan memberikan rasa nyaman bagi perempuan dan anak. Tidak boleh ada toleransi terhadap kekerasan, dan tidak boleh ada anak yang merasa sendirian ketika menghadapi kekerasan,” pungkasnya. Menurut Mario, cita-cita menjadikan Solok Selatan sebagai Kabupaten Ramah Perempuan dan Anak membutuhkan komitmen lintas sektor. Penguatan keluarga, edukasi masyarakat, keberanian melapor, pendampingan korban dan penegakan hukum yang konsisten harus berjalan beriringan. “Melindungi perempuan dan anak bukan sekadar kewajiban hukum, tetapi juga investasi moral untuk memastikan generasi Solok Selatan tumbuh dalam lingkungan yang aman, bermartabat dan penuh kasih,” tutup Mario Syahjohan. (*)