Malang, Javanusa—Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono bergerak cepat merespons berbagai persoalan yang dihadapi petani dan peternak di Kabupaten Malang, Jawa Timur, Jumat (17/7/2026).
Mulai dari akses pupuk bersubsidi, kebutuhan alat dan mesin pertanian (alsintan), hingga anjloknya harga telur menjadi perhatian langsung Kementerian Pertanian.
Dalam dialog bersama petani, peternak, dan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Sudaryono yang akrab disapa Mas Dar tidak sekadar menerima aspirasi.
Ia langsung meminta jajaran Kementerian Pertanian menindaklanjuti setiap persoalan yang muncul di lapangan.
Salah satu keluhan datang dari petani yang mengaku belum pernah memperoleh pupuk bersubsidi meski telah lama membudidayakan komoditas yang memenuhi syarat menerima subsidi.
Menanggapi hal itu, Sudaryono menginstruksikan penyuluh pertanian segera melakukan verifikasi terhadap petani yang belum tercatat dalam sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK).
“Kalau memang memenuhi syarat, segera dimasukkan ke e-RDKK supaya mendapatkan pupuk bersubsidi. Bukan hanya beliau, tetapi petani lain yang mengalami kondisi serupa juga harus didata dan difasilitasi,” tegas Wamentan Sudaryono.
Ia juga mengingatkan seluruh pihak agar penyaluran pupuk bersubsidi berlangsung sesuai aturan karena merupakan aset negara.
“Kalau ada penyelewengan pupuk subsidi, itu bukan pelanggaran biasa. Itu pidana, karena pupuk subsidi adalah barang milik negara. Harus dipastikan tepat sasaran kepada petani yang berhak,” ujarnya.
Bantuan Drone dan Traktor Disetujui
Selain persoalan pupuk, petani menyampaikan kebutuhan sarana produksi untuk meningkatkan produktivitas.
Petani tebu mengeluhkan tingginya biaya angkut akibat kondisi jalan menuju lahan. Sementara petani di kawasan pesisir mengusulkan bantuan alsintan yang sesuai dengan karakter wilayah mereka. Sudaryono langsung meminta jajarannya menindaklanjuti usulan tersebut.
Dalam forum yang sama, Kepala Dinas Pertanian juga mengusulkan dukungan teknologi modern agar generasi muda semakin tertarik menekuni sektor pertanian. Usulan itu langsung mendapat respons positif.
“Ya sudah, kita bantu satu drone dan satu traktor,” kata Sudaryono yang disambut tepuk tangan peserta.
Pemerintah Siapkan Solusi Harga Telur
Dialog juga diwarnai keluhan peternak ayam petelur mengenai harga telur yang sempat jatuh dalam beberapa bulan terakhir.
Meski kini mulai membaik, peternak menilai kenaikan harga belum mampu menutupi tingginya biaya produksi akibat mahalnya pakan.
Mereka juga meminta pemerintah mengevaluasi tata kelola produksi agar kelebihan pasokan tidak kembali menekan harga di tingkat peternak.
Menanggapi hal tersebut, Sudaryono mengatakan pemerintah telah menjadikan persoalan harga telur sebagai perhatian serius.
Ia menyebut Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan khusus dalam rapat kabinet agar perlindungan terhadap peternak diperkuat.
“Pemerintah mengakui memang ada kondisi harga telur dan ayam sempat turun. Sekarang mulai membaik, meski belum sesuai harapan peternak. Presiden Prabowo meminta Kementerian Pertanian bersama Menko Pangan menyiapkan mekanisme agar persoalan seperti ini tidak terus berulang dari tahun ke tahun,” kata Sudaryono.
Menurutnya, Indonesia kini telah mencapai swasembada protein hewani. Produksi daging ayam dan telur nasional mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri, bahkan sebagian sudah memasuki pasar ekspor.
Karena itu, tantangan berikutnya bukan sekadar meningkatkan produksi, melainkan menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan agar usaha peternak tetap memberikan keuntungan.
HKTI Diminta Aktif Mengawal Program Pertanian
Di hadapan pengurus HKTI, Sudaryono meminta organisasi tersebut mengambil peran lebih besar sebagai mitra strategis pemerintah dalam mengawal pelaksanaan program pertanian.
Ia meminta HKTI aktif melaporkan berbagai persoalan yang ditemui di lapangan, mulai dari penjualan pupuk di atas harga yang ditetapkan, kerusakan irigasi, jalan usaha tani, hingga distribusi bantuan yang tidak tepat sasaran.
“Kalau ada pupuk dijual di atas harga yang ditentukan, laporkan. Kalau ada irigasi rusak, jalan usaha tani rusak, atau bantuan tidak sampai kepada petani, sampaikan. HKTI harus menjadi mata, telinga, dan corong pemerintah agar setiap program benar-benar dirasakan manfaatnya oleh petani,” ujarnya.
Sudaryono menegaskan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen memastikan setiap kebijakan di sektor pertanian dan peternakan menghasilkan solusi nyata bagi masyarakat.
“Kalau ada masalah, jangan dibiarkan berlarut-larut. Kita ingin setiap persoalan cepat ditindaklanjuti supaya petani dan peternak bisa bekerja dengan tenang, produktivitas meningkat, kesejahteraan membaik, dan swasembada pangan yang sudah kita capai bisa terus dijaga,” pungkasnya. (*)
