Evi Yandri Serap Aspirasi SMAN 12 Padang, Banjir dan Fasilitas Sekolah Jadi Sorotan

Penulis - Redaksi

Sabtu, 22 Agustus 2026 - 19:24 WIB

URL berhasil dicopy

Wakil Ketua DPRD Sumbar Evi Yandri Rajo Budiman saat reses perseorangan DPRD Sumbar di SMAN 12 Padang, Jumat (21/8/2026). (Foto: Ist)

Padang, Javanusa—Banjir berulang dan keterbatasan fasilitas mengganggu aktivitas belajar di SMAN 12 Padang, Nanggalo.

Kondisi itu menjadi salah satu aspirasi utama yang disampaikan guru dan siswa kepada Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat (Sumbar), Evi Yandri Rajo Budiman.

Evi menerima langsung keluhan tersebut saat menjalankan reses perseorangan DPRD Sumbar masa persidangan ketiga Tahun Sidang 2025-2026, Jumat (21/8/2026).

SMAN 12 Padang Berulang Kali Terdampak Banjir

Guru dan siswa memaparkan sejumlah kebutuhan sekolah dalam pertemuan tersebut. Salah satunya penggantian meja, kursi, serta loker guru yang rusak akibat terendam banjir.

“Kami memerlukan meja dan kursi baru, Pak. Fasilitas yang lama sudah tidak layak pakai karena terendam lumpur saat banjir bandang kemarin,” ujar salah seorang guru.

Banjir pada November lalu meninggalkan material lumpur di sejumlah bagian lingkungan sekolah. Genangan juga merusak berbagai fasilitas yang menunjang kegiatan belajar mengajar.

Pihak sekolah mengapresiasi perhatian Evi Yandri terhadap kondisi tersebut. Sebelumnya, ia juga turun langsung meninjau sekolah ketika proses pembersihan lumpur pascabencana berlangsung.

“Saat pembersihan lumpur pascabencana, Pak Evi langsung datang meninjau ke sini. Kami sangat berterima kasih atas kepedulian beliau. Tahun ini kami juga menerima bantuan laptop dari dana pokok pikiran (pokir) Pak Evi,” kata guru lainnya.

Kekhawatiran terhadap banjir pun belum berakhir. Pada 3 Agustus lalu, SMAN 12 Padang kembali terdampak banjir, meski genangan kali itu lebih cepat surut.

“Pak, mohon dicarikan solusi agar sekolah dan jalan akses ke sini tidak banjir lagi. Kami kesulitan untuk datang belajar,” keluh seorang siswa.

Air Bersih Juga Menjadi Persoalan

Selain ancaman banjir, ketersediaan air bersih menjadi persoalan lain yang perlu mendapat perhatian. Siswa menyebut air di sekolah terkadang keruh, berbau besi, bahkan tidak mengalir.

“Air sekolah keruh dan berbau besi. Bahkan kadang tidak ada air. Padahal sangat dibutuhkan untuk berwudu dan keperluan toilet,” ungkap seorang siswi.

Sekolah telah membangun empat sumur bor untuk memenuhi kebutuhan lebih dari seribu siswa dan guru. Kedalaman sumur tersebut mencapai sekitar 60 meter, tetapi kualitas airnya belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan.

“Kalau menggunakan layanan PDAM airnya jernih, tetapi alirannya sering mati sehingga tidak cukup memenuhi kebutuhan sekolah,” jelas seorang guru.

Lapangan Olahraga Terbatas, Akreditasi 2027 Jadi Perhatian

Keterbatasan fasilitas juga terjadi pada sektor olahraga. Sebagian lahan yang sebelumnya menjadi lapangan kini digunakan untuk pembangunan gedung baru.

Kondisi tersebut dikhawatirkan memengaruhi proses akreditasi sekolah yang akan berlangsung pada 2027. Sekolah menilai keberadaan lapangan olahraga yang layak menjadi salah satu kebutuhan penting.

“Tahun 2027 kami menghadapi penilaian akreditasi sekolah. Tanpa lapangan olahraga yang layak, nilai akreditasi kami terancam turun,” ujar guru olahraga.

Minimnya fasilitas membuat kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler tidak berjalan optimal. Siswa harus menyewa fasilitas di luar sekolah untuk kegiatan seperti futsal dan basket.

“Sewa lapangan futsal mencapai Rp200 ribu per jam. Kasihan siswa yang punya semangat tinggi untuk berolahraga,” tambahnya.

Selain lapangan, siswa juga menyampaikan kebutuhan peralatan untuk kegiatan ekstrakurikuler. Mereka berharap sekolah mendapat dukungan peralatan musik tradisional talempong serta tenda untuk kegiatan Palang Merah Remaja (PMR).

Evi Yandri Minta Sekolah Susun Master Plan

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Evi Yandri meminta sekolah menyusun perencanaan pembangunan secara terarah dan berkelanjutan.

“Harus ada master plan yang jelas. Jangan sampai saat kepala sekolah berganti, kebijakannya ikut berubah. Itu akan menyulitkan pembangunan,” tegas Evi.

Ia menyatakan berbagai persoalan tersebut akan dibahas bersama Dinas Pendidikan Sumbar. Pembahasannya mencakup pemulihan fasilitas terdampak bencana, pengadaan mobiler, penyediaan lapangan olahraga, hingga pemenuhan kebutuhan air bersih.

“Semua aspirasi ini akan kita komunikasikan dengan Dinas Pendidikan. Kita ingin kebutuhan sekolah dipetakan dengan jelas, kemudian diperjuangkan secara bertahap,” ujarnya.

Siswa Dukung Kelanjutan Program MBG

Dalam kesempatan yang sama, Evi Yandri juga meminta pandangan siswa mengenai keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Para siswa menyatakan dukungan terhadap kelanjutan program tersebut. Namun, mereka meminta peningkatan kualitas makanan serta perhatian lebih besar terhadap kebersihan dan variasi menu.

“Kami ingin program ini lanjut, Pak. Namun kualitasnya harus diperbaiki. Menunya jangan telur terus-menerus, dan kebersihannya harus dijaga,” ujar seorang siswa.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Kabid Pembinaan SMA Dinas Pendidikan Sumbar Mahyan, pengawas sekolah, serta Sekcam Nanggalo.

Bagi SMAN 12 Padang, reses Evi Yandri menjadi kesempatan untuk menyampaikan kebutuhan sekolah secara langsung. Aspirasi yang muncul mencakup penanganan dampak banjir sekaligus peningkatan fasilitas agar lingkungan belajar lebih aman, sehat, dan mendukung kegiatan siswa. (*)

Berita Terkait

Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Solsel, Mario Syahjohan Minta UU TPKS Ditegakkan Solsel, Javanusa—Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah hukum Polres Solok Selatan (Solsel) mendapat perhatian serius dari Anggota DPRD Sumatera Barat (Sumbar), Mario Syahjohan. Mario meminta seluruh pihak memperkuat pencegahan dan memastikan setiap laporan kekerasan mendapat penanganan sesuai ketentuan hukum. Menurutnya, dampak kekerasan tidak berhenti pada luka fisik, tetapi juga dapat memengaruhi kondisi psikologis dan masa depan korban. Sebagai putra daerah Solok Selatan, Mario menilai masyarakat perlu membangun lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak. Ia juga mengingatkan agar kasus kekerasan tidak dianggap sebagai persoalan keluarga yang dapat diselesaikan begitu saja melalui perdamaian. “Kekerasan seksual merupakan tindak pidana serius. Karena itu, setiap kasus harus ditangani sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Jangan sampai persoalan seperti ini dianggap sebagai persoalan biasa yang cukup diselesaikan dengan perdamaian semata,” tegas Mario, Jumat (2/10/2026). Mario Tekankan Penegakan UU TPKS Mario mengatakan aparat dan pihak terkait perlu menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS sebagai dasar penanganan. Undang-undang tersebut mencakup berbagai bentuk kekerasan seksual. Di antaranya pelecehan seksual nonfisik dan fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual hingga kekerasan seksual berbasis elektronik. Namun, Mario menegaskan penanganan perkara tidak cukup hanya mengejar pertanggungjawaban pelaku. Negara dan seluruh pihak terkait juga harus memastikan korban memperoleh perlindungan dan pendampingan. “Yang harus kita pikirkan bukan hanya bagaimana menghukum pelaku, tetapi juga bagaimana memastikan korban mendapatkan perlindungan, pendampingan, pemulihan, serta kesempatan untuk kembali menjalani kehidupan secara layak tanpa stigma,” ujarnya. Perdamaian Jangan Mengorbankan Hak Korban Mario turut mengingatkan masyarakat agar tidak menjadikan perdamaian sebagai jalan pintas dalam perkara kekerasan seksual. Terlebih jika korban merupakan anak, proses penyelesaian harus tetap mempertimbangkan keselamatan dan hak korban. Ia menilai tekanan untuk menjaga nama baik keluarga tidak boleh mengorbankan kepentingan anak. Korban juga tidak seharusnya menanggung beban untuk menyelesaikan persoalan yang dilakukan oleh orang dewasa. “Jangan sampai demi menjaga nama baik keluarga atau alasan lainnya, hak dan keselamatan korban justru dikorbankan. Anak adalah pihak yang harus kita lindungi, bukan pihak yang harus dibebani untuk menyelesaikan persoalan orang dewasa,” katanya. Selain itu, Mario meminta masyarakat berhati-hati terhadap pemberian uang atau imbalan yang berkaitan dengan upaya memengaruhi proses penegakan hukum. Menurutnya, penyelesaian setiap perkara harus berjalan dalam koridor peraturan perundang-undangan. Langkah tersebut penting untuk memastikan hak korban tetap terlindungi dan proses hukum berjalan sebagaimana mestinya. Ancaman terhadap Anak Perlu Menjadi Evaluasi Mario juga menyoroti persoalan lain berupa ancaman pembunuhan dan tindakan penyerangan yang dilakukan orang dewasa hingga memasuki pekarangan rumah. Peristiwa tersebut menyasar anak dan pada akhirnya diselesaikan melalui jalan damai. Ia menilai kejadian seperti itu perlu menjadi bahan evaluasi bersama. Menurut Mario, lingkungan tempat anak tumbuh harus menghadirkan rasa aman, bukan ketakutan. “Ketika yang menjadi korban adalah anak, maka keselamatan dan masa depannya harus menjadi prioritas. Kita tidak ingin anak-anak tumbuh dalam ketakutan karena merasa lingkungan di sekitarnya tidak memberikan rasa aman,” ujarnya. Perlindungan Perempuan dan Anak Tanggung Jawab Bersama Mario yang telah dua periode menjadi Anggota DPRD Sumatera Barat menegaskan perlindungan perempuan dan anak tidak dapat dibebankan hanya kepada keluarga atau sekolah. Pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, dunia usaha, keluarga dan masyarakat memiliki peran dalam menciptakan lingkungan yang aman. “Keamanan dan perlindungan anak adalah tanggung jawab kita bersama. Negara hadir untuk memberikan perlindungan, sementara masyarakat harus membangun lingkungan yang tidak memberikan ruang bagi kekerasan,” katanya. Karena itu, Mario mendorong Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dan seluruh pemangku kepentingan memperkuat program pencegahan kekerasan. Edukasi masyarakat, pendampingan korban serta sistem pelaporan yang mudah diakses juga perlu diperkuat. Ia berharap sistem tersebut berjalan secara berkelanjutan. Dengan demikian, korban dan keluarga tidak merasa takut ketika hendak melaporkan kekerasan yang mereka alami. Dorong Solok Selatan Jadi Kabupaten Ramah Perempuan dan Anak Mario berharap keberhasilan pembangunan Solok Selatan tidak hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Kemampuan daerah menciptakan ruang hidup yang aman bagi perempuan dan anak juga harus menjadi indikator penting. “Mari kita jadikan Solok Selatan bukan hanya daerah yang maju pembangunannya, tetapi juga kabupaten yang ramah, aman dan memberikan rasa nyaman bagi perempuan dan anak. Tidak boleh ada toleransi terhadap kekerasan, dan tidak boleh ada anak yang merasa sendirian ketika menghadapi kekerasan,” pungkasnya. Menurut Mario, cita-cita menjadikan Solok Selatan sebagai Kabupaten Ramah Perempuan dan Anak membutuhkan komitmen lintas sektor. Penguatan keluarga, edukasi masyarakat, keberanian melapor, pendampingan korban dan penegakan hukum yang konsisten harus berjalan beriringan. “Melindungi perempuan dan anak bukan sekadar kewajiban hukum, tetapi juga investasi moral untuk memastikan generasi Solok Selatan tumbuh dalam lingkungan yang aman, bermartabat dan penuh kasih,” tutup Mario Syahjohan. (*)