Padang, Javanusa—Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menyamakan persepsi dalam merancang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumbar Tahun 2026.
Ajakan tersebut disampaikan saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Sumbar 2026 di Auditorium Istana Gubernur, Selasa (15/4/2025).
Musrenbang tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto secara daring, Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Bappenas RI Medrilzam, Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy, bupati/wali kota se-Sumbar, jajaran Forkopimda, DPRD, pimpinan BUMN dan instansi vertikal, serta akademisi dan kepala Bappeda kabupaten/kota.
Gubernur Mahyeldi menegaskan, RKPD 2026 akan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2029 dan RPJPD Sumbar 2025–2029.
Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan peran aktif masyarakat serta perantau Minang dalam pembangunan.
“Sumbar mengusung visi daerah yang Maju dan Berkeadilan Berlandaskan Agama dan Budaya. Visi ini sejalan dengan upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045,” ujar Mahyeldi.
Beberapa prioritas pembangunan yang ditekankan Mahyeldi antara lain: pemerataan pendidikan, peningkatan kualitas layanan kesehatan, penguatan ketahanan pangan dan ekonomi hijau, serta pemberdayaan nagari dan desa sebagai basis kemajuan.
Selain itu, Sumbar juga didorong menjadi pusat perdagangan dan bisnis kawasan barat Indonesia, serta meningkatkan daya saing pariwisata dan UMKM.
Dalam sambutannya, Wamendagri Bima Arya menekankan pentingnya pemahaman terhadap visi Presiden RI Prabowo Subianto yang tertuang dalam buku Paradoks Indonesia dan Solusinya.
Ia menyoroti tiga aspek utama dalam pelaksanaan pembangunan: sinergi, sinkronisasi, dan akselerasi antar level pemerintahan.
Bima Arya juga mengapresiasi capaian Sumbar dalam menekan angka kemiskinan hingga 5,97 persen, di bawah rata-rata nasional.
Namun, ia mengingatkan persoalan pengangguran dan stunting masih perlu ditangani lebih serius.
Sementara itu, Deputi Bappenas Medrilzam mengingatkan pentingnya ketahanan pangan, energi, dan ekonomi inklusif dalam RKPD 2026.
Untuk Sumbar, isu ketahanan iklim, kebencanaan, dan reforma agraria juga menjadi sorotan utama.
“RKPD harus merujuk pada RKP Nasional 2026 dan memperhatikan RPJMN 2025–2029 yang sudah sangat detail hingga ke tingkat kabupaten/kota,” ujar Medrilzam.
Musrenbang RKPD ini diharapkan menjadi momentum strategis dalam menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah demi pembangunan berkelanjutan di Sumbar. (*/red)
