Padang, Javanusa—Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah minta dukungan Komisi II DPR RI agar dana Transfer Ke Daerah (TKD) untuk Provinsi Sumbar yang batal dipotong segera ditransfer Kementerian Keuangan.
Permintaan itu disampaikan Mahyeldi saat menerima kunjungan kerja Komisi II DPR RI di Auditorium Gubernuran, Padang, Jumat (20/2/2026).
Gubernur Mahyeldi menegaskan, Sumbar membutuhkan dukungan fiskal untuk percepatan pemulihan pascabencana hidrometeorologi.
“Kami berharap TKD yang tidak jadi dipotong segera dikirim ke daerah agar bisa dimanfaatkan untuk pemulihan dan rehab rekon,” ujar Mahyeldi Ansharullah.
Ia juga meminta agar pencairan dana disertai petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis). Menurut dia, pedoman teknis penting agar pemerintah daerah tidak keliru dalam penggunaan anggaran.
Kerusakan Capai Rp33,5 Triliun
Mahyeldi memaparkan, bencana hidrometeorologi yang melanda 16 kabupaten/kota di Sumbar menyebabkan kerusakan dan kerugian ditaksir Rp33,5 triliun.
Data korban mencatat 267 orang meninggal dunia, 70 orang hilang, dan 382 orang luka-luka. Sebanyak 10.854 jiwa mengungsi, dengan total masyarakat terdampak mencapai lebih dari 230.000 jiwa.
“Sebagai daerah terdampak bencana, kami butuh banyak dana untuk pemulihan,” kata Mahyeldi.
Transparansi Data Melalui Dashboard Kebencanaan
Pemprov Sumbar, lanjut Mahyeldi, menggunakan sistem satu data kebencanaan untuk memastikan akurasi dan transparansi.
Masyarakat dapat mengakses perkembangan data melalui laman resmi dashboardbencana.sumbarprov.go.id. Platform itu memuat informasi kerusakan, korban, hingga progres penanganan.
“Kami membuka akses data sebagai bentuk transparansi pemerintah dalam penanganan bencana,” ujarnya.
Komisi II DPR RI Akan Sampaikan Aspirasi ke Kementerian
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, menyatakan kunjungan kerja ke Sumbar merupakan bentuk perhatian terhadap masyarakat terdampak.
Sebelum rapat, rombongan Komisi II meninjau sejumlah titik kerusakan di Kota Padang. Mereka ingin memastikan kondisi riil di lapangan sebelum menyampaikan rekomendasi.
“Kami ingin memastikan apa saja persoalan di lapangan, apa yang sudah dilakukan, apa yang belum, dan apa yang harus diprioritaskan,” kata Aria Bima.
Terkait dana TKD, ia memastikan Komisi II DPR RI akan menyuarakan aspirasi Pemprov Sumbar saat rapat dengan kementerian terkait, termasuk Kementerian Keuangan. (*/adpsb)
