Padang, Javanusa—Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menjamu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dody Hanggodo, pada Jumat malam (2/5/2025).
Acara berlangsung di ruang VIP Bandara Internasional Minangkabau (BIM) dan turut dihadiri Anggota DPR RI, Andre Rosiade, serta sejumlah kepala daerah.
Pertemuan ini menjadi ajang penting untuk memaparkan kemajuan proyek infrastruktur strategis di Sumatera Barat.
Baca Juga: Kunjungan Beruntun Menteri ke Sumbar, Gubernur Mahyeldi: Bukti Perhatian Pusat Sangat Besar
Mahyeldi menegaskan komitmen pemerintah provinsi dalam mempercepat pembangunan infrastruktur demi keselamatan, ketahanan pangan, dan kesejahteraan masyarakat.
Flyover Sitinjau Lauik Masuk Skema KPBU
Dalam paparannya, Mahyeldi menyoroti proyek pembangunan Flyover Panorama I Sitinjau Lauik. Proyek ini sangat dinanti masyarakat dan masuk dalam skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU-AP).
Jalan eksisting sepanjang 2,2 kilometer akan dikembangkan menjadi 2,789 kilometer.
Baca Juga: Gubernur Mahyeldi Ajak Perantau Perkuat Bank Nagari, Dapat Dukungan Gebu Minang
Flyover ini akan melintasi Kelurahan Indarung dan Batu Gadang, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang.
Kebutuhan lahan mencapai sekitar 18,7 hektare, terdiri atas 10,1 hektare lahan masyarakat dan 8,59 hektare kawasan hutan lindung.
Penetapan lokasi telah ditandatangani melalui SK Gubernur Nomor 620-294-2024 sejak 5 April 2024.
Baca Juga: Gubernur Sumbar Dorong Hilirisasi Sawit untuk Tingkatkan Nilai Ekspor
Lima dari sepuluh bidang tanah yang dibutuhkan telah bersertifikat. Sementara sisanya masih dalam proses pembebasan.
“Ini kawasan rawan longsor dan sangat berbahaya bagi pengendara. Flyover ini menyangkut keselamatan nyawa,” tegas Mahyeldi.
Usulan Infrastruktur Lainnya
Selain flyover, Mahyeldi mengusulkan beberapa proyek prioritas lain yang mendesak untuk ditangani. Di antaranya:
1. Irigasi Bandar Sirukam (Solok)
Irigasi rusak berat dan status kewenangan tumpang tindih sejak keluarnya Permen PUPR No.14 Tahun 2015.
2. Sabo Dam Marapi dan Singgalang (Agam-Tanah Datar)
Baru sembilan dari 56 unit sabo dam yang direncanakan masuk tahap perencanaan. Padahal, aktivitas Gunung Marapi masih tinggi dan memicu ancaman galodo.
3. Pengendalian Banjir Batang Sumpur dan Batang Batahan (Pasaman dan Pasbar)
Banjir menyebabkan kerusakan besar, merendam rumah, merusak jembatan, dan menimbulkan korban jiwa.
4. Pengamanan Pantai Air Haji (Pesisir Selatan)
Abrasi pantai mengakibatkan rumah nelayan roboh dihantam gelombang laut.
5. Kolam Retensi Batang Maransi (Kota Padang)
Banjir merendam pusat pemerintahan, rumah sakit, kampus, dan permukiman warga.
6. Normalisasi Sungai dan Penanganan Longsor
Mahyeldi juga mengusulkan normalisasi sungai di daerah terdampak erupsi Marapi. Selain itu, penanganan longsoran di kawasan Ngarai Sianok juga menjadi perhatian utama.
Respon Menteri PUPR
Menanggapi paparan tersebut, Menteri Dody Hanggodo menyambut baik semua usulan tersebut. Ia mendorong Pemprov Sumbar segera menyusun proposal resmi dan detail.
“Silakan ajukan proposal lengkap. Kami siap mempelajarinya dan menjadikan prioritas nasional. Terlebih lagi, ada dukungan dari DPR RI seperti Pak Andre Rosiade,” ujar Menteri Dody. (*/red)
