Guru PPPK Sumbar Didorong Jadi Agen Perubahan, Muhidi Tekankan SDM Unggul

Penulis - Redaksi

Selasa, 6 Oktober 2026 - 21:10 WIB

URL berhasil dicopy

Ketua DPRD Sumbar, Muhidi saat kegiatan Bimtek Peningkatan Kompetensi Guru PPPK Sumbar. (Foto: Ist)

Padang, Javanusa—Guru PPPK di Sumatera Barat (Sumbar) diminta tidak hanya fokus menyampaikan materi pembelajaran, tetapi juga berperan sebagai agen perubahan dalam membentuk generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.

Ketua DPRD Provinsi Sumbar Muhidi menyampaikan pesan tersebut saat menghadiri Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kompetensi Guru PPPK Provinsi Sumbar, Selasa (6/10/2026).

Menurut Muhidi, perkembangan zaman menuntut guru memiliki kemampuan lebih luas. Pendidik perlu membangun karakter, memperluas pola pikir, serta membantu peserta didik mengembangkan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan masa depan.

“Pendidik bukan hanya mengajar, tetapi juga menjadi agen perubahan. Pendidikan bukan hanya menyampaikan ilmu, tetapi bagaimana guru mampu menginspirasi dan membentuk anak-anak menjadi generasi yang unggul,” ujar Muhidi.

Guru Berperan Membentuk Generasi 2045

Muhidi menilai guru memiliki posisi strategis dalam mempersiapkan generasi yang akan mengisi pembangunan Indonesia pada 2045.

Karena itu, peningkatan kompetensi guru perlu berjalan beriringan dengan pembentukan karakter dan nilai kehidupan peserta didik.

Ia juga mendorong para pendidik terus memberikan motivasi kepada siswa agar memiliki semangat belajar, berkembang, dan mempersiapkan masa depan.

Namun, menurutnya, guru tidak dapat menjalankan tugas tersebut seorang diri. Dukungan orang tua, lingkungan sekolah, peserta didik, serta hubungan yang baik antarpihak menjadi bagian penting dalam menciptakan pendidikan berkualitas.

“Silaturahmi yang baik juga membawa banyak manfaat dalam kehidupan, termasuk memperkuat kebersamaan dan membuka ruang untuk saling mendukung,” katanya.

Bonus Demografi Jadi Peluang Indonesia

Muhidi kemudian mengaitkan peningkatan kualitas pendidikan dengan agenda Indonesia menuju 2045.

Indonesia akan memasuki satu abad kemerdekaan pada momentum tersebut. Kondisi itu sekaligus menghadirkan peluang besar melalui bonus demografi.

“Dalam 10 tahun ke depan, kita berharap mampu mencetak sumber daya manusia yang unggul. Generasi yang kuat iman, mulia akhlaknya, luas ilmu pengetahuannya dan mampu memberikan manfaat bagi kehidupan serta pembangunan bangsa,” tutur Muhidi.

Ia menilai kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam menghadapi perubahan global yang bergerak cepat.

Globalisasi dan disrupsi telah memengaruhi berbagai sektor kehidupan. Generasi muda, kata dia, harus mampu beradaptasi tanpa kehilangan jati diri dan nilai yang menjadi pijakan.

“Perubahan begitu cepat. Kita membutuhkan SDM yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan, tetapi jangan sampai terbawa oleh perubahan. Di sinilah pendidikan memiliki peran yang sangat penting,” jelasnya.

Pendidikan Harus Menghasilkan Kompetensi

Muhidi juga mengingatkan bahwa kekayaan sumber daya alam Indonesia membutuhkan sumber daya manusia yang mampu mengelola dan mengembangkannya.

Tanpa kualitas SDM yang memadai, potensi tersebut tidak akan memberikan manfaat secara optimal. Karena itu, peningkatan mutu pendidikan perlu menjadi tanggung jawab bersama.

“Guru tidak hanya menjadi penyampai pengetahuan, tetapi juga menjadi teladan bagi peserta didik,” ujarnya.

Menurut Muhidi, terdapat tiga perubahan penting yang perlu lahir dari proses pendidikan. Pertama, peningkatan pola pikir peserta didik.

Kedua, penguatan karakter dan adab. Ketiga, kemampuan mengubah ilmu pengetahuan menjadi kompetensi yang memberi manfaat bagi masyarakat.

“Di samping menjadi contoh, kita harus ikhlas dalam mendidik. Ilmu yang dimiliki jangan hanya berhenti sebagai pengetahuan, tetapi harus mampu menjadi kompetensi dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” tuturnya.

Bimtek Guru PPPK Diharapkan Berdampak

Muhidi berharap Bimtek Peningkatan Kompetensi Guru PPPK Sumatera Barat tidak sekadar menjadi kegiatan formal.

Ia ingin kegiatan tersebut benar-benar memperkuat kapasitas guru dalam menghadapi tantangan pendidikan yang semakin kompleks.

“Guru adalah bagian penting dalam menentukan seperti apa generasi kita ke depan. Karena itu, mari kita hadirkan pendidikan yang tidak hanya mengajar, tetapi juga menginspirasi,” pungkasnya. (*)

Berita Terkait

Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Solsel, Mario Syahjohan Minta UU TPKS Ditegakkan Solsel, Javanusa—Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah hukum Polres Solok Selatan (Solsel) mendapat perhatian serius dari Anggota DPRD Sumatera Barat (Sumbar), Mario Syahjohan. Mario meminta seluruh pihak memperkuat pencegahan dan memastikan setiap laporan kekerasan mendapat penanganan sesuai ketentuan hukum. Menurutnya, dampak kekerasan tidak berhenti pada luka fisik, tetapi juga dapat memengaruhi kondisi psikologis dan masa depan korban. Sebagai putra daerah Solok Selatan, Mario menilai masyarakat perlu membangun lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak. Ia juga mengingatkan agar kasus kekerasan tidak dianggap sebagai persoalan keluarga yang dapat diselesaikan begitu saja melalui perdamaian. “Kekerasan seksual merupakan tindak pidana serius. Karena itu, setiap kasus harus ditangani sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Jangan sampai persoalan seperti ini dianggap sebagai persoalan biasa yang cukup diselesaikan dengan perdamaian semata,” tegas Mario, Jumat (2/10/2026). Mario Tekankan Penegakan UU TPKS Mario mengatakan aparat dan pihak terkait perlu menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS sebagai dasar penanganan. Undang-undang tersebut mencakup berbagai bentuk kekerasan seksual. Di antaranya pelecehan seksual nonfisik dan fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual hingga kekerasan seksual berbasis elektronik. Namun, Mario menegaskan penanganan perkara tidak cukup hanya mengejar pertanggungjawaban pelaku. Negara dan seluruh pihak terkait juga harus memastikan korban memperoleh perlindungan dan pendampingan. “Yang harus kita pikirkan bukan hanya bagaimana menghukum pelaku, tetapi juga bagaimana memastikan korban mendapatkan perlindungan, pendampingan, pemulihan, serta kesempatan untuk kembali menjalani kehidupan secara layak tanpa stigma,” ujarnya. Perdamaian Jangan Mengorbankan Hak Korban Mario turut mengingatkan masyarakat agar tidak menjadikan perdamaian sebagai jalan pintas dalam perkara kekerasan seksual. Terlebih jika korban merupakan anak, proses penyelesaian harus tetap mempertimbangkan keselamatan dan hak korban. Ia menilai tekanan untuk menjaga nama baik keluarga tidak boleh mengorbankan kepentingan anak. Korban juga tidak seharusnya menanggung beban untuk menyelesaikan persoalan yang dilakukan oleh orang dewasa. “Jangan sampai demi menjaga nama baik keluarga atau alasan lainnya, hak dan keselamatan korban justru dikorbankan. Anak adalah pihak yang harus kita lindungi, bukan pihak yang harus dibebani untuk menyelesaikan persoalan orang dewasa,” katanya. Selain itu, Mario meminta masyarakat berhati-hati terhadap pemberian uang atau imbalan yang berkaitan dengan upaya memengaruhi proses penegakan hukum. Menurutnya, penyelesaian setiap perkara harus berjalan dalam koridor peraturan perundang-undangan. Langkah tersebut penting untuk memastikan hak korban tetap terlindungi dan proses hukum berjalan sebagaimana mestinya. Ancaman terhadap Anak Perlu Menjadi Evaluasi Mario juga menyoroti persoalan lain berupa ancaman pembunuhan dan tindakan penyerangan yang dilakukan orang dewasa hingga memasuki pekarangan rumah. Peristiwa tersebut menyasar anak dan pada akhirnya diselesaikan melalui jalan damai. Ia menilai kejadian seperti itu perlu menjadi bahan evaluasi bersama. Menurut Mario, lingkungan tempat anak tumbuh harus menghadirkan rasa aman, bukan ketakutan. “Ketika yang menjadi korban adalah anak, maka keselamatan dan masa depannya harus menjadi prioritas. Kita tidak ingin anak-anak tumbuh dalam ketakutan karena merasa lingkungan di sekitarnya tidak memberikan rasa aman,” ujarnya. Perlindungan Perempuan dan Anak Tanggung Jawab Bersama Mario yang telah dua periode menjadi Anggota DPRD Sumatera Barat menegaskan perlindungan perempuan dan anak tidak dapat dibebankan hanya kepada keluarga atau sekolah. Pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, dunia usaha, keluarga dan masyarakat memiliki peran dalam menciptakan lingkungan yang aman. “Keamanan dan perlindungan anak adalah tanggung jawab kita bersama. Negara hadir untuk memberikan perlindungan, sementara masyarakat harus membangun lingkungan yang tidak memberikan ruang bagi kekerasan,” katanya. Karena itu, Mario mendorong Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dan seluruh pemangku kepentingan memperkuat program pencegahan kekerasan. Edukasi masyarakat, pendampingan korban serta sistem pelaporan yang mudah diakses juga perlu diperkuat. Ia berharap sistem tersebut berjalan secara berkelanjutan. Dengan demikian, korban dan keluarga tidak merasa takut ketika hendak melaporkan kekerasan yang mereka alami. Dorong Solok Selatan Jadi Kabupaten Ramah Perempuan dan Anak Mario berharap keberhasilan pembangunan Solok Selatan tidak hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Kemampuan daerah menciptakan ruang hidup yang aman bagi perempuan dan anak juga harus menjadi indikator penting. “Mari kita jadikan Solok Selatan bukan hanya daerah yang maju pembangunannya, tetapi juga kabupaten yang ramah, aman dan memberikan rasa nyaman bagi perempuan dan anak. Tidak boleh ada toleransi terhadap kekerasan, dan tidak boleh ada anak yang merasa sendirian ketika menghadapi kekerasan,” pungkasnya. Menurut Mario, cita-cita menjadikan Solok Selatan sebagai Kabupaten Ramah Perempuan dan Anak membutuhkan komitmen lintas sektor. Penguatan keluarga, edukasi masyarakat, keberanian melapor, pendampingan korban dan penegakan hukum yang konsisten harus berjalan beriringan. “Melindungi perempuan dan anak bukan sekadar kewajiban hukum, tetapi juga investasi moral untuk memastikan generasi Solok Selatan tumbuh dalam lingkungan yang aman, bermartabat dan penuh kasih,” tutup Mario Syahjohan. (*)