Muhidi: Masa Depan Sumbar Ditentukan Kualitas Anak Hari Ini, Sekolah Ramah Anak Harus Diperkuat

Penulis - Redaksi

Sabtu, 13 Juni 2026 - 10:37 WIB

URL berhasil dicopy

Ketua DPRD Sumbar Muhidi saat menghadiri Pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA), Kamis (11/6/2026). (Foto: Ist)

Padang, Javanusa—Ketua DPRD Sumatera Barat, Muhidi menegaskan investasi paling penting bagi daerah tidak semata pada pembangunan infrastruktur, melainkan juga pada penguatan sumber daya manusia (SDM) sejak usia dini.

Karena itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat kolaborasi dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak, termasuk melalui penguatan sekolah ramah anak.

Pernyataan tersebut disampaikan Muhidi saat menghadiri Pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA) yang digelar untuk mendukung terwujudnya sekolah ramah anak melalui sinergi berbagai pihak, Kamis (11/6/2026).

Menurutnya, pembangunan fisik memang dapat diselesaikan dalam periode tertentu. Namun, membentuk karakter, kapasitas, dan kualitas generasi muda membutuhkan proses yang jauh lebih panjang serta melibatkan banyak pihak secara berkelanjutan.

“Kalau fisik sekali dibangun bisa selesai. Tetapi membangun SDM membutuhkan keterlibatan semua pihak dengan harapan dan visi yang sama,” ujar Muhidi.

Ia menegaskan keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah memiliki peran yang sama penting dalam menyiapkan generasi masa depan yang berkualitas.

DPRD Sumbar Perkuat Perlindungan Anak

Muhidi menjelaskan DPRD Sumbar selama ini memberikan perhatian khusus terhadap isu perlindungan anak dan peningkatan mutu pendidikan.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai kebijakan, salah satunya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Selain menghadirkan regulasi, DPRD Sumbar juga terus mendorong dukungan anggaran bagi berbagai program yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak.

Program tersebut mencakup pelatihan Konvensi Hak Anak hingga penguatan kabupaten dan kota layak anak di berbagai daerah di Sumatera Barat.

Di sisi lain, fungsi pengawasan juga terus dijalankan melalui rapat kerja bersama organisasi perangkat daerah serta kunjungan lapangan untuk memastikan program perlindungan anak berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Sekolah Harus Bebas Perundungan

Muhidi menilai pelatihan yang diikuti kepala sekolah dan guru menjadi langkah strategis dalam membangun lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, inklusif, dan bebas dari praktik perundungan.

Menurutnya, sekolah harus menjadi tempat yang membuat anak merasa terlindungi sehingga dapat belajar dan berkembang secara optimal.

“Kita ingin anak-anak merasa nyaman di sekolah, belajar tanpa rasa takut, tanpa bullying, sehingga mereka bisa berkembang sesuai potensi yang dimiliki,” katanya.

Sinergi Keluarga, Sekolah, dan Masyarakat

Lebih lanjut, Muhidi menyebut keberhasilan mencetak generasi unggul tidak hanya bergantung pada dunia pendidikan. Terdapat tiga lingkungan utama yang berpengaruh besar terhadap tumbuh kembang anak, yakni keluarga, sekolah, dan masyarakat.

Karena itu, ketiga unsur tersebut harus bergerak seiring dan saling mendukung agar upaya pembentukan karakter anak berjalan secara optimal.

Ia juga mengingatkan pentingnya empat pilar dalam pendidikan karakter, yaitu iman sebagai landasan, akhlak sebagai pedoman perilaku, kasih sayang sebagai perekat hubungan sosial, serta ilmu pengetahuan sebagai bekal menghadapi kehidupan.

“Jika sekolah siap, orang tua siap, masyarakat siap, dan pemerintah daerah memberikan dukungan, Insya Allah anak-anak kita akan tumbuh menjadi generasi yang hebat. Nasib Sumatera Barat 20 hingga 30 tahun ke depan sangat ditentukan oleh bagaimana kita menyiapkan generasi hari ini,” tutupnya. (*/red)

Berita Terkait

Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Solsel, Mario Syahjohan Minta UU TPKS Ditegakkan Solsel, Javanusa—Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah hukum Polres Solok Selatan (Solsel) mendapat perhatian serius dari Anggota DPRD Sumatera Barat (Sumbar), Mario Syahjohan. Mario meminta seluruh pihak memperkuat pencegahan dan memastikan setiap laporan kekerasan mendapat penanganan sesuai ketentuan hukum. Menurutnya, dampak kekerasan tidak berhenti pada luka fisik, tetapi juga dapat memengaruhi kondisi psikologis dan masa depan korban. Sebagai putra daerah Solok Selatan, Mario menilai masyarakat perlu membangun lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak. Ia juga mengingatkan agar kasus kekerasan tidak dianggap sebagai persoalan keluarga yang dapat diselesaikan begitu saja melalui perdamaian. “Kekerasan seksual merupakan tindak pidana serius. Karena itu, setiap kasus harus ditangani sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Jangan sampai persoalan seperti ini dianggap sebagai persoalan biasa yang cukup diselesaikan dengan perdamaian semata,” tegas Mario, Jumat (2/10/2026). Mario Tekankan Penegakan UU TPKS Mario mengatakan aparat dan pihak terkait perlu menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS sebagai dasar penanganan. Undang-undang tersebut mencakup berbagai bentuk kekerasan seksual. Di antaranya pelecehan seksual nonfisik dan fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual hingga kekerasan seksual berbasis elektronik. Namun, Mario menegaskan penanganan perkara tidak cukup hanya mengejar pertanggungjawaban pelaku. Negara dan seluruh pihak terkait juga harus memastikan korban memperoleh perlindungan dan pendampingan. “Yang harus kita pikirkan bukan hanya bagaimana menghukum pelaku, tetapi juga bagaimana memastikan korban mendapatkan perlindungan, pendampingan, pemulihan, serta kesempatan untuk kembali menjalani kehidupan secara layak tanpa stigma,” ujarnya. Perdamaian Jangan Mengorbankan Hak Korban Mario turut mengingatkan masyarakat agar tidak menjadikan perdamaian sebagai jalan pintas dalam perkara kekerasan seksual. Terlebih jika korban merupakan anak, proses penyelesaian harus tetap mempertimbangkan keselamatan dan hak korban. Ia menilai tekanan untuk menjaga nama baik keluarga tidak boleh mengorbankan kepentingan anak. Korban juga tidak seharusnya menanggung beban untuk menyelesaikan persoalan yang dilakukan oleh orang dewasa. “Jangan sampai demi menjaga nama baik keluarga atau alasan lainnya, hak dan keselamatan korban justru dikorbankan. Anak adalah pihak yang harus kita lindungi, bukan pihak yang harus dibebani untuk menyelesaikan persoalan orang dewasa,” katanya. Selain itu, Mario meminta masyarakat berhati-hati terhadap pemberian uang atau imbalan yang berkaitan dengan upaya memengaruhi proses penegakan hukum. Menurutnya, penyelesaian setiap perkara harus berjalan dalam koridor peraturan perundang-undangan. Langkah tersebut penting untuk memastikan hak korban tetap terlindungi dan proses hukum berjalan sebagaimana mestinya. Ancaman terhadap Anak Perlu Menjadi Evaluasi Mario juga menyoroti persoalan lain berupa ancaman pembunuhan dan tindakan penyerangan yang dilakukan orang dewasa hingga memasuki pekarangan rumah. Peristiwa tersebut menyasar anak dan pada akhirnya diselesaikan melalui jalan damai. Ia menilai kejadian seperti itu perlu menjadi bahan evaluasi bersama. Menurut Mario, lingkungan tempat anak tumbuh harus menghadirkan rasa aman, bukan ketakutan. “Ketika yang menjadi korban adalah anak, maka keselamatan dan masa depannya harus menjadi prioritas. Kita tidak ingin anak-anak tumbuh dalam ketakutan karena merasa lingkungan di sekitarnya tidak memberikan rasa aman,” ujarnya. Perlindungan Perempuan dan Anak Tanggung Jawab Bersama Mario yang telah dua periode menjadi Anggota DPRD Sumatera Barat menegaskan perlindungan perempuan dan anak tidak dapat dibebankan hanya kepada keluarga atau sekolah. Pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, dunia usaha, keluarga dan masyarakat memiliki peran dalam menciptakan lingkungan yang aman. “Keamanan dan perlindungan anak adalah tanggung jawab kita bersama. Negara hadir untuk memberikan perlindungan, sementara masyarakat harus membangun lingkungan yang tidak memberikan ruang bagi kekerasan,” katanya. Karena itu, Mario mendorong Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dan seluruh pemangku kepentingan memperkuat program pencegahan kekerasan. Edukasi masyarakat, pendampingan korban serta sistem pelaporan yang mudah diakses juga perlu diperkuat. Ia berharap sistem tersebut berjalan secara berkelanjutan. Dengan demikian, korban dan keluarga tidak merasa takut ketika hendak melaporkan kekerasan yang mereka alami. Dorong Solok Selatan Jadi Kabupaten Ramah Perempuan dan Anak Mario berharap keberhasilan pembangunan Solok Selatan tidak hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Kemampuan daerah menciptakan ruang hidup yang aman bagi perempuan dan anak juga harus menjadi indikator penting. “Mari kita jadikan Solok Selatan bukan hanya daerah yang maju pembangunannya, tetapi juga kabupaten yang ramah, aman dan memberikan rasa nyaman bagi perempuan dan anak. Tidak boleh ada toleransi terhadap kekerasan, dan tidak boleh ada anak yang merasa sendirian ketika menghadapi kekerasan,” pungkasnya. Menurut Mario, cita-cita menjadikan Solok Selatan sebagai Kabupaten Ramah Perempuan dan Anak membutuhkan komitmen lintas sektor. Penguatan keluarga, edukasi masyarakat, keberanian melapor, pendampingan korban dan penegakan hukum yang konsisten harus berjalan beriringan. “Melindungi perempuan dan anak bukan sekadar kewajiban hukum, tetapi juga investasi moral untuk memastikan generasi Solok Selatan tumbuh dalam lingkungan yang aman, bermartabat dan penuh kasih,” tutup Mario Syahjohan. (*)