Padang, Javanusa—Wali Kota Padang Fadly Amran menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Penanganan Pascabencana Hidrometeorologi di Wilayah Sumatera Barat (Sumbar) yang digelar di Auditorium Gubernur Sumbar, Jumat malam (30/1/2026).
Rakor ini dihadiri Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade, balai-balai teknis di bawah Kementerian Pekerjaan Umum (PU), BUMN Karya yang mendapat penugasan dari Kementerian PU, serta para bupati dan wali kota se-Sumatera Barat.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menegaskan komitmen pemerintah pusat melalui Kementerian PU dalam mempercepat pemulihan pascabencana di Sumbar.
Ia menyampaikan Kementerian PU telah menyiapkan program rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab rekon) dengan alokasi anggaran sebesar Rp18,9 triliun.
“Kami mengapresiasi Pak Gubernur, bupati, wali kota hingga seluruh jajaran yang sangat cepat pulih dan sigap menghadapi bencana. Bahkan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Sumbar menjadi yang pertama dibanding provinsi lain,” ujarnya.
Andre menjelaskan, anggaran rehab rekon tersebut telah diajukan ke Bappenas dan saat ini tengah berproses menuju Kementerian Keuangan.
Ia menekankan pentingnya kesiapan pemerintah daerah agar anggaran besar tersebut dapat segera dieksekusi secara cepat, efektif, dan tepat sasaran.
“Kita tidak ingin dana sudah tersedia, tapi pekerjaan belum siap. Ini komitmen Presiden Prabowo agar Sumbar dibangun kembali, bahkan lebih baik dari sebelumnya. Untuk itu kami mohon dukungan seluruh kepala daerah untuk bergerak cepat,” tegasnya.
Sementara itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menyampaikan Pemerintah Pusat telah mengembalikan Dana Transfer ke Daerah (TKD) kepada Pemerintah Provinsi Sumbar.
Dana ini diharapkan dapat diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan yang rusak akibat bencana.
Menanggapi hal ini Wali Kota Padang Fadly Amran menyampaikan terima kasih atas dukungan penuh pemerintah pusat dalam percepatan penanganan bencana di Sumbar.
Ia juga berharap usulan yang belum tercantum dalam dokumen R3P dapat turut disikapi, sehingga penanganan dapat dilakukan secara menyeluruh dan optimal.
“Kami di Kota Padang siap berkolaborasi dan menindaklanjuti seluruh kebijakan pemerintah pusat dan provinsi. Penanganan bencana harus dilakukan secara terpadu agar pemulihan masyarakat serta pembangunan infrastruktur dapat berjalan lebih cepat, efektif, dan berkelanjutan,” ujar Fadly Amran. (*/red)
