Kemenhut Sanksi 32 Perusahaan Terkait Karhutla, 125 Subjek Hukum Diproses Pidana

Penulis -

Selasa, 20 Oktober 2026 - 14:21 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kemenhut menjatuhkan sanksi kepada 32 perusahaan terkait karhutla dan memproses 125 subjek hukum atas dugaan tindak pidana kebakaran hutan. (Foto: Kemenhut)

Kemenhut menjatuhkan sanksi kepada 32 perusahaan terkait karhutla dan memproses 125 subjek hukum atas dugaan tindak pidana kebakaran hutan. (Foto: Kemenhut)

Jakarta, Javanusa—Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menjatuhkan sanksi administratif kepada 32 perusahaan terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Pemerintah juga memproses 125 subjek hukum, baik individu maupun korporasi, atas dugaan tindak pidana kebakaran hutan.

Langkah tersebut menjadi bagian dari penguatan penegakan hukum terhadap karhutla. Kementerian Kehutanan menggabungkan sanksi administratif, proses pidana, serta potensi tuntutan ganti rugi atas kerusakan ekosistem hutan.

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan terus mengawasi kewajiban pemegang izin dalam mencegah dan mengendalikan kebakaran di kawasan konsesi. Pengawasan ini juga bertujuan memastikan perusahaan memenuhi kewajiban perlindungan dan pemulihan hutan.

Kemenhut Tambah Sanksi Administratif untuk 32 Perusahaan

Kemenhut mencatat luas areal terbakar yang terkait dengan 32 perusahaan tersebut mencapai 12.926,74 hektare. Jumlah perusahaan yang terkena sanksi meningkat dari sebelumnya 26 perusahaan.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 19 perusahaan menerima sanksi pembekuan izin yang disertai paksaan pemulihan ekosistem hutan. Luas areal terbakar yang terkait dengan kelompok ini mencapai 9.546,42 hektare.

Selain itu, delapan subjek hukum menerima sanksi paksaan pemulihan ekosistem pada areal terbakar seluas 2.211,19 hektare. Kemenhut juga telah mencabut izin lima subjek hukum.

Sebaran Perusahaan Tersebar di Tujuh Provinsi

Kemenhut mencatat perusahaan yang dikenai sanksi administratif tersebar di tujuh provinsi. Kalimantan Barat menjadi wilayah dengan jumlah terbanyak, yakni sembilan perusahaan.

Berikut rincian sebaran perusahaan berdasarkan provinsi:

    • Jambi: 2 perusahaan, yaitu PT REI dan PT ALN.
    • Sumatera Selatan: 5 perusahaan, yaitu PT BMH, PT BPP, PT SAN, PT RHM, dan PT BA.
    • Kalimantan Barat: 9 perusahaan, yaitu PT MRU, PT WE, PT HKI, PT MPM, PT MPK, PT DAS, PT WSP, PT FI, dan PT WLJ.
    • Kalimantan Selatan: 5 perusahaan, yaitu PT IIP, PT HRB, PT DI, PT PM, dan PT KT.
    • Kalimantan Tengah: 7 perusahaan, yaitu PT PW, PT GPP, PT BHP, PT BWL, PT NES, PT DI, dan PT TI.
    • Kalimantan Timur: 3 perusahaan, yaitu PT IITG, PT PSR, dan PT DPP.
    • Kalimantan Utara: 1 perusahaan, yaitu PT RKR.
Baca Juga :  Jelang Semifinal Piala Dunia 2026: Rekor Head to Head Mbappe vs Lamine Yamal, Siapa Lebih Unggul?

Data tersebut menunjukkan penanganan administratif mencakup perusahaan di Sumatera dan Kalimantan. Kemenhut terus mengawasi pelaksanaan sanksi, khususnya kewajiban pemulihan ekosistem pada kawasan terdampak.

Sebanyak 125 Subjek Hukum Masuk Proses Pidana

Selain sanksi administratif, Ditjen Penegakan Hukum Kehutanan menangani dugaan tindak pidana karhutla yang melibatkan 125 subjek hukum, baik perorangan maupun korporasi.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 44 subjek hukum masih menjalani proses penyelidikan. Sementara itu, 79 subjek hukum berada pada tahap penyidikan.

Dalam proses penyidikan, penyidik telah menetapkan 12 orang sebagai tersangka perorangan dan satu korporasi sebagai tersangka. Selain itu, dua subjek hukum berbentuk korporasi telah mencapai tahap P-22, yakni penyerahan tersangka dan barang bukti kepada jaksa.

Kemenhut menangani setiap perkara berdasarkan fakta, alat bukti, dan perkembangan proses hukum masing-masing. Langkah ini bertujuan menelusuri pertanggungjawaban pihak yang diduga terlibat dalam tindak pidana karhutla.

Kemenhut Telusuri Pihak yang Bertanggung Jawab

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho, menegaskan bahwa penanganan karhutla harus menjangkau pihak yang bertanggung jawab atas dugaan pelanggaran.

“Penanganan kebakaran hutan harus menyentuh sampai pada pihak yang bertanggung jawab. Beriringan dengan giat pemadaman karhutla yang terus dilakukan saat ini, telah ditemukan dugaan pelanggaran perizinan,” ujarnya.

Menurut Januanto, penyidik terus mengembangkan temuan dan alat bukti untuk menelusuri penerima manfaat atau beneficial owner dari peristiwa kebakaran di kawasan konsesi.

Kemenhut juga membuka kemungkinan menempuh gugatan ganti rugi atas kerusakan ekosistem hutan. Langkah tersebut dapat dilakukan apabila hasil pemeriksaan memberikan dasar pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan pendekatan ini, penegakan hukum tidak hanya menyasar pelanggaran administratif atau pidana. Pemerintah juga mempertimbangkan pemulihan kerusakan lingkungan sebagai bagian dari pertanggungjawaban hukum.

Baca Juga :  Presiden Prabowo Tiba di Paris, Hadiri Bastille Day sebagai Tamu Kehormatan
Penegakan Hukum Karhutla Berkaitan dengan Komitmen ASEAN

Karhutla dan dampak asap lintas batas atau transboundary haze menjadi perhatian negara-negara di kawasan ASEAN. Indonesia telah menandatangani ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) pada 2002.

Indonesia kemudian meratifikasi perjanjian tersebut melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pengesahan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution.

Pemerintah memperkuat komitmen tersebut melalui penanganan kebakaran, perlindungan kesehatan masyarakat dari dampak asap, serta penegakan hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab.

Januanto juga menyoroti kebijakan domestik negara ASEAN yang memperkuat penanganan pencemaran asap lintas batas. Salah satu contohnya ialah Singapore Transboundary Haze Pollution Act 2014.

Undang-undang Singapura tersebut menerapkan prinsip extraterritorial jurisdiction. Melalui ketentuan itu, otoritas Singapura memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi denda atau mengajukan tuntutan hukum terhadap individu maupun korporasi yang beraktivitas di luar wilayah Singapura dan menyebabkan pencemaran asap lintas batas di negara tersebut.

Menurut perspektif penegakan hukum kehutanan, penguatan kebijakan semacam ini sejalan dengan pendekatan multidoor yang diterapkan Ditjen Penegakan Hukum Kehutanan. Pendekatan tersebut menggabungkan sanksi administratif, proses pidana, dan potensi gugatan ganti rugi atas kerusakan ekosistem.

Pemadaman dan Pemulihan Ekosistem Terus Berjalan

Kemenhut melanjutkan upaya pemadaman kebakaran dan penanganan dampak asap. Pemerintah juga mengawasi kepatuhan perusahaan terhadap sanksi administratif, terutama kewajiban memulihkan ekosistem hutan.

Pada saat yang sama, penyidik terus mengembangkan penyelidikan dan penyidikan untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab atas dugaan tindak pidana karhutla.

Seluruh langkah tersebut diarahkan untuk mengendalikan kebakaran, mengurangi dampak asap, memulihkan kawasan terdampak, serta meningkatkan kepatuhan pemegang izin. Pemerintah juga berupaya mencegah kebakaran hutan dan lahan kembali berulang melalui penegakan hukum yang lebih menyeluruh. (*)

Baca Juga :  Tingkatkan Minat Membaca, Disarpus Pasbar Gelar Lomba Bercerita Tingkat SD/MI se-Pasbar

Berita Terkait

Kementan Siapkan 2,5 Juta Dosis Semen Beku pada 2027, Sasar 36 Provinsi
HUT ke-81 Brimob Polri, Kapolri Suyudi Ario Seto Tekankan Pengabdian Humanis kepada Masyarakat
MagangHub Kemenhaj 2026 Resmi Dimulai, 838 Peserta Terpilih dari 15.332 Pelamar
MUI Ungkap 3 Alasan Vape Diharamkan, Mulai dari Bahaya Kesehatan hingga Penyalahgunaan Narkotika
BMKG Luncurkan 5 Buku Geofisika, Perkuat Mitigasi Gempa dan Pembangunan Tahan Bencana
BGN Mulai Grading Dapur SPPG, Pulau Jawa Jadi Wilayah Pertama Penataan MBG
Kemenag Siapkan Rp2,38 Triliun untuk Digitalisasi dan Revitalisasi Ribuan Madrasah
Komisi III DPR Minta Kapolri Jerat Tersangka Penyadapan Ilegal dengan Pasal Makar

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 12:14 WIB

Maisy Kay Debut Duet Bareng Levent Geiger Lewat Single addicted 2 u

Senin, 16 November 2026 - 12:12 WIB

Kelompok Penerbang Roket Rilis Single SUAP, Kritik Praktik Jual Beli Kekuasaan dan Hukum

Minggu, 15 November 2026 - 08:15 WIB

TIGATITIK Rilis Lagu Kursi Kayu, Kisahkan Kerinduan Mendalam kepada Sosok Ayah

Minggu, 15 November 2026 - 07:04 WIB

Rafi Muhammad Rilis Album Reflection, Hadirkan Kolaborasi Musisi Lintas Genre

Sabtu, 14 November 2026 - 18:29 WIB

Lewat Single Bingung, Deredia Ajak Pendengar Berani Tinggalkan Hubungan Tak Pasti

Sabtu, 14 November 2026 - 17:11 WIB

Nicole Robertson Rilis Single Terbaru Sun Is Rising, Angkat Kisah Romantis yang Bikin Lupa Waktu

Sabtu, 14 November 2026 - 14:23 WIB

Saleema and Friends Rilis Don’t Be Afraid, Lagu tentang Kehilangan dan Pentingnya Berani Bercerita

Sabtu, 14 November 2026 - 13:18 WIB

Sinopsis Film Pulang Kampung: Kisah Pemuda Jakarta Mengenal Budaya Batak dan Jatuh Cinta

Berita Terbaru

Wali Kota Padang Fadly Amran menerima audiensi Presidium Majelis Wilayah KAHMI Sumbar di Rumah Dinas Wali Kota, Selasa (17/11/2026). (Foto: Pemko Padang)

Kota Padang

Fadly Amran Dukung Padang Jadi Tuan Rumah Munas XII KAHMI 2027

Selasa, 17 Nov 2026 - 22:07 WIB